Redaksi 
GAMMA juga mengingatkan pentingnya ketegasan Bupati Lebak melalui fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Lebak, guna memastikan setiap temuan BPK ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kondisi ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan publik. Seharusnya Inspektorat dan Bupati merasa bertanggung jawab karena belum juga memenuhi instruksi pengembalian kelebihan bayar, padahal arahan dalam LHP BPK sudah sangat jelas,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal persoalan ini, GAMMA menyatakan akan kembali menggelar audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk meminta penjelasan resmi terkait status tindak lanjut, sekaligus mendorong agar persoalan ini dapat segera ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Jika kewajiban tidak diselesaikan dan terus berlarut, maka sudah sepatutnya persoalan ini didorong ke ranah penegakan hukum. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila tidak ada respons yang serius, kami siap turun ke jalan untuk menyampaikan hal ini berdasarkan data dan fakta,” tegas Ade Pahrul. (Tim/red)
