Teropongistana.com, Papua Tengah — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dinilai tutup mata terhadap laporan rakyat Papua Tengah soal dugaan penyerobotan tanah ulayat oleh PT Jati Dharma Indah (JDI). Yusak Ernes Tebay, pemilik lahan di wilayah tersebut, menuntut keadilan dan meminta pemerintah bertindak atas pelanggaran yang sudah berlangsung sejak 2014.

Menurut Yusak, PT Jati Dharma Indah melakukan penebangan kayu di area seluas sekitar dua kilometer persegi tanpa izin dari pemilik hak ulayat. “Perusahaan ini masuk tanpa permisi, tidak lewat pintu, tapi lewat jendela.

Baca Juga Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau Rabu, 22 Oktober 2025
Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Yang Terintegrasi Dari Hulu Hingga Hilir Sebagai Bagian Dari Implementasi Asta Cita Presiden, Khususnya Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pernyataan Tersebut Disampaikan Arif Rahman Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Vii, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk), Di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Arif, Sistem Verifikasi Dan Kelestarian Seperti Svlk Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Disertai Dengan Pemetaan Dan Perencanaan Yang Matang Dari Hulu Hingga Hilir, Agar Setiap Program Pembangunan Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Dan Kelautan Dapat Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. “Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Matang. Kita Perlu Pemetaan Yang Jelas Agar Setiap Program, Baik Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Maupun Kelautan, Benar-Benar Tepat Sasaran Dan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sekitarnya,” Ujar Arif Rahman. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Pentingnya Pelatihan Dan Edukasi Bagi Petani Dan Masyarakat Sekitar Hutan, Agar Bantuan Pemerintah Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Memberikan Hasil Yang Berkelanjutan Dan Produktif. “Bantuan Bukan Hanya Soal Bibit Atau Alat, Tetapi Juga Ilmu Dan Keterampilan. Tanpa Pelatihan Yang Berkelanjutan, Bantuan Akan Berhenti Sebagai Formalitas. Kita Ingin Petani Menjadi Pelaku Ekonomi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Mampu Berinovasi,” Tegasnya. Dalam Kesempatan Tersebut, Arif Rahman Juga Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda Gunung Kencana Yang Berinovasi Membuat Kerajinan Jam Tangan Berbahan Kayu Lokal, Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Memanfaatkan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan. Ia Menilai Inovasi Tersebut Merupakan Contoh Konkret Penerapan Ekonomi Hijau Yang Mampu Membuka Peluang Ekonomi Baru Di Pedesaan Tanpa Merusak Lingkungan. Namun Demikian, Arif Juga Mengungkapkan Keprihatinannya Terhadap Menurunnya Jumlah Petani Di Kabupaten Lebak, Dari Sekitar 30.000 Menjadi 26.000 Orang. Menurutnya, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Menurun Drastis Karena Belum Melihat Nilai Ekonomi Yang Menjanjikan Dari Sektor Tersebut. “Kita Tidak Bisa Menutup Mata. Banyak Anak Muda Meninggalkan Pertanian Karena Dianggap Tidak Menguntungkan. Maka, Sistem Pertanian Harus Dibangun Ulang Agar Hasilnya Benar-Benar Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Bukan Hanya Menguntungkan Tengkulak,” Tandasnya. Sebagai Penutup, Arif Rahman Menegaskan Komitmennya Untuk Terus Memperjuangkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Petani, Nelayan, Dan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Berbasis Inovasi Lokal. “Melalui Penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Hutan Seperti Svlk, Kita Berharap Sumber Daya Alam Dapat Dikelola Dengan Bijak, Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat, Sekaligus Menjaga Kelestarian Bagi Generasi Mendatang,” Pungkas Arif Rahman.

Mereka menebang seenaknya dan mengabaikan masyarakat adat,” ujarnya dengan nada kecewa Nabire 25 Okteber 2025.

Bernardus Pokuai, pihak yang disebut sebagai penerima pelepasan lahan sah dari pemilik hak ulayat, menguatkan pernyataan tersebut. Ia menyebut perusahaan menebang berbagai jenis kayu seperti merbau, matoa, marsawa, dan jenis kayu pilihan lainnya tanpa melakukan reboisasi.

Baca Juga Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik DPP PSI di Pasar Barito Rabu, 22 Oktober 2025
Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik Dpp Psi Di Pasar Barito

Bahkan, kata dia, JDI menebang pohon yang belum layak tebang dan diduga sempat mengubur kayu untuk menghindari protes warga.

“Warga sudah pernah mendatangi perusahaan, meminta mereka lakukan reboisasi, tapi tidak direspons. Malah sempat terjadi keributan,” ungkap Bernardus.

Baca Juga Projo Banten Konsolidasi Jelang Kongres III, Komitmen di Garis Rakyat Era Prabowo–Gibran Selasa, 21 Oktober 2025
Projo Banten Konsolidasi Jelang Kongres Iii, Komitmen Di Garis Rakyat Era Prabowo–Gibran