Nasional

2,498 berita

Tangerang – Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08) Banten melalui perwakilannya, Mohamad Rohim, menyampaikan seruan terbuka kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Isu ini telah menjadi sorotan publik dan mengundang perhatian luas dari masyarakat Banten hingga tingkat nasional. “Kami meminta aparat hukum bersikap transparan dan objektif dalam menyingkap tabir kasus ini. Jangan sampai persoalan yang begitu penting ini menguap begitu saja atau dijadikan alat kompromi kepentingan,” ujar Rohim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/5). Menurut Rohim, masyarakat Banten saat ini sudah semakin kritis dan tidak mudah dibungkam. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus pagar laut ini harus menjadi perhatian serius, bahkan hingga ke tingkat Istana Negara. “Kami meminta Presiden RI turun tangan secara langsung. Jangan ada intervensi dari pihak manapun. Penegakan hukum harus bersih, tegas, dan menyeluruh,” tegasnya. GERAK 08 juga menyerukan agar oknum-oknum yang terlibat dalam praktik ilegal atau pelanggaran hukum terkait proyek pagar laut tersebut segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

GERAK 08 Banten Desak Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang, Minta Presiden Turun Tangan

Teropongistana.com Tangerang – Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08) Banten melalui perwakilannya, Mohamad Rohim, menyampaikan seruan terbuka kepada aparat…

13 Mei 2025 · Redaksi

Jakarta – Penerapan sistem pengelompokan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 memicu kebingungan di kalangan jamaah. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi agar tidak menganggu kenyamanan ibadah jamaah haji Indonesia. “Penerapan sistem syarikah yang terkesan mendadak ini telah mengacaukan pengelompokan kloter yang sebelumnya sudah terencana dengan baik dari tanah air. Akibatnya, banyak jemaah suami istri yang terpisah, serta jemaah lanjut usia yang terpisah dari pendamping yang sangat mereka butuhkan. Kami meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi" ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria yang akrab disapa Kiai Maman ini mengungkapkan sebelumnya, jemaah haji Indonesia hanya dilayani oleh satu syarikah, yaitu Mashariq. Namun, pada tahun ini, terdapat delapan syarikah yang bertugas melayani jemaah haji Indonesia. Syarikah sendiri merupakan perusahaan Arab Saudi yang memiliki kewenangan dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. "Mengapa harus delapan syarikah yang dilibatkan, dan apa dasar pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama telah melakukan identifikasi masalah dan langkah-langkah mitigasi sebelum menerapkan kebijakan ini. Apakah kekacauan yang terjadi saat ini sudah diketahui dan diantisipasi oleh Kemenag?" tanya Kiai Maman. Lebih lanjut, Kiai Maman mengusulkan agar jika Kemenag tetap menggunakan delapan syarikah, pembagian tanggung jawab hendaknya didasarkan pada wilayah di Indonesia. Misalnya, Syarikah A bertanggung jawab atas jemaah dari wilayah tertentu di Jawa Barat, Syarikah B untuk kota tertentu di Jawa Timur, dan seterusnya. “Jangan seperti kondisi saat ini di mana lebih dari satu syarikah menangani jemaah dari satu daerah. Hal ini membingungkan jemaah dan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Bayangkan saja, ada jemaah yang belum siap berangkat namun tiba-tiba harus berangkat keesokan harinya, atau sebaliknya, jemaah yang seharusnya berangkat beberapa pekan lagi di kloter lain, mendadak harus segera berangkat. Sistem seperti apa ini jika hasilnya justru menimbulkan kekacauan?" tegasnya. Komisi VIII DPR RI, kata Kiai Maman mendesak Kementerian Agama untuk segera melakukan negosiasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi guna mencari solusi atas permasalahan ini. Menurutnya Indonesia saat ini membutuhkan negosiator yang handal dan mampu menyampaikan keluhan serta mencari solusi konstruktif atas kekacauan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 ini. "Kami memberikan kesempatan kepada Kemenag dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah untuk bertindak cepat menangani masalah ini. Kami tidak dapat menerima jika penggunaan delapan syarikah ini justru menyengsarakan jemaah haji Indonesia," imbuh Kiai Maman.

Nasional

Dikeluhkan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

Teropongistana.com Jakarta – Penerapan sistem pengelompokan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 memicu kebingungan di kalangan…

13 Mei 2025 · Redaksi

Serang – Gerakan Ekonomi Kreatif DPD Banten (GERAK 08) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang mengajukan penangguhan penahanan terhadap seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SS. Mahasiswi tersebut sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena unggahannya di media sosial X yang memuat meme Presiden RI Prabowo Subianto, 12 Mei 2025. Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Habiburokhman menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi SS. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan bersikap bijak dalam menangani kasus ini. "Penangguhan penahanan ini penting agar proses hukum dapat dijalankan secara baik, adil, dan tanpa menghambat masa depan mahasiswi tersebut," ujar Habiburokhman dalam pernyataannya. Menanggapi hal tersebut, Mohamad Rohim selaku perwakilan GERAK 08 Banten menyampaikan dukungannya terhadap langkah Habiburokhman. "Kami mengapresiasi sikap Ketua Komisi III yang telah menjaga lonceng demokrasi tetap berdentang. Meski kita berada di tengah situasi kebebasan yang terkadang sulit membedakan antara kritik dan penghinaan, namun ini adalah wujud keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik demi kemajuan," ujar Rohim. Ia juga menambahkan bahwa kritik, meskipun terasa pahit seperti obat, tetaplah sesuatu yang menyehatkan dalam dinamika demokrasi.

Nasional

GERAK 08 Banten Apresiasi Habiburokhman atas Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB Terkait Meme Presiden

Teropongistana.com Serang – Gerakan Ekonomi Kreatif DPD Banten (GERAK 08) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Ketua Komisi III DPR…

12 Mei 2025 · Redaksi

Jakarta — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus pegiat media sosial, Umar Hasibuan Al Chelsea, melontarkan kritik pedas terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Kritikan tersebut dilontarkan merespons pernyataan Bahlil yang mengaku bingung dengan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura, negara yang tidak memiliki sumber minyak sendiri. “Jadi kerja elu apa sebagai menteri dek Bahlil?” tulis Umar melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) @UmarHasibuan_, Senin (12/5). Pernyataan Bahlil sebelumnya disampaikan dalam forum diskusi 'Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia' yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar di Jakarta pada Kamis (8/5). Dalam kesempatan itu, Bahlil mempertanyakan logika di balik impor BBM dari Singapura. “Sebanyak 54 persen impor BBM itu dari Singapura. Negara yang enggak punya minyak, tapi kita beli dari sana,” ujar Bahlil dalam forum tersebut. Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik, karena dinilai menunjukkan kurangnya pemahaman atas mekanisme perdagangan energi internasional, serta minimnya koordinasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan energi nasional. Banyak pihak menyayangkan sikap seorang pejabat tinggi yang mempertanyakan hal yang berada dalam lingkup tanggung jawab kementeriannya sendiri. Umar Hasibuan menilai, pernyataan tersebut memperlihatkan ketidaksiapan Bahlil dalam memimpin kementerian yang mengurusi energi dan sumber daya mineral, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan sektor strategis nasional.

Nasional

Kader PKB Umar Hasibuan Kritik Tajam Menteri ESDM Bahlil Soal Impor BBM dari Singapura

Teropongistana.com Jakarta — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus pegiat media sosial, Umar Hasibuan Al Chelsea, melontarkan kritik…

12 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

SETARA Institute Kecam Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Dinilai Langgar Konstitusi dan Supremasi Sipil

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan keprihatinan dan penolakan tegas terhadap Surat Telegram (ST)…

12 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

Mantan Kepala BAIS TNI: Tidak Ada Dualisme Intelijen, yang Ada Adalah Diferensia

Teropongistana.com Jakarta — Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011–2013,…

12 Mei 2025 · Redaksi

Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengkritik keras pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengancam akan mencabut izin usaha PT Bukit Asam (PTBA) jika tidak menjalankan proyek dimetil eter (DME). Menurut Said Didu, pernyataan tersebut mencerminkan bentuk intervensi pemerintah yang justru berpotensi merugikan BUMN. Ia menilai pendekatan koersif semacam itu tidak sehat bagi iklim usaha maupun kinerja jangka panjang perusahaan pelat merah. "Hentikan intervensi yang merugikan BUMN seperti dilakukan selama ini," tegas Said Didu melalui akun X (dulu Twitter) miliknya, @msaid_didu, pada Kamis (9/5/2025). Pernyataan Bahlil sebelumnya menyebut bahwa PTBA dapat kehilangan izin usaha jika tidak serius menjalankan proyek DME, yang digagas sebagai alternatif pengganti LPG impor dan bagian dari proyek strategis nasional. Namun, kritik bermunculan bahwa proyek DME dinilai belum sepenuhnya layak secara komersial, terutama tanpa dukungan insentif dan kepastian pasar. Said Didu mengingatkan bahwa keputusan bisnis BUMN seharusnya didasarkan pada analisis ekonomi, bukan tekanan politik. Ia pun meminta pemerintah untuk menghormati prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tidak menjadikan BUMN sebagai alat kepentingan sesaat.

Nasional

Said Didu Kritik Ancaman Bahlil terhadap PTBA: “Hentikan Intervensi Merugikan BUMN”

Teropongistana.com Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengkritik keras pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia…

11 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

Rapat Pengurus KADIN Indonesia, Bamsoet Ingatkan Maraknya Kriminalisasi Investasi

Teropongistana.com JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang…

11 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

Bamsoet Desak Menteri Ekonomi Bertindak Cepat Tangani Pengangguran

Teropongistana.com JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang…

10 Mei 2025 · Redaksi

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenham) menggelar rapat penting pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 15.00 WIB di kantor pusat Kemenham, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain H. Mirwan (Bupati Aceh Selatan), Dr. Tuti Widyaningrum, SH., MH. (Kampus UTA’45 Jakarta), dan Revitriyoso Husodo (Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera), serta staf dari Kemenham. Dalam rapat tersebut, Wamen HAM menjelaskan tugas pokok dan fungsi Kemenham dalam menyelenggarakan lima P HAM: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM. Ia juga menyampaikan bahwa Kemenham memiliki dua direktorat jenderal utama, yaitu Dirjen Instrumen Penguatan HAM dan Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Untuk daerah, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendampingan HAM, bukan audit formal. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, menyampaikan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi serta meminta arahan mengenai program Kemenham di Aceh Selatan, termasuk potensi kolaborasi dengan dua kampus yang ada di wilayah tersebut. Sementara itu, Revitriyoso Husodo menekankan pentingnya penyelesaian konflik agraria di wilayah Gurilla, Pematang Siantar dan pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok melalui pendekatan Restorative Justice dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dr. Tuti Widyaningrum memaparkan rencana pelaksanaan Seminar Nasional HAM di Kampus UTA’45 Jakarta dan pembentukan Pusat Kajian HAM sebagai bagian dari kerja sama akademik dengan Kemenham. Sebagai hasil rapat, Wamen HAM menyampaikan beberapa rekomendasi: Menyambut baik pelaksanaan Seminar Nasional HAM di UTA’45 dan menyatakan kesediaan untuk hadir, serta meminta panitia berkoordinasi dengan staf Kerjasama. Mengagendakan kunjungan ke lokasi konflik agraria di Desa Gurilla, Pematang Siantar pada 16 Mei 2025. Menginstruksikan kepada Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pendataan terhadap korban Jambo Keupok secara lengkap untuk keperluan program pemulihan. Selain itu, akan dibangun Memorial Park sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, bekerja sama dengan Yayasan Gerak Nusantara. Rapat ini mencerminkan komitmen Kemenham dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM, serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Nasional

Kemenham Gelar Rapat Strategis Bahas Pemajuan HAM di Aceh Selatan dan Sumut

Teropongistana.com Jakarta – Kementerian HAM (Kemenham) menggelar rapat penting pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 15.00 WIB di…

10 Mei 2025 · Redaksi

Teropongistana.com Mandailing Natal, Sumatera Utara – Aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, semakin meresahkan warga. Lesmana Halawa, salah satu warga yang vokal menolak keberadaan tambang tanpa izin itu, mengaku mendapat serangan komentar usai mengunggah tautan berita tentang PETI di akun Facebook-nya, 10 Mei 2025. Lesmana membagikan tautan berjudul "Warga Geram Tambang Emas Ilegal Marak di Mandailing Natal". Tak lama setelah unggahan itu muncul, sejumlah akun mulai menuliskan komentar yang sinis hingga provokatif. Di antaranya, akun bernama Difandri Zai berkomentar, "Iri dia nengok, makanya dia sibuk komentar." Sementara akun Manapsir Nababan menyindir kinerja pemerintah dengan menulis, "Pemerintah lamban, tuli mendengar keluhan rakyatnya." Komentar lainnya datang dari akun Thomas Lhg yang menulis, "Hahaha ga pernah diresponnya, kasihan kali dirimu." Namun yang paling mencolok, menurut Lesmana, adalah komentar dari akun Aris Zega—yang diduga kuat merupakan bos tambang emas ilegal. Akun tersebut memamerkan foto tumpukan uang tunai yang diduga mencapai ratusan miliar rupiah, seolah menantang hukum dan publik. Lesmana menduga kuat proses hukum terhadap PETI mandek karena adanya praktik suap. "Mungkin karena hukum bisa dibeli oleh uang," ujarnya. Warga kini mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap aktivitas PETI yang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menebar intimidasi kepada warga yang bersuara. Mereka juga mencurigai adanya setoran dari para bos tambang kepada oknum aparat penegak hukum, sehingga penindakan hukum menjadi tumpul.

Nasional

Korban Penganiayaan Buat Status Facebook, Akunnya Diserang Diduga Bos Tambang Emas Ilegal

Teropongistana.com Mandailing Natal, Sumatera Utara – Aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan…

10 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

Bamsoet Puji Dibukanya Grand Seiko Mono Salon Pertama di Indonesia

Teropongistana.com JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi dibukanya Grand Seiko…

10 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025

Teropongistana.com Jakarta – Kementerian Agama akan menyalurkan tunjangan insentif bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara (GBASN) pada Juni…

7 Mei 2025 · Redaksi