Redaksi 
“Waktu jadi Menteri di Kabinet Jokowi, Zulhas BUKA KRAN IMPOR ysng membunuh Produk-produk Lokal. PT. Samantaka Batubara diketahui memiliki kaitan dengan Zulkifli Hasan, di mana ia memiliki izin usaha pertambangan batubara ini yang beberapa di antaranya dicabut pada tahun 2022. Hubungan ini muncul dalam konteks laporan terkait perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Zulkifli Hasan. Kepemilikan: Zulkifli Hasan tercatat memiliki PT. Samantaka Batubara sebagai salah satu izin usahanya. Pencabutan Izin: Beberapa izin yang diterbitkan atas nama Zulkifli Hasan, termasuk PT. Samantaka Batubara, dicabut oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022,” ucap Daeng.
Daeng berharap dengan dipanggilnya kedua Menteri kabinet tersebut oleh Presiden ke Istana. Kementerian Kehutanan bisa melakukan perbaikan tata kelola hutan, khususnya di Sumatera dan seluruh Indonesia. Daeng menyampaikan kekhawatiran atas kondisi kehutanan di Sumatera terutama terkait hutan sosial dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Menurutnya, kebijakan ini masih menimbulkan konflik di lapangan.
“Hutan sosial dan KHDPK ini belum selesai. Sampai sekarang masih gontok-gontokan. Ada tumpang tindih dan orientasi ingin memiliki, padahal hutan harus dikuasai negara, bukan perorangan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemberian sertifikat tanpa pengawasan ketat dapat menggeser tujuan reforma agraria dan berdampak buruk terhadap kelestarian hutan. Daeng juga meminta agar Kementerian Kehutanan memperkuat program perlindungan hulu DAS, hutan lindung, dan hutan konservasi. Ia menilai belum terlihat adanya program untuk peningkatan status menjadi hutan nasional.
“Perhutani jangan dibebani target pendapatan berlebih, Program peningkatan hutan nasional perlu dimunculkan,” katanya.
Daeng menyoroti minimnya strategi pengamanan kawasan hutan, padahal negara lain seperti Korea Selatan dan Brasil menggandeng tentara dalam perlindungan hutan.
Daeng menegaskan agar hutan tidak dijadikan penopang pangan secara instan dengan tanaman satu musim, terutama di daerah dengan kemiringan lahan di atas 30 derajat. Dia mendorong pengembangan agroforestri berkelanjutan, termasuk pemanfaatan tanaman seperti Polonia untuk pemulihan kawasan hutan rusak.
“Ini bagian dari solusi untuk mengurai konflik hutan sosial dan KHDPK, sekaligus memperbaiki kerusakan hutan yang ada,” tutupnya.
