Redaksi 
Ia menambahkan bahwa aksi kali ini tidak hanya menyasar BP2MI, tetapi juga menjadi dorongan bagi Presiden RI, Polri dan KemenPAN-RB untuk menertibkan seluruh jabatan sipil yang masih ditempati polisi aktif. Menurut HAMI, kasus Sekjen BP2MI hanyalah salah satu contoh dari masalah struktural yang lebih luas dalam manajemen jabatan publik.
HAMI menyampaikan lima tuntutan utama:
1. BP2MI dan Kemenaker diminta menyampaikan klarifikasi terbuka mengenai status kedinasan Komjen Dwiyono, apakah telah mengundurkan diri, dinonaktifkan, atau masih berstatus aktif di Polri.
2. Presiden RI, Polri dan KemenPAN-RB diminta menertibkan seluruh jabatan sipil yang masih ditempati polisi aktif sebagai implementasi wajib putusan MK.
3. Kapolri didesak menegakkan kepatuhan internal agar setiap anggota Polri tidak menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme pengunduran diri atau pensiun.
4. BP2MI diminta menghormati putusan MK dan menyesuaikan struktur jabatannya sesuai prinsip supremasi konstitusi.
5. HAMI menuntut pencopotan atau pengunduran diri Komjen Dwiyono dari jabatan Sekjen BP2MI apabila statusnya masih aktif di kepolisian.
Faris mengatakan, pihaknya tidak menolak individu. Yang mereka perjuangkan adalah kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan MK. Negara harus memberi contoh dalam menaati konstitusi.
Pantauan di lapangan menunjukkan aksi berjalan damai. Massa membentangkan spanduk, dan membakar ban serta menyampaikan orasi secara bergantian, dan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan BP2MI. Aparat keamanan turut berjaga untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas kantor.
HAMI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga Komjen Dwiyono dicopot/mundur atau nonaktif dari kepolisian. Mereka juga membuka kemungkinan melanjutkan aksi berjilid-jilid di BP2MI, Mabes Polri dan Istana Negara bila respons pemerintah dianggap tidak memadai.
“Sikap kami jelas: patuhi putusan MK, tegakkan konstitusi, dan bersihkan jabatan sipil dari rangkap kedinasan. Ini bukan sekadar isu personal, tetapi soal martabat hukum di negara ini, kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid” tegas Faris.
Hingga berita ini diturunkan, BP2MI dan pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai status kedinasan Komjen Dwiyono maupun respons atas tuntutan para demonstran.
