Redaksi 
Selain menyoroti soal pemerataan, LMND juga mendorong Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintah daerah.
LMND menilai, Banyak daerah masih menghadapi persoalan klasik seperti rendahnya serapan anggaran, tingginya silpa, dan lemahnya perencanaan keuangan yang tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menyambut baik masukan LMND dan menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi dengan daerah agar kebijakan fiskal berjalan seimbang antara efisiensi dan pemerataan
LMND menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
