Teropongistana.com Jakarta – Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 996 K/Pdt.Sus-PHI/2025 tanggal 9 Oktober 2025 telah mengabulkan permohonan kasasi dari Sodara Fadila selaku Karyawan PT. Asi Pudjiastuti Aviation/Susi Air.

Zentoni selaku kuasa hukum sekaligus sebagai Direktur Eksekutif LAK DKI Jakarta menjelaskan, dalam amar putusan bagian mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sdr. Fadila dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 300/Pdt. Sus-PHI/PN. Jkt. Pst dan pada bagian mengadili sendiri menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah sebesar Rp. 36.800.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

“Dengan dikabulkan permohonan kasasi dari karyawan ini maka demi hukum PT. Asi Pudjiastuti Aviation/Susi Air berkewajiban membayar uang pesangon dan hak lainnya kepada karyawan,” ujar Zentoni, Kamis (23/10/2025).

Kilas balik

Baca Juga Setahun Kepemimpinan Prabowo: Harapan dan Tantangan Minggu, 19 Oktober 2025
Setahun Sejak Pelantikan Pada 20 Oktober 2024, Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Bersama Kabinet Merah Putih Telah Menorehkan Sejumlah Capaian Signifikan, Namun Juga Menghadapi Tantangan Kompleks Baik Di Ranah Nasional Maupun Global. Dengan Visi “Asta Cita” Yang Menitikberatkan Pada Kemandirian Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Dan Stabilitas Nasional, Prabowo Memulai Masa Jabatannya Dengan Modal Politik Kuat: Kemenangan Telak (58,6% Suara) Dan Dukungan Koalisi Besar. Dalam Wawancara Di Yogyakarta (19/10), Ketua Bintang Muda Indonesia (Bmi) Farkhan Evendi, Akrab Disapa Gus Farkhan, Menyampaikan Apresiasi Atas Program Sosial Dan Stabilitas Nasional, Namun Menyoroti Tantangan Ekonomi, Inefisiensi Birokrasi, Dan Perlunya Diplomasi Yang Lebih Proaktif. Apresiasi Gus Farkhan Memuji Program Makan Bergizi Gratis (Mbg), Diluncurkan Januari 2025, Yang Menjangkau Jutaan Anak Sekolah, Balita, Serta Ibu Hamil Dan Menyusui, Membantu Menekan Stunting Dan Malnutrisi. “Mbg Menunjukkan Komitmen Prabowo Pada Rakyat Kecil, Rasanya Memang Agak Berbeda Dengan Program Awal Jokowi, Atau Pendekatan Teknokratis Sby,” Ujar Gus Farkhan. Survei Kompas Litbang (Januari 2025) Mencatat Kepuasan Publik Mencapai 80,9%, Jauh Di Atas Jokowi Dan Sby Di Tahun Pertama. Di Sektor Ekonomi, Kebijakan Seperti Kenaikan Ump (November 2024), Pengampunan Utang Umkm, Dan Pendirian Bank Bullion Emas Dinilai Bmi Sebagai Langkah Berani. Pemindahan Ibu Kota Ke Nusantara (Target 2028) Dan Proyek Strategis Nasional Merauke Untuk Ketahanan Pangan Memperkuat Stabilitas Nasional. Program Beasiswa Pemuda Papua Juga Dinilai Efektif Mengurangi Ketegangan Sosial Di Daerah Terpencil. Di Kancah Global, Bergabungnya Indonesia Ke Brics (2025) Dan Diplomasi “1.000 Teman, 1 Musuh Terlalu Banyak” Juga Disebut Lebih Dinamis. Gus Farkhan Juga Menyoroti Langkah Tepat Prabowo Dalam Hubungan Internasional, Termasuk Misalnya Dalam Menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan, Sebagai Duta Khusus Untuk Misi Diplomatik Ke Tiongkok Pada September 2025, Menghadiri Parade Victory Day Dan Membahas Kerjasama Infrastruktur, Investasi, Serta Stabilitas Regional Seperti Isu Laut China Selatan. “Keputusan Mengutus Ahy Itu Tepat, Mengingat Sekaligus Memanfaatkan Pengalaman Militer Dan Jaringan Politik Ahy Dari Era Sby, Menghasilkan Penguatan Hubungan Ekonomi Melalui Potensi Investasi Belt And Road Initiative, Gestur Netralitas Indonesia Di Tengah Ketegangan Geopolitik, Menjadikannya Langkah Sukses Yang Memperkuat Citra Indonesia Sebagai Mitra Strategis,” Terang Gus Farkhan. Tantangan Dan Kritik Namun, Bmi Menyoroti Sejumlah Kelemahan. Kabinet Merah Putih, Dengan Puluhan Menteri Dan Wakil Menteri, Dianggap Terlalu Gemuk, Padahal Sering Mengkampanyekan Pentingnya Efisiensi. “Prabowo Perlu Efisiensi Dan Independensi Lebih Besar Dari Bayang-Bayang Jokowi,” Kata Farkhan, Merujuk Pada Pengaruh Kuat Jokowi Melalui Figur-Figur Lama. Selain Itu, Bidang Ekonomi Juga Masih Menjadi Perhatian Utama. Pertumbuhan Melambat Akibat Pemangkasan Anggaran Proyek Tanpa Sumber Pertumbuhan Baru, Berbeda Dengan Fokus Infrastruktur Jokowi. Kenaikan Ppn Untuk Barang Mewah Dan Wacana Ekspatriat Di Bumn Memicu Polemic. Kelangkaan Lpg 3 Kg Dan Naiknya Pengangguran Memperburuk Daya Beli. “Mbg Populer, Tapi Kualitas Makanan Dan Keterlibatan Militer Berlebihan Perlu Diperbaiki,” Ujar Farkhan. Secara Global, Wacana Keluar Dari Perjanjian Paris Dinilai Kurang Baik Pada Reputasi Lingkungan Indonesia Yang Sudah Lama Dibangun, Komitmen Sby Pada Redd+ Hingga Energi Hijau. Bagaimana Ke Depan? Bmi Mendesak Reformasi Kabinet Untuk Efisiensi, Stimulus Ekonomi Yang Inklusif, Serta Komitmen Pada Ham Dan Lingkungan. “Kami Ingin Lapangan Kerja Bagi Pemuda Dan Kebijakan Yang Responsif. Indonesia Harus Pimpin Isu Global, Seperti Jokowi Di G20, Sambil Belajar Dari Koordinasi Era Sby,” Ujar Farkhan. Gus Farkhan Juga Menekankan Perlunya Diversifikasi Ekspor Dan Rantai Pasok Domestik Untuk Hadapi Dinamika Global, Dengan Pemuda Sebagai Mitra Strategis. Gus Farkhan Optimistis Prabowo Dapat Mempercepat Transformasi Indonesia. “Setahun Ini Menunjukkan Kemampuan Eksekutif Yang Solid, Tapi Ekonomi Dan Diplomasi Perlu Perbaikan Cepat. Kami, Pemuda Demokrat, Mendukung Visi Indonesia Emas 2045, Asal Prabowo Memimpin Dengan Independensi Dan Inovasi,” Tutupnya. Bmi Berharap Tahun Kedua Menjadi Titik Balik Menuju Pemerintahan Yang Lebih Inklusif Dan Tangguh.

Zentoni menerangkan bahwa gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap PT. Asi Pudjiastuti Aviation/Susi Air ini diajukan oleh karyawan yaitu Sdr. Fadila oleh karena telah dirumahkan tanpa gaji sejak bulan september 2017 sampai dengan saat ini.

Sebelumnya, kata Zentoni, pada tanggal 8 November 2023 Mediator pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Enegeri DKI Jakarta telah mengeluarkan anjuran agar PT. Asi Pudjiastuti Aviation/Susi Air segera membayar hak-hak normatif kedua karyawan tersebut yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.