Redaksi 
Alasannya jelas. Pesantren jumlahnya bejibun – lebih dari 42 ribu, dengan santri hampir 11 juta jiwa. Bayangkan, angka sebesar itu kalau dipakai untuk pemilu bisa bikin partai baru dan langsung parliamentary threshold. Jadi, wajar kalau negara merasa perlu memberi “kursi” kelembagaan yang lebih besar.
Pesantren, Ibu Kandung Republik
Dalam uraiannya saat Dialog Media dengan tajuk Pesantren dan Kehadiran Negara di Antara Heritage Center yang digelar Biro Humas Kemenag, (25/9/2025), Romo Syafii bilang pesantren adalah “ibu kandung” Republik. Kalau benar, berarti selama ini negara agak kurang ajar: anaknya sudah gede, ibunya malah dititipkan ke tetangga bernama Direktorat Pendidikan. Terlalu…!
Dengan adanya Dirjen Pesantren, ibu kandung ini akhirnya bakal punya kamar sendiri. Tinggal nanti kita lihat. Apakah kamarnya dipenuhi kitab kuning atau melulu proposal anggaran? Tapi itu soal lain lah.
Antara Ideal dan Realitas
Romo mengimbuhlan, Kemenag juga katanya akan mengusung nilai MABRUR: Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, Unggul, dan Ramah. Indah sekali jargonnya. Agak mirip brosur biro perjalanan umrah yang biasanya menambahkan bonus air zamzam 5 liter.
