Redaksi 
Sidang tersebut dihadiri oleh tim JPN Kejari Jakarta Barat, yang diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Anggara Hendra Setya Ali, serta Kepala KUA Cengkareng sebagai turut tergugat. Sementara kedua tergugat yang berdomisili di Arab Saudi tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah melalui prosedur rogatori.
Lebih lanjut, Hendri menyampaikan bahwa korban saat ini berada dalam perlindungan pemerintah Indonesia di safe house KBRI Riyadh sejak Februari 2025. Kejaksaan, kata dia, berkomitmen untuk menempuh seluruh upaya hukum guna memastikan hak-hak korban dipulihkan.
“Ketika putusan ini sudah inkrah, kami akan menindaklanjuti pembatalan akta nikah secara administratif dan memastikan perlindungan hukum bagi korban,” ujar Hendri.
Ia menambahkan bahwa gugatan pembatalan perkawinan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI, khususnya perempuan, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di luar negeri.
