Redaksi 
Selain aspek pidana, ia juga menilai tindakan terlapor berpotensi melanggar kode etik DPRD, prinsip-prinsip good governance, serta nilai-nilai kebhinekaan yang wajib dijunjung oleh pejabat publik.
“Kalau aparat penegak hukum lambat, ini bisa dianggap sebagai pembiaran. Padahal kontennya masih beredar dan terus dikonsumsi publik. Ini berbahaya dan tidak boleh disepelekan,” katanya.
Ia pun mendesak agar kepolisian segera melakukan langkah konkret, sekaligus mendorong lembaga DPRD Kabupaten Lebak untuk mengambil sikap etik terhadap anggotanya yang diduga terlibat.
“Saya minta Kapolres Lebak bertindak tegas dan profesional tanpa pandang jabatan. Hukum dan etika harus ditegakkan bersamaan. Jangan sampai kasus SARA seperti ini dianggap biasa,” pungkas Fam Fuk Tjhong.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor maupun pernyataan dari Polres Lebak terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa berita ini disampaikan berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini. Media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. (Red)
