Redaksi 
Paul menilai pengadaan dengan nilai anggaran besar tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan koordinasi antara DPR, Sekretariat Dewan, serta pihak eksekutif yang memiliki kewenangan anggaran.
Tidak mungkin satu pihak berjalan sendiri.Karena itu, seluruh proses pengadaan dan aliran dananya harus dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik, terlebih Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru yang masih membutuhkan legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat.
Selain itu, Paul juga mendorong aparat penegak hukum di Papua Barat Daya agar bersikap profesional dan proaktif dalam menelusuri dugaan kejanggalan pengadaan tersebut guna mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.
Paul berharap pengusutan pengadaan seragam DPR dan Sekretariat Dewan Papua Barat Daya dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh, sehingga setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik. (Abdullah/Red)
