Redaksi 
Dugaan Beking Oknum Aparat
Narasi kritis yang dibangun LSM GNI tidak hanya tertuju pada perusahaan, tetapi juga mengarah pada dugaan adanya proteksi dari oknum pejabat dan aparat penegak hukum. Dalam laporannya, GNI menduga adanya pembiaran oleh oknum pejabat Pemerintah Provinsi Banten serta keterlibatan oknum aparat TNI/Polri dalam melindungi operasional tambang ilegal tersebut.
“Kami meminta Dirjen Gakkum ESDM untuk tidak tutup mata. Kami menuntut penutupan lokasi tambang, penindakan terhadap pihak-pihak penampung hasil tambang, serta pemeriksaan terhadap oknum pejabat dan aparat yang diduga memberikan ‘payung hukum’ bagi pelaku ilegal ini, ini sudah terang benderang kok dibiarkan” tambah Ohim.
Desakan Penegakan Hukum
Dalam surat laporan tertanggal 30 Juni 2026 tersebut, GNI juga mendorong koordinasi lintas instansi, termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang tersebut.
Langkah ini diambil merujuk pada UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana Pasal 160 Ayat (2) menegaskan ancaman pidana bagi pemegang IUP Eksplorasi yang melakukan operasi produksi.
“Kami masih menunggu langkah nyata dari Gakkum ESDM, surat Lapdu sudah dikirim bulan lalu Negara tidak boleh kalah oleh pengusaha yang merusak ekosistem dan mengabaikan hukum demi keuntungan pribadi. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya usut tuntas,” pungkas Ohim.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Azka City Luv belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan operasional tambang ilegal tersebut.
