Guna mensiasati agar dapat ngemplang utang Rp.7 Triliun dibangun dalil yang diduga palsu, yang pada pokoknya menyatakan utang itu hasil rekayasa bersama antara SG dengan MC, sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatan Gunawan Yusuf Dkk melalui PT. SI, PT. IP, PT. GPM, PT. IDE, dan PT. GPA menggugat MC Dkk melalui PN Kota Bumi dan PN. Gunung Sugih, teregister dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN/GS dan No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. Namun pada ujung perkara, Gunawan Yusuf Dkk kalah telak, sebagaimana putusan kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan No. 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht).

Dalam pertimbangannya majelis hakim menegaskan, tuduhan bahwa utang itu hasil rekayasa bersama antara Salim Group dengan Marubeni Corporation ternyata tidak mengadung unsur kebenaran. Terbukti pinjaman kredit luar negeri itu sudah di laporkan kepada Bank Indonesia dan terlihat dalam Laporan Keuangan dari tahun 1993 (SIL) dan tahun 1996 (ILP) sampai dengan tahun 2001. Adanya rekayasa justeru dibantah sendiri oleh Gunawan Yusuf melalui kuasa hukumnya berdasarkan bukti surat tertanggal 21 Februari 2003 yang pada pokoknya menyatakan ingin menyelesaikan kewajiban pembayaran utang dan bersedia melakukan pembahasan sehubungan dengan rencana pemangkasan sebagian hutang (haircut).

Baca JugaTunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025Rabu, 7 Mei 2025
Tunjangan Insentif Guru Bukan Asn Pada Ra Dan Madrasah Cair Juni 2025

Ketidakbenaran tuduhan rekayasa diperkuat dengan bukti surat tertanggal 12 Maret 2003, yang pada pokoknya Gunawan Yusuf menawarkan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menerbitkan promissory note senilai usd 19 juta. Berdasarkan dua putusan kasasi tersebut, pada pokoknya SGC diputuskan tetap memiliki kewajiban pembayaran utang kepada MC, yang kini bernilai Rp, 7 Triliun.

Gunawan Yusuf tak menyerah. Terhadap putusan kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan No. 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, ia tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Namun lebih memilih mendaftarkan empat gugatan baru secara sekaligus — memanfaatkan azas ius curia novit – sebagaimana ditegaskan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dalam empat gugatan baru tersebut, materi pokok perkara sejatinya sama dengan putusan kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 dan No. 2446 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht).

Baca JugaSMP Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat KecamatanRabu, 7 Mei 2025
Smp Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat Kecamatan Harumkan Sekolah, Nurul Rahayu Sabet Juara 1 Karate Tingkat Kecamatan Kemang Bogor - Siswi Dari Smp Negeri 1 Kemang Berhasil Menyabet Juara Pertama Dalam Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2Sn) Karate Tingkat Kecamatan. Prestasi Tersebut Diraih Oleh Nurul Rahayu Priatna, Selasa (6/5/2025) Kepala Smp Negeri 1 Kemang Dr Dini Murniati Spd,Mpd Mengucapkan Selamat Atas Prestasi Yang Diraih Oleh Siswi Nurul Rahayu Priatna Karena Telah Mengharumkan Nama Sekolah Di Tingkat Kecamatan. Kata (Sebut Nama Kepala Sekolah), Dia Sangat Berharap Prestasi Ini Bisa Diteruskan Ke Tingkat Yang Lebih Tinggi Yaitu Kabupaten. &Amp;Quot;Harapanya Bisa Terus Juara Di Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional. Sehingga Prestasi Yang Diraih Bisa Menjadi Motivasi Siswa Lain Yang Ada Di Smp Negeri 1 Kemang,&Amp;Quot; Kata Kepala Sekolah Smp Negeri 1 Kemang. “Alhamdulillah Anak Kami Nurul Dari Kelas 7,5 Sudah Mengukir Prestasi Dalam Ajang Karate Dengan Meraih Juara 1 Karate Kategori Kata Perorangan Putri Pada O2Sn Tingkat Kecamatan Kemang, Ini Sangat Membanggakan, Sehingga Smp Negeri 1 Kemang Dikenal Lebih Luas. Dan Kami Dari Pihak Smp Negeri 1 Kemang Memberikan Apresiasi Untuk Nurul Agar Lebih Semangat Untuk Mengukir Prestasi,” Tambah Kepala Sekolah. Dalam Kesempatan Yang Sama, Wali Kelas 7,5 Smp Negeri 1 Kemang Afif Berpesan Agar Nurul Rahayu Terus Berlatih Agar Keberhasilan Ini Berlanjut Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Sampai Ke Tingkat Provinsi. Karena Kata Afif, Mempertahankan Lebih Sulit Dari Pada Mendapatkan. &Amp;Quot;Kami Mewakili Seluruh Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Smp Negeri 1 Kemang Berharap Di Tingkat Kabupaten, Provinsi Bahkan Nasional, Nurul Bisa Terus Menjadi Juara,&Amp;Quot; Ucap Afif Dengan Penuh Harapan. Afif Menyebut Bahwa Siswa Kelas 7,5 Merasa Bangga Atas Pencapaian Nurul Karena Bukan Hanya Mengharumkan Nama Kelas 7,5. Tapi Kaga Afif Mengharumkan Nama Smp Negeri 1 Kemang Di Tingkat Kecamatan. “Saya Berharap Ananda Nurul Bisa Melaju Ke Tingkat Provinsi, Nasional Dan Juara. Karena Bukan Hanya Mengharumkan Smpn1 Kemang Saja Tetapi Juga Mengharumkan Nama Kabupaten Bogor,” Ujar Afif.(Dyt)

SGC sebagai penggugat hanya mengubah materi gugatan yang bersifat aksesoris sebagaimana perkara-perkara SGC melawan MC, yakni: (1) No.394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, (2) No. 373/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, (3) No. 470/Pdt.G/2010/Jkt.Pst, dan (4) No. 18/Pdt.G/2010/Jkt.Pst dan No. 141/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, No. 142/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, dan No. 232/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang diduga berlanjut pada pada perkara kasasi dan PK. Sebagimana putusan (1) No. 1696 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015, (2) No. 1362 PK/PDT/2024, No. 1700 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015, (3) No. 1697 K/Pdt, tanggal 14 Desember 2015, (4) No. 1699 K/Pdt/2015, tanggal 14 Desember 2015, (5) No. 1698 K/Pdt/2015, tanggal 14 Desember 2015. Kelima perkara kasasi tersebut, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung, Soltoni Mohdally.

Lalu terdapat upaya hukum peninjauan kembali, terkait SGC melawan MC, sebagaimana putusan (1 ) PK I No. 1363 PK/Pdt/2018 dan (2) Putusan PK I No. 1364 PK/Pdt/2024. Kedua perkara PK tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung, Suharto.

Baca JugaBikin Gaduh..! Demi Kepentingan Umum Pengaduan Jokowi Harus DihentikanRabu, 7 Mei 2025
Jakarta - Petrus Selestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Dan Tpdi Menyoroti Kasus Pada Tanggal 30 April 2025, Presiden Ri Ke 7 Jokowi, Selaku Pengadu Telah Mengadukan Kmrt Roy Suryo Dan Kawan-Kawan. Sebagai Teradu, Kepada Pihak Polda Metro Jaya Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 310 Dan Pasal 311 Kuhp Jo Pasal 27A, Pasal 32 Dan Pasal 35 Uu No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Ite. Sesuai Dengan Informasi Yang Disampaikan Oleh Pihak Kuasa Hukum Bahwasanya Jokowi Saat Pengaduan Disampaikan, Menyerahkan Barang Bukti (Bb) Kepada Penyelidik Polda Metro Jaya, Berupa 24 Video, Sementara Bb Berupa Ijazah Sd, Smp, Sma Hingga S1 Fakultas Kehutanan Ugm Hanya Diperlihatkan Tanpa Diserahkan Pada Penyelidik Polda Metro Jaya. Ini Menunjukan Bahwa Baru Di Tahap Awal Membuat Pengaduan Saja, Sudah Muncul Kejanggalan Oleh Karena, Bb Yang Utama Dan Sangat Menentukan Yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Yang Seharusnya Diserahkan Jokowi Kepada Penyelidik/Penyidik, Ternyata Tidak Ikut Diserahkan, Begitu Pula Pihak Penyelidik Dan/Atau Penyidik Tidak Meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Untuk Diserahkan Atau Disita Sebagai Bb Sesuai Ketentuan Pasal 5 Kuhap Jo Pasal 42 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhap. Padahal Dalam Waktu Yang Hampir Bersamaan Selain Jokowi Mengadu Sendiri, Terdapat Beberapa Kelompok Masyarakat Yang Juga Ikut Melapor Kepada Polri, Terkait Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dari Aspek Penyebaran Berita Bohong Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Sebagai Reaksi Terhadap Laporan Polisi Dari Tim Pembela Ulama Dan Aktivis (Tpua) Di Bareskrim Polri Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi. Sita Ijazah S1 Jokowi Laporan Tpua Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Di Bareskrim Polri, Menurut Keterangan Pihak Tpua, Saat Ini Tengah Ditindaklanjuti Proses Penyelidikannya Oleh Bareskrim Polri, Dengan Memanggil Dan Memeriksa Pihak Pelapor Antara Lain Prof. Eggi Sudjana Pada Tanggal 15-16 April 2025, Kemudian Pemanggilan Untuk Klarifikasi Terhadap Advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat Tpua Pada Tanggal 28 April 2025 Oleh Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada Laporan Polisi Tpua Ini, Yang Menjadi Obyek Utama Pemeriksaan Penyidik Adalah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi, Guna Memastikan Apakah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Asli Atau Palsu Atau Apakah Ijazah S1 Jokowi Asli Tapi Palsu (Aspal) Atau Tidak. Untuk Itu Tindakan Pertama Yang Harus Dilakukan Penyelidik Tanpa Memandang Siapa Pelapor Dan Siapa Terlapor Atau Siapa Saksi Dan Siapa Korban, Sehingga Suka Tidak Suka, Ijazah S1 Jokowi Harus Disita Dari Tangan Jokowi Oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Sebagai Barang Bukti (Bb) Untuk Kepentingan Pemeriksaan Melalui Puslabfor Bareskrim Polri. Hentikan Pengaduan Jokowi Secara Teknis Hukum Acara Pidana Dan Demi Menjamin Kepastian Hukum, Maka Pimpinan Polri Harus Menghentikan Atau Setidak-Tidaknya Menunda Seluruh Proses Pemeriksaan Terhadap Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Tertanggal 30 April 2025 Dan Seluruh Laporan Polisi Dari Anggota Masyarakat Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Di Polres Jakarta Pusat Dan Di Polres-Polres Lainnya Di Luar Jakarta. Adapun Alasan-Alasan Mengapa Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pengaduan Dari Jokowi, Harus Dihentikan Atau Dikesampingkan Terlebih Dahulu, Karena : 1. Bareskrim Polri Tengah Melakukan Penyelidikan Dan/Atau Penyidikan Atas Laporan Polisi Tpua Tentang Dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Sebagai Ijazah Palsu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Apakah Ijazah Jokowi Dimaksud Asli Atau Palsu Atau Aspal, Karena Selama Menjadi Polemik Bertahun-Tahun Jokowi Tidak Pernah Memberikan Klarifikasi Atau Menunjukan Bukti Atas Keabsahan Ijazah Itu. 2. Laporan Polisi Tpua Terhadap Jokowi Tentang Dugaan Ijazah Palsu (Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi) Bermuatan Kepentingan Umum Yang Lebih Besar, Antara Lain Menyelamatkan Marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, Marwah Para Intelektual Dan Cendikiawan Dan Terlebih-Lebih Marwah Lembaga Kepresidenan, Karenanya Harus Didahulukan Proses Pidananya. 3. Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Pada Tanggal 30 April 2025, Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Atau Fitnah, Semata-Mata Bermuatan Kepentingan Pribadi Yaitu Semata-Mata Hanya Untuk Memperjuangkan Nama Baik Jokowi. 4. Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik Yang Harus Dipertahankan, Maka Pembuktiannya Adalah Apakah Ijazah S1 Yang Diduga Sebagai Palsu Itu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Lewat Suatu Putusan Pengadilan Yang Berkeuatan Hukum Yang Tetap Dan Adil Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Itu Asli Atau Paslu Dan/Atau Aspal Atau Asli. 5. Selama Ini Sudah Beberapa Orang Menjadi Korban Peradilan Sesat Dengan Dipidana Penjara, Tanpa Pernah Diuji Terlebih Dahulu Secara Hukum Soal Keabsahan, Keasilan Dan Kebenaran Formil Dan Materiil Ijazah S1 Jokowi Di Pengadilan Pidana, Hingga Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Sah Atau Tidak.

Dan putusan peninjauan kembali (1) PK I No. 144 PK/Pdt/2018, tanggal 27 April 2018, (2) PK I No. 818 PK/Pdt/2018, tanggal 2 Desember 2019, (3) PK I No. 818 PK/Pdt/2018, tanggal 2 Desember 2019, (4) Putusan PK II No. 697 PK/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018. Keempat perkara PK tersebut, dipimpin Majelis Hakim, Sunarto yang kini menjadi Ketua Mahkamah Agung RI yang dikenal dekat dengan Zarof Ricar. Tak heran bila pada 27-28 September 2024, Zarof Ricar yang telah pensiun sejak tahun 2022 itu tampak ikut dalam rombongan Sunarto yang melakukan kunjungan ke Keraton Sumenep.

Menurut Ronald, total nilai uang suap Sugar Group minimal sebesar Rp.200 miliar, sebagaimana bukti catatan tertulis yang ditemukan penyidik saat menggeledah kediaman Zarof Ricar, antara lain “Titipan Lisa“, “Untuk Ronal Tannur:1466/Pid.2024”, “Pak Kuatkan PN” dan “Pelunasan Perkara Sugar Group Rp. 200 milyar”. Gegara uang suap ini pula diduga telah menyebabkan Hakim Agung Syamsul Maarif yang memutus Perkara SGC-MC No. 1362 PK/PDT/2024 rela melanggar pasal 17 UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena pernah mengadili perkara yang berkaitan sebelumnya. Seharusnya Hakim Agung Syamsul Maarif mundur sebagai pemeriksa perkara No. 1362 PK/PDT/2024. Namun alih-alih mundur ia malah tetap memutus perkara hanya dalam tempo 29 hari – padahal tebal berkas perkara membutuhkan waktu minimal 4 bulan untuk membacanya.

Baca JugaMendukung Program Presiden…! Mentri Sosial Mendaptkan Kunjungan Bupati Aceh Selatan Bahas Program Sekolah RakyatRabu, 7 Mei 2025
Jakarta - Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan Melakukan Kunjungan Ke Kementerian Sosial Ri, Disambut Langsung Oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Pada Selasa (6/5/2025). Kedatangan Bupati Mirwan Didampingi Oleh Plt. Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan, Masrizal, Se., M.si., Dan Ketua Gerakan Ekonomi Rakyat (Gerak) 08, Revitriyoso Husodo, Dalam Rangka Berkoordinasi Terkait Usulan Pendirian Sekolah Rakyat, Sebagai Salah Satu Program Strategis Pemerintah Pusat Dibawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Yang Direalisasikan Melalui Kementerian Sosial. Dalam Pertemuan Yang Turut Dihadiri Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, Bupati Mirwan Menyampaikan Berbagai Program Pemerintah Daerah Yang Sejalan Dengan Program Kementerian Sosial, Salah Satunya Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam Sambutannya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menyampaikan Apresiasi Atas Upaya Dan Peran Aktif Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Mendukung Berbagai Program Pemerintah Di Daerah, Khususnya Terkait Urusan Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juga Menyampaikan Agar Usulan Program Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Yang Telah Disampaikan Langsung Oleh Bupati Mirwan Agar Dapat Segera Dilengkapi Dengan Data Dukung Dan Kelengkapan Teknis Lainnya Agar Dapat Ditindaklanjuti Oleh Kementerian Sosial Secepatnya.

Siapa Gunawan Yusuf?

Gunawan Yusuf pemegang saham baru SGC, pernah tercatat orang terkaya ke-44 di Indonesia versy Majalah Globe Asia, lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 1954, pernah menjadi terlapor dalam kasus penipuan dan TPPU di Bareskrim Polri pada 20 April 2004, atas nama pelapor Toh Keng Siong yang melakukan penempatan dana ke PT. Makindo milik Gunawan Yusuf sebesar Usd 126 juta tahun 1999. Penangannnya dilakukan oleh Dittipideksus Bareskrim Polri hingga tahun 2018 lalu berujung SP3. Polisi tak melanjutkan penyidikan kendati Toh Keng Siong memenangkan gugatan pra pradilan sebagaimana putusan Pra Pradilan No. 33/Pid.Prap/2012/PN/JKT.SEL tanggal 19 Oktober 2012. Gunawan Yusuf selaku pemilik PT. Makindo Tbk pernah pula tersangkut dalam kasus pajak senilai Rp. 494 milyar.

Baca JugaMantap Bener, Industri Prefektur Mie Jepang Incar Tenaga Kerja Provinsi BantenSelasa, 6 Mei 2025
Mantap Bener, Industri Prefektur Mie Jepang Incar Tenaga Kerja Provinsi Banten