Situasi ini pun memunculkan desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi Kadin Banten, termasuk audit transparansi keuangan dan mekanisme pembinaan organisasi di tingkat kabupaten/kota.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kadin Provinsi Banten maupun Akmal belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.