Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah kembali mencuat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pos anggaran jasa tenaga keamanan atau pengawal pribadi kepala daerah yang nilainya dinilai fantastis.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritisi besarnya anggaran untuk honor pengawal pribadi pejabat daerah yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.
Menurut Uchok, di Kabupaten Subang terdapat anggaran sekitar Rp480 juta per tahun hanya untuk membayar honor tenaga keamanan atau pengawal Bupati. Namun angka tersebut masih kalah besar dibandingkan dengan anggaran serupa di Provinsi Maluku Utara.
“Di Maluku Utara, anggaran jasa tenaga keamanan untuk Gubernur mencapai Rp660 juta per tahun. Ini angka yang sangat besar dan publik berhak tahu penggunaannya seperti apa,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai persoalan utama bukan hanya pada besarnya nominal anggaran, tetapi juga minimnya transparansi mengenai jumlah personel pengawal yang sebenarnya menerima honor tersebut.
Menurutnya, dalam sejumlah dokumen anggaran, rincian jumlah personel tidak dicantumkan secara jelas oleh Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda), sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.
