Kasus Langkat Memilukan, Buruh MBG Kecelakaan Tanpa Jaminan Sosial

Jangan Tunggu Viral, Intervensi Sekarang!

Achmad menegaskan, para menteri harus memiliki keberanian untuk turun tangan dan melakukan intervensi segera. Kasus ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan berdimensi pelanggaran hak asasi dan kemanusiaan yang menyedihkan.

Baca JugaReorientasi Strategi Ekonomi di Selat MalakaSenin, 27 April 2026

Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka merupakan urat nadi perdagangan global yang memikul beban 25% distribusi komoditas dunia, namun bagi Indonesia posisi strategis ini menghadirkan paradoks antara kedaulatan wilayah dan kemanfaatan ekonomi. Sebagai pemilik garis pantai terpanjang, Indonesia justru terjebak dalam peran "penjaga gerbang" yang memikul tanggung jawab besar atas keamanan jalur dari ancaman pirasi serta risiko kerusakan ekologis akibat limbah kapal. Sayangnya, beban operasional yang menjadi cost center bagi APBN ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan finansial, karena status selat sebagai jalur pelayaran internasional membatasi otoritas negara untuk memungut retribusi langsung, sementara nilai tambah ekonomi justru tersedot ke pelabuhan negara tetangga yang memiliki ekosistem layanan lebih mapan.

“Kami minta Menaker dan Wamenaker berani intervensi. Jangan tunggu kasus ini viral atau didatangi massa baru mau bergerak. Buktikan bahwa negara hadir saat rakyatnya terluka,” tegasnya.

Senada, Tim Advokasi KP-MBG, Irman Bunawolo, menyoroti bahwa program MBG adalah kebijakan strategis negara yang harus dijaga martabatnya. Jangan sampai nama baik program ini dikotori oleh pengabaian terhadap nasib pekerja yang mempertaruhkan nyawa.

Baca JugaTagih Pajak Door to Door: Jangan Sampai Jadi Pemicu Konflik BaruSenin, 27 April 2026

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar.

“MBG ini program besar, jangan dikotori oleh pelanggaran norma ketenagakerjaan. Menteri harus sigap dan akomodatif. Kami tidak ingin melihat lagi ada pekerja yang kecelakaan tapi tidak terlindungi BPJS, tidak ada jaminan, dan nasibnya tidak jelas seperti yang dialami Sri Rahayu,” tegas Irman.

KP-MBG berharap, segera ada langkah nyata dari Kemenaker untuk memastikan korban mendapatkan keadilan, pengobatan yang layak, dan penyelesaian hukum, serta memastikan hal menyedihkan ini tidak terulang lagi di masa depan.