Tambang Ilegal

Tag: Tambang Ilegal

Cari Solusi Legalitas, Rakor Kodim Pandeglang Sepakat Tertibkan Tambang

Teropongistana.com Pandeglang – Upaya menata kembali kawasan hutan dan membenahi aktivitas pertambangan ilegal menjadi fokus utama. Kodim 0601/Pandeglang…

29 Apr 2026 · Redaksi

Daerah

Revitriyoso Husodo Dukung Satgas PKH Berantas Tambang Ilegal

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08), Revitriyoso Husodo, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintahan Prabowo…

23 Nov 2025 · Redaksi

Daerah

Gerak 08 Banten Desak Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Indonesia

Teropongistana.com JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Banten menegaskan dukungan penuh kepada Satgas Penertiban…

16 Nov 2025 · Redaksi

Daerah

Gerak 08 Apresiasi Penindakan Tambang Ilegal di Morowali, Bongkar Praktik Cukong yang Selama Ini Kebal

Teropongistana.com Morowali – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Revitriyoso Husodo mengapresiasi langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan…

15 Nov 2025 · Redaksi

Daerah

Belum Mempan Usai Didemo, CBA Dorong PKN Laporkan Galian Tanah Merah di Mandala ke Mabes Polri

Teropongistana.com Jakarta – Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyoroti aktifitas galian tanah merah…

4 Agu 2025 · Redaksi

Daerah

Matahukum Minta DPRD Libatkan APH Tutup Kejahatan Tambang di Lebak

Teropongistana.com Lebak – Sekjen Matahukum Menyoroti Langkah DPRD kabupaten Lebak yang Viral di media sosial beberapa waktu lalu…

30 Jul 2025 · Redaksi

Daerah

King Naga Ngamuk, Hutan Karang Bokor Digenjot oleh Oknum Pengusaha Tambang Ilegal

Teropongistana.com Lebak – Isu kerusakan hutan lindung di wilayah Karangbokor, kawasan adat Baduy, mencuat dan menjadi viral. Menanggapi…

15 Jun 2025 · Redaksi

Daerah

Gawat, Tambang Diduga Ilegal di Dekat Gerbang Tol Rangkasbitung Kembali Beroprasi

Teropongistana.com Lebak – Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Banten, Muhamad Yusuf, mendesak pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH)…

15 Jun 2025 · Redaksi

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa lulusan Seskoad dituntut untuk mampu menjalankan peran strategis sebagai pemimpin TNI AD di masa depan, dengan kompetensi unggul dan kemampuan berpikir analitis yang kuat. Hal itu disampaikan Kasad saat menutup Pendidikan Reguler (Dikreg) LXV Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Aula Prof. Dr. Satrio, Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025). Kasad juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Perwira Siswa (Pasis) yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik. “Orang yang banyak berada di lapangan, dia akan selalu berfikir kreatif, dan peluang-peluang di lapangan harus dicari sendiri, kita harus berkreasi sendiri, harus berusaha memecahkan persoalan di lapangan sendiri, itulah yang akan membuat anda nantinya menjadi matang, dan jadi pemimpin atau menjadi manager yang andal,” tegas Kasad. Menurut Kasad, Seskoad merupakan kawah candradimuka yang mencetak calon-calon pemimpin TNI AD yang profesional, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, TNI AD akan terus mengevaluasi kualitas pendidikan agar semakin efektif dan relevan dengan tantangan tugas ke depan. Pendidikan ini diikuti oleh 270 Pasis, terdiri dari 237 Pasis TNI AD, 4 Pasis TNI AL, 4 Pasis TNI AU, 14 Pasis Polri, serta 11 Pasis dari negara sahabat seperti Singapura, Arab Saudi, Filipina, Pakistan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Timor Leste, Australia, dan Amerika Serikat. Para Pasis tersebut dibekali dengan berbagai materi strategis dan operasional yang mencakup manajemen pertahanan, kepemimpinan militer, serta studi-studi strategis yang berorientasi pada pertahanan negara. Kasad juga berpesan agar seluruh lulusan Seskoad terus menjaga integritas dan loyalitas, serta aktif mengembangkan diri sebagai prajurit profesional di era modernisasi TNI. Mereka diharapkan menjadi pemimpin berkarakter, visioner, dan mampu menjadi katalisator perubahan serta penggerak modernisasi TNI AD. “Berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai nilai-nilai integritas akan menjaga kepercayaan rakyat serta mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan TNI AD dan Bangsa Indonesia,” ujar Kasad. Dalam acara penutupan Dikreg LXV Seskoad, Kasad juga memberikan penghargaan kepada para Pasis berprestasi. Mayor Czi Amito Surya Mutiara terpilih sebagai Pasis dengan prestasi belajar terbaik. Dari Polri, prestasi serupa diraih Kompol Sang Ngurah Wirathama Satria Pathy, S.I.K, S.H., M.Si., M.H., sementara Mayor Chng Yikang Darius dari Singapura menjadi yang terbaik dari peserta mancanegara. Penghargaan juga diberikan kepada tenaga pendidik terbaik, yaitu Kolonel Inf Surya Wibawa Suparman. Sementara itu, penulis Taskap terbaik dari TNI AD diraih Mayor Inf Bahtera Josua Sidabutar, S.I.P., dari Polri diraih Kompol Adrian Risky Lubis, S.I.K., dan dari mancanegara diraih oleh Mayor Li Yiming dari Singapura.

News

Kasad: Lulusan Seskoad Harus Jadi Pemimpin TNI AD yang Tangguh dan Visioner

Teropongistana.com BANDUNG – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa lulusan Seskoad dituntut…

22 Mei 2025 · Redaksi

Lembaga Gabungan LSM Laporkan Tambang Ilegal di Lebak

Daerah

Lembaga Gabungan LSM Akan Laporkan Pengusaha Tambang Batu Bara Ilegal Ke Polda Banten

TeropongIstana.com, Banten | Perhelatan Audiensi yang diagendakan akan dilasanakan pada hari Rabu 19-3-2025, antara Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat…

19 Mar 2025 · Redaksi

Tambang llegal , Dugaan Dibekingi Oknum TNI Pangaklpinang Teropongistana.com Jakarta - Aktivitas tambang ilegal (TI) semakin meresahkan warga di aliran Sungai Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Enam unit ponton TI telah beroperasi selama beberapa pekan tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang, meskipun warga telah melaporkan keresahan mereka. Kamis (27/2/2025). Keberadaan tambang ilegal ini dikhawatirkan merusak tanggul dan membahayakan rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya. "Ya, Bang, kami sangat resah dengan adanya TI ini. Kami khawatir rumah kami roboh akibat tambang tersebut. Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak Kelurahan Ketapang, tetapi hingga kini belum ada tindakan," ujarnya. Lebih lanjut, warga menyebut bahwa tambang ilegal ini diduga dikelola oleh seseorang bernama Supri Cs dan mendapatkan perlindungan dari seorang oknum TNI berinisial YS. Dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi aktivitas ilegal ini semakin menambah keresahan warga. Respons Kelurahan dan Satpol PP Dipertanyakan Menanggapi laporan warga, Lurah Ketapang, Daryansih, hanya memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi oleh tim KBO Babel. "Waalaikumsalam, sudah dikonfirmasi," katanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, perangkat RT setempat menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan keluhan warga kepada kelurahan, yang kemudian meneruskannya ke Camat Pangkalbalam. Camat dikabarkan telah mengirim surat ke Satpol PP Kota Pangkalpinang agar segera melakukan penertiban. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Satpol PP belum mengambil tindakan apapun. Lambannya respons aparat ini membuat warga semakin geram dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. "Kami hanya ingin keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai rumah kami roboh dulu baru ada tindakan," ujar seorang warga. Dugaan Bekingan Oknum TNI, Aparat Diminta Transparan Selain keresahan warga terhadap dampak lingkungan dan keamanan, muncul pula dugaan kuat bahwa aktivitas TI ini mendapat perlindungan dari oknum aparat. Warga menyebut seorang anggota TNI berinisial YS yang diduga menjadi beking operasi tambang ilegal tersebut. Seorang aktivis lingkungan di Pangkalpinang mengecam dugaan keterlibatan aparat dalam praktik ilegal ini. "Jika benar ada keterlibatan oknum aparat, maka ini harus diusut tuntas. Tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan warga," tegasnya. Masyarakat berharap agar kepolisian dan institusi terkait segera melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal ini. Jika benar adanya keterlibatan pihak tertentu, maka tindakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pelanggaran Hukum: Tambang Ilegal Harus Ditindak Tegas Keberadaan tambang ilegal di Sungai Pangkalarang bukan sekadar ancaman bagi lingkungan dan keselamatan warga, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, aktivitas ini melanggar beberapa regulasi, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 158 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 melarang setiap orang melakukan penambangan yang dapat merusak lingkungan tanpa izin yang sah. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Pasal 61 menyatakan bahwa setiap aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Tentang Larangan Tambang Pangkalpinang telah ditetapkan sebagai zona Zero Tambang, yang berarti tidak ada aktivitas pertambangan yang diperbolehkan di wilayah ini. Aktivitas tambang ilegal yang terus beroperasi di daerah ini jelas bertentangan dengan aturan daerah. Dari aspek hukum, pihak berwenang seperti Satpol PP, kepolisian, dan TNI harus segera turun tangan untuk menertibkan tambang ilegal ini. Jika tidak, hal ini akan menjadi preseden buruk yang dapat semakin memperparah praktik tambang ilegal di wilayah lain. Masyarakat Menunggu Tindakan Tegas dari Aparat Warga Kelurahan Ketapang sudah cukup bersabar menunggu respons dari pemerintah dan aparat terkait. Namun, hingga saat ini, mereka masih belum melihat adanya tindakan nyata untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Banyak warga khawatir, jika tidak segera ditindak, mereka akan terpaksa turun langsung untuk menghentikan operasi tambang yang meresahkan ini. "Kami hanya ingin aparat melakukan tugasnya dengan baik. Jangan sampai kami yang harus bertindak sendiri karena tidak adanya penegakan hukum," ujar seorang warga dengan nada kecewa. Pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menutup tambang ilegal di Sungai Pangkalarang. Jika tidak, bukan hanya lingkungan yang akan rusak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang akan semakin menurun.

Hukum

Tambang llegal Pangkalpinang, Dugaan Dibekingi Oknum TNI

Teropongistana.com Jakarta – Aktivitas tambang ilegal (TI) semakin meresahkan warga di aliran Sungai Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam,…

2 Mar 2025 · Redaksi

Megapolitan

Jokowi Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan dan HGU Perkebunan

TEROPONGISTANA.COM JAKARTA -Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi…

6 Jan 2022 · Redaksi