Redaksi 
Poin ketiga menjadi tuntutan paling krusial dan menyentuh aspek keselamatan jangka panjang masyarakat. Warga meminta perusahaan membuat surat pernyataan resmi sebagai jaminan bagi seluruh masyarakat terdampak dari hulu hingga hilir. Surat tersebut harus menegaskan bahwa apabila terjadi bencana akibat kelalaian aktivitas pertambangan, maka seluruh kerugian menjadi tanggung jawab mutlak perusahaan. Surat jaminan tersebut harus ditandatangani langsung oleh pemilik IUP OP PT Wilton Wahana Indonesia dan pemilik IUJP PT Bagas Bumi Perkasa serta dibuat melalui notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah.
Poin keempat, masyarakat menuntut transparansi penuh terkait hasil kajian kualitas air dari dinas atau lembaga berwenang. Warga meminta perusahaan mempublikasikan hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa air yang dialirkan kembali ke sungai benar-benar steril dan tidak mengandung zat berbahaya yang dapat merusak ekosistem maupun kesehatan masyarakat.
Poin kelima, warga mendesak agar segera dilakukan pengerukan Sungai Cikanteh yang melintasi Desa Ciwaru dan Desa Ciemas. Kondisi sungai saat ini dinilai mengalami pendangkalan serius dan aliran airnya mulai mengancam pemukiman warga serta areal persawahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Poin keenam, masyarakat meminta perusahaan membuat surat kesanggupan untuk melakukan pengerukan Sungai Ciemas secara berkala sesuai kebutuhan. Pendangkalan sungai yang terjadi setiap tahun dinilai menjadi ancaman berulang yang hingga kini belum mendapatkan solusi permanen.
Poin ketujuh, warga menuntut realisasi pemeliharaan serta pembangunan jalan lingkungan di Kampung Cimarinjung dan Kampung Cibuluh, Desa Ciemas. Jalan tersebut selama ini digunakan sebagai akses operasional perusahaan, sehingga masyarakat menilai perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan kondisi jalan tetap layak dan aman digunakan warga.
Audiensi berlangsung dinamis dengan berbagai penyampaian aspirasi yang sarat emosi, mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap dampak jangka panjang aktivitas pertambangan. Warga berharap pertemuan ini tidak berhenti sebatas dialog, melainkan menghasilkan langkah konkret yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat serta lingkungan.
Masyarakat menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menolak pembangunan, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan beriringan dengan keselamatan manusia dan kelestarian alam.
Hingga akhir audiensi, warga berharap perusahaan dan pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
