Redaksi 
“Pendekatan yang dilakukan Gubernur Pramono ini bersifat emosional, berusaha masuk ke dalam dunia dan identitas komunitas yang ada. Tindakan semacam ini tentu akan memicu perbincangan yang luas di kalangan para penggemar,” jelasnya.
Sementara itu, pandangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo memiliki sudut pandang yang berbeda namun tetap sejalan dengan tujuan yang sama. Jika Pramono merespons kebutuhan terkait tempat penyelenggaraan, maka pemerintah justru ingin memastikan kesempatan untuk mengadakan pertunjukan tersebut semakin banyak. Langkah ini juga dinilai bisa menjadi solusi atas berbagai keluhan yang sering muncul di masyarakat, seperti sulitnya mendapatkan tiket atau proses pembelian yang kerap bermasalah.
Lebih jauh, Arifki menilai pernyataan tersebut juga memiliki latar belakang strategis yang lebih luas. Hal ini terjadi bersamaan dengan komitmen kerja sama investasi yang disepakati antara Indonesia dan Korea Selatan, yang nilainya mencapai Rp173 triliun. Dorongan untuk memperbanyak konser ini bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara sekaligus mengembangkan potensi sektor ekonomi kreatif yang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
“Kalau kita lihat lebih dalam, Gubernur Pramono bertindak sesuai dengan perannya, yakni merespons kebutuhan akan tempat penyelenggaraan acara di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, Presiden Prabowo lebih menekankan pada upaya memperbanyak kesempatan penyelenggaraannya. Namun jika dilihat dari kacamata politik, keduanya memiliki tujuan yang sama: menyadari bahwa komunitas penggemar K-Pop memiliki posisi yang sangat strategis menjelang kontestasi Pemilihan Presiden 2029,” papar Arifki.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan ini bukanlah bentuk persaingan yang terbuka, melainkan sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan perhatian yang diambil oleh para pemimpin tetap relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kegemaran anak muda. Siapa yang mampu membangun kedekatan tersebut, maka akan lebih mudah mendapatkan perhatian dan dukungan publik.
“Ini juga menandakan adanya perubahan dalam cara berkomunikasi politik. Budaya populer kini menjadi sarana yang semakin sering dimanfaatkan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, terutama di tengah perkembangan era digital yang sangat pesat seperti sekarang ini,” tambahnya.
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa keberhasilan pendekatan ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering membahas isu tersebut, tetapi juga tergantung pada konsistensi penyampaian pesan serta kemampuan menghubungkannya dengan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
“Bisa saja antusiasme masyarakat hanya muncul saat ada acara atau konser berlangsung. Oleh karena itu, baik Presiden Prabowo maupun Gubernur Pramono harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil juga berdampak pada perkembangan industri kreatif secara menyeluruh serta memberikan manfaat yang nyata bagi banyak pihak,” tegasnya.
Dengan semakin besarnya peran pemilih muda dalam menentukan arah politik ke depan, kemampuan memahami dan merespons perkembangan budaya populer diprediksi akan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam mendapatkan dukungan masyarakat.
