Redaksi 
Teropongistana.com Nias – Situasi darurat energi tengah mencekik leher warga di wilayah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Kebutuhan paling dasar untuk menyalakan api di dapur kini berubah menjadi kemewahan yang sangat mahal. Pasalnya, harga tabung LPG 3 kilogram bersubsidi yang seharusnya terjangkau, melonjak liar hingga menembus angka Rp80.000 per tabung. Angka ini hampir empat kali lipat dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan negara.
Bukan hanya mahal, kelangkaan stok juga menjadi momok nyata. Warga harus berjuang keras mencari persediaan, namun sering kali pulang dengan tangan kosong. Kondisi ini menjadi bukti nyata hancurnya tata kelola distribusi dan pengawasan pasar, sekaligus kegagalan berturut-turut pemerintah daerah maupun pusat dalam menjamin hak dasar masyarakat di wilayah kepulauan.
Praktisi hukum Irman Bunawolo, mengutuk keras keadaan ini sebagai bentuk kelalaian negara yang sangat mencolok. Menurutnya, lonjakan harga yang tidak masuk akal tersebut bukanlah hal yang tak terduga, melainkan dampak langsung dari absennya pengawasan dari hulu ke hilir.
“Ini adalah bukti otentik kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan dan mengawal jalur distribusi. Harga Rp80.000 itu bukan sekadar mahal, tapi sebuah anomali yang menunjukkan pasar di sana dibiarkan liar, tak terkendali, dan lepas dari pengawasan. Negara seolah tidak ada, membiarkan rakyatnya diperas oleh keadaan dan dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Irman Bunawolo dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026)
Ia menyoroti bahwa letak geografis yang berupa kepulauan sering kali dijadikan alasan klise atau tameng pembenaran atas tingginya harga. Padahal, justru di situlah letak tanggung jawab besar pemerintah. Konstitusi mewajibkan negara menjamin keadilan dan pemerataan harga bagi seluruh warga negara, di manapun mereka berada, tanpa terkecuali.
“Pemerintah daerah punya kewajiban memastikan rantai pasok tak terputus dan pasar tidak dikuasai spekulan. Kalau distribusi macet dan harga melambung gila begitu, artinya fungsi pengawasan di dinas-dinas terkait sudah mati suri. Mereka gagal total menjamin kebutuhan dasar rakyat terpenuhi,” lanjutnya dengan nada tegas.
