Hukum

1,289 berita

Politisi Demokrat Peduli Korban Banjir Bogor

Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto peduli korban banjir…

13 Mar 2025 · Redaksi

Komisi III DPR RI Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Hukum

Revisi UU Kepolisian, Didik Mukrianto Ingatkan Jangan Sampai Ada Perluasan Kewenangan Secara Excessive

Teropongistana.com Jakarta – Melalui Surat Presiden tanggal 13 Pebruari 2025 Nomor R-13/Pres/02/2025, Presiden telah menugaskan Menteri Hukum, Menteri…

13 Mar 2025 · Redaksi

Hukum

Cegah Korupsi Dana Desa, Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kemendes

Teropongistana.com Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kolaborasi untuk mencegah kebocoran…

12 Mar 2025 · Redaksi

Hukum

Sikat, Kejati DKJ Jebloskan DPO Kasus Korupsi PBB dan BPHTB

Teropongistana.com Jakarta – Tim TABUR (Tangkap Buronan) Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (Kejati DKJ), bersama Tim Intelijen Kejaksaan…

12 Mar 2025 · Redaksi

Kasusnya Jalan Ditempat Selama 3 Tahun, Korban Penganiayaan Bakal Bersurat ke Komisi lll DPR RI Teropongistana.com Sumatra Utara - Penanganan kasus dugaan aktivitas penambangan emas diduga Illegal di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, kembali menuai sorotan. Sorotan ini, menyangkut lanjutan proses Hukum atas kasus yang menyita perhatian publik. "Kami mempertanyakan keseriusan Polres Madina dalam memproses kasus itu (tambang emas Illegal di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo red)," ungkap Lesmana Helawa, warga Mandailing Natal Sumatra Utara Sekaligus korbang Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh bos tambang emas ilegal menyampaikan pada media ini, Rabu (12/3/2025). Sepengetahuannya, sebelumnya Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Madina sektor Polsek Saibu, belum membuahkan hasil masih jalan di tempat, rasa kepercayaan masyarakat terhadap polri hilang akibat lambanya penegakan hukum terhadap bos tambang ilegal yang diduga sering melakukan penganiyaan kepada wartawan dan masyarakat. Saat kami korban dan Wartawan melakukan konfirmasi kepada kapolres dan Polsek Siabu lewat Watsapp tidak ada tanggapan hanya ceklis hijau saja, dikatakanya. Namun, penanganan kasus ini terkesan jalan ditempat dan lanjutan prosesnya tidak diketahui. "Mestinya Polres Madina Sektor Polsek Saibu, memberikan perkembangan penanganan kasus itu, terutama ke teman teman media," katanya. Lesmana menyebut, kasus ini sangat menyita perhatian publik, termasuk mengenai lanjutan prosesnya. "Kami dengar kabar dan semoga saja tidak benar bahwa terduga pelaku penganiayaan sekaligus bos tambang emas ilegal selalu memberikan setoran kepada oknum tertentu yang berpengaruh disana sehingga menyulitkan penangkapan. "Selain itu kami menduga susahnya bos tambang ini di tangkap ada keterlibatan oknum kepala desa yang melindungi mereka ketika ketika polisi bergerak mereka memberikan informasi kepada pelaku agar berhati-hati, kami berharap oknum kepala desa yang terlibat segera di tangkap agar memudahkan proses penangkapan kepada pelaku. Menurut Lesmana, penanganan kasus ini sangat mudah diungkap. Langkah mestinya dimulai dengan memanggil kepala desa setempat karena tidak mungkin ada tambang emas ilegal begitu banyak tidak mengetahuinya di lanjut dengan memanggil bos-bos tambang yang ada di wilayah tersebut. "Kami yakin, dalam kasus ini terduga pelaku ada yang berstatus pemodal dan penambang serta ada penadah yang membeli emas hasil dari penambangan di lokasi yang diduga Illegal itu," katanya lagi. Apalagi lanjut Lesmana, kabarnya hasil dari penambangan emas diduga Illegal itu, mencapai Miliaran per-beberapa kali cair. "Bahkan kami juga mendengar kabar penambang digaji perbulan dengan nilai mencapai Rp100 juta lebih perminggu," ungkapnya lagi. Lantas, apa yang menjadi kendala APH dalam menangani kasus ini, sementara kemarin APH sebelumnya juga sudah melakukan pendataan bos tambang di beberapa lokasi termasuk lubang yang digali yang merupakan tempat pengambilan material yang mengandung emas. Jika kedepan belum ada hasil sehingga pelaku masih bebas berkeliaran, kami akan membuat surat untuk melakukan audensi dengan komisi lll DPR RI, Kapolri dan Ombusman Rl untuk meminta keadilan kami sebagai korban selain itu aktifitas tambang emas ilegal ini merugikan negara dan merusak ekosistem Hutan tidak boleh terus menerus dibiarkan tanpa penindakan, ungkapnya. "Semoga saja Polres Madina segera menuntaskan penanganan kasus ini agar ada kepastian Hukum," terangnya. Sementara itu, Kapolres Madina sektor Polsek Saibu, yang dikonfirmasi media bungkam hanya diliatnya dengan tanda centang biru, guna dikonfirmasi terkait lanjutan proses penanganan kasus tersebut, tidak berhasil dikonfirmasi, lantaran saat dikonfirmasi tidak ada jawaban sejauh mana perkembangan kadusnya.

Hukum

Kasus Jalan Ditempat Selama 3 Tahun, Korban Penganiayaan Bakal Bersurat ke Komisi III DPR RI

Teropongistana.com Sumatra Utara – Penanganan kasus dugaan aktivitas penambangan emas diduga Illegal di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo,…

12 Mar 2025 · Redaksi

Hukum

Bos Tambang di Sumut Diduga Siksa Wartawan, Presiden dan Kapolda Diminta Turun Tangan

Teropongistana.com Jakarta – Penggiat Hukum Irman Bunawolo mengecam tindakan penganiayaan oleh Bos Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang…

11 Mar 2025 · Redaksi

Hukum

Bos Penambang Emas Ilegal Kebal Hukum, Wartawan Korban Penganiayaan Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

Teropongistana.com Sumatra Utara – Lesmana Halawa meminta keadilan kepada Polri seorang wartawan media online meminta keadilan kepada bapak…

11 Mar 2025 · Redaksi

Hukum

Makin Arogan..!!! Bos Tambang Peti Batang Natal Bayar Pereman untuk Bekap di Lokasi Tambang

Teropongistana.com Mandailing Natal – Beberapa Bos pelaku tambang (PETI) ilegal beraksi kembali di wilayah Hukum polres Madina Sumut…

11 Mar 2025 · Redaksi

Teropongistana.com Medan – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui surat Dumas ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas dugaan pemerasan dalam proses penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, Laporan tersebut diajukan pada Senin (10/3) siang adanya praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK 2024. Dalam keterangannya kepada awak media, Koordinator AMP2K Pajarur Rohman, menjelaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk social Control Yang di lakukan oleh mahasiswa terkait adanya Dugaan Kepala dinas Pendidikan Melakukan pengutipan Uang untuk penempatan guru PPPK 2024. "Dari informasi yang kami dapat di lapangan bahwa sejumlah oknum di Dinas Pendidikan Madina meminta sejumlah uang kepada guru honorer sebagai syarat agar mereka bisa mendapatkan lokasi penempatan yang diinginkan. Ini jelas merupakan bentuk pemerasan dan melanggar hukum,” Tegas Aktivis PMII Tersebut. Menurut AMP2K, praktik pungli ini diduga melibatkan pejabat tinggi di Pemkab Madina khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan di duga telah berlangsung secara sistematis issue yang berkembang kami duga kuat para guru diminta untuk menyerahkan uang dalam jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp15.000.000 hingga Rp35.000.000, tergantung lokasi penempatan yang diinginkan. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pemerasan tersebut dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak integritas sistem pendidikan di daerah,” tambah Pajar.

Hukum

Aliansi Mahasiswa Laporkan Kepala Dinas Pendidikan Madina ke Kejaksaan Tinggi Sumut

Teropongistana.com Medan – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, melaporkan Kepala…

10 Mar 2025 · Redaksi