Rakyat Papua Tengah melalui para tokoh adat dan masyarakat sudah dua kali melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kehutanan: pertama pada 7 Maret 2025 (Nomor: 02/Nbr/URKYT/2025) dan kedua pada 4 September 2025 (Nomor: 01/XI/2025).

Dalam surat tersebut, mereka menuntut pertanggungjawaban PT Jati Dharma Indah atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak adat yang dilakukan.

Baca Juga Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau Rabu, 22 Oktober 2025
Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Yang Terintegrasi Dari Hulu Hingga Hilir Sebagai Bagian Dari Implementasi Asta Cita Presiden, Khususnya Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pernyataan Tersebut Disampaikan Arif Rahman Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Vii, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk), Di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Arif, Sistem Verifikasi Dan Kelestarian Seperti Svlk Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Disertai Dengan Pemetaan Dan Perencanaan Yang Matang Dari Hulu Hingga Hilir, Agar Setiap Program Pembangunan Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Dan Kelautan Dapat Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. “Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Matang. Kita Perlu Pemetaan Yang Jelas Agar Setiap Program, Baik Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Maupun Kelautan, Benar-Benar Tepat Sasaran Dan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sekitarnya,” Ujar Arif Rahman. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Pentingnya Pelatihan Dan Edukasi Bagi Petani Dan Masyarakat Sekitar Hutan, Agar Bantuan Pemerintah Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Memberikan Hasil Yang Berkelanjutan Dan Produktif. “Bantuan Bukan Hanya Soal Bibit Atau Alat, Tetapi Juga Ilmu Dan Keterampilan. Tanpa Pelatihan Yang Berkelanjutan, Bantuan Akan Berhenti Sebagai Formalitas. Kita Ingin Petani Menjadi Pelaku Ekonomi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Mampu Berinovasi,” Tegasnya. Dalam Kesempatan Tersebut, Arif Rahman Juga Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda Gunung Kencana Yang Berinovasi Membuat Kerajinan Jam Tangan Berbahan Kayu Lokal, Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Memanfaatkan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan. Ia Menilai Inovasi Tersebut Merupakan Contoh Konkret Penerapan Ekonomi Hijau Yang Mampu Membuka Peluang Ekonomi Baru Di Pedesaan Tanpa Merusak Lingkungan. Namun Demikian, Arif Juga Mengungkapkan Keprihatinannya Terhadap Menurunnya Jumlah Petani Di Kabupaten Lebak, Dari Sekitar 30.000 Menjadi 26.000 Orang. Menurutnya, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Menurun Drastis Karena Belum Melihat Nilai Ekonomi Yang Menjanjikan Dari Sektor Tersebut. “Kita Tidak Bisa Menutup Mata. Banyak Anak Muda Meninggalkan Pertanian Karena Dianggap Tidak Menguntungkan. Maka, Sistem Pertanian Harus Dibangun Ulang Agar Hasilnya Benar-Benar Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Bukan Hanya Menguntungkan Tengkulak,” Tandasnya. Sebagai Penutup, Arif Rahman Menegaskan Komitmennya Untuk Terus Memperjuangkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Petani, Nelayan, Dan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Berbasis Inovasi Lokal. “Melalui Penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Hutan Seperti Svlk, Kita Berharap Sumber Daya Alam Dapat Dikelola Dengan Bijak, Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat, Sekaligus Menjaga Kelestarian Bagi Generasi Mendatang,” Pungkas Arif Rahman.

Namun hingga kini, tak ada satu pun tanggapan dari Kementerian Kehutanan maupun pihak perusahaan. “Kami sudah menunggu enam bulan sejak surat pertama, tapi tidak ada balasan. Surat kedua juga sunyi.

Kami curiga ada permainan antara perusahaan dan pejabat kementerian,” kata Yusak menuding.

Baca Juga Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik DPP PSI di Pasar Barito Rabu, 22 Oktober 2025
Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik Dpp Psi Di Pasar Barito

Warga menilai PT Jati Dharma Indah mendapat perlindungan dari oknum “orang kuat” di pusat. Karena itu, mereka mengancam akan melakukan aksi pemalangan jalan utama menuju lokasi perusahaan jika tidak ada kejelasan.

“Kami sudah sabar. Kalau tidak ada tindakan, kami akan palang jalan. Semua akibatnya ditanggung oleh Kementerian Kehutanan dan PT Jati Dharma Indah,” tegasnya.

Baca Juga Projo Banten Konsolidasi Jelang Kongres III, Komitmen di Garis Rakyat Era Prabowo–Gibran Selasa, 21 Oktober 2025
Projo Banten Konsolidasi Jelang Kongres Iii, Komitmen Di Garis Rakyat Era Prabowo–Gibran

Tokoh masyarakat Tomas menambahkan, pemerintah pusat harus turun tangan. “Kami minta Presiden Prabowo dan Kementerian Kehutanan segera menindak pihak-pihak yang bermain. Kalau perlu, tangkap dan jebloskan ke penjara. Jangan biarkan rakyat terus dirugikan.”

Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik Papua Tengah. Warga menuntut pemerintah menegakkan prinsip pelayanan prima bukan pelayanan khusus untuk perusahaan besar.

Baca Juga Apartemen Meikarta Digugat Konsumen ke Pengadilan Negeri Cikarang Selasa, 21 Oktober 2025
Apartemen Meikarta Digugat Konsumen Ke Pengadilan Negeri Cikarang

Jika tak ada penyelesaian, mereka berjanji akan menempuh jalur hukum agar keadilan benar-benar berpihak pada rakyat.
“Di mana ada rakyat, di situ seharusnya ada negara,” ujar Yusak, menutup pernyataannya dengan nada getir.

(Dyt)

Baca Juga Bapenda Kabupaten Lebak Fokus Perkuat Pajak Daerah Strategis Senin, 20 Oktober 2025
Bapenda Kabupaten Lebak Fokus Perkuat Pajak Daerah Strategis