Redaksi 
Selain itu, aspek lingkungan hidup wajib mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini mengharuskan setiap usaha peternakan mengantongi dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL sesuai dengan skala dampaknya.
“Kami tentu mendukung pembangunan ekonomi daerah, namun semua itu harus berjalan beriringan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat,” tegas Wildan.
Tuntut Transparansi dan Audit Kepatuhan Pemerintah Daerah
Guna menyudahi polemik di tengah masyarakat, aliansi mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Peternakan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera turun tangan.
“Kami tidak menuduh sepihak bahwa usaha ini melanggar hukum. Namun, dugaan ketidaklengkapan izin ini harus dijawab secara transparan oleh instansi berwenang melalui verifikasi faktual dan audit kepatuhan di lapangan,” jelas Wildan.
Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tanpa tebang pilih demi menciptakan kepastian hukum yang sehat.
“Jika memang semua dokumen perizinannya lengkap, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman. Sebaliknya, jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah harus berani menegakkan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa desakan ini merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Serang. Mereka berharap polemik kandang ayam di Ciomas ini diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan dan akuntabel demi kelestarian lingkungan dan iklim investasi yang sehat.
