Maka dari itu, praktik korupsi yang menghambat pemenuhan hak-hak asasi manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus di tindak dengan tegas dan di hukum seberat-beratnya.
Berdasarkan data investasi, pihak internal Kementerian PKP dalam investalisirnya mengkonfir, bahwa terdapat 15 kasus Korupsi di sektor perumahan yang merugikan negara maupun masyarakat.
Kasus pengembang nakal seperti ini tidak hanya terpusat pada satu daerah, melainkan dibeberapa daerah di Indonesia, ada 5 kasus merupakan dugaan tindak pidana korupsi dan 10 kasus lainnya merupakan tindak pidana umum.
Mungkin saja praktik korupsi di sektor perumahan ini sudah berlangsung lama dan luput dari pantauan hukum dan jangkauan publik mengakibatkan kerugian besar yang di alami langsung oleh masyarakat Indonesia.
Fakta ini menarik perhatian dan ketegasan Menteri Ara Sirait bersama Jaksa Agung dalam memerangi para mafia korup di sektor perumahan wujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan sesuai regulasi yang ada.
Langkah Preventif Kementerian PKP-JA mencakup pembuatan sistem pengadaan tanah dan perizinan yang transparan dan akuntabel, sehingga celah praktik korupsi oleh pengembang nakal maupun oknum sekalipun tidak memiliki ruang gerak.
Secara teknis kolaborasi kerja sama ini akan berfokus pada tindakan pengawasan (kontrol), preventif dan represif dibarengi dengan pertukaran data maupun informasi yang dibutuhkan. Ruang lingkup pemberantas korupsi ini mencakup seluruh mata rantai pembangunan perumahan rakyat, mulai dari pengalih fungsian lahan, izin pengadaan material, sampai pada penyaluran rumah subsidi mulai dari proses administrasi hingga sampai pada hasil akhir dalam bentuk fisik sampai tuntas.
Selain dari pada itu, ada beberapa poin krusial dalam kerja sama Kementerian PKP dan Kejaksaan yaitu pertukaran data, pemberian bantuan hukum, dukungan terhadap penegakan hukum, peningkatan sumberdaya manusia, pemulihan aset dan pengamanan pembangunan yang strategis.
Beranjak pada pembangunan 1 juta rumah subsidi bagi masyarakat Indonesia yang dicetuskan oleh pemerintah sebelumnya, mari kita telisik data pada tahun (2023), bahwa sektor perumahan mulai dari konstruksi, pengadaan lahan, izin lahan dan property merupakan salah satu lahan praktik korupsi tertinggi di Indonesia.
Pada prinsipnya, Kementerian PKP sebagai regulator akan memperketat pengawasan teknis lapangan dan kinerja para pengembang serta melakukan audit yang ketat dan berskala. Disisi lain Jaksa Agung mempunyai peran inti sebagai instrumen hukum yang menindak, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Kerja sama institusi PKP-JA ini diharapkan mampu memutus mata rantai korupsi dan praktik nakal para pengembang yang leluasan selama ini melakukan cara-cara kotor dan merampas hak-hak masyarakat.
Sosok Menteri Ara Sirait sudah dikenal luas di kalangan para pengembang, ia bukan orang baru di dunia property segudang pengalaman dan jam terbang yang tinggi yang ia tempuh selama ini menjadi bekal untuk mengabdi bagi ibu pertiwi.
Ketegasan dan reputasinya serta integritasnya yang ia pegang teguh, hingga para pengembang susah untuk melakukan kompromi. Bagi dia tidak ada toleransi bagi pengembang yang nakal, berwatak licik, korupsi dana program perumahan rakyat dan orang yang mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan yang bersih bagi masyarakat. Kepentingan masyarakat adalah harus jadi prioritas utama bagi dia.
Kolaborasi antara Kementrian PKP dan Jaksa Agung sebagai wujud konkrit untuk memastikan, bahwa program pemerintah Presiden Bapak Prbowo Subianto membangun dan memberikan rumah subsidi bagi rakyat harus tepat sasaran, memberikan manfaat positif dan dirasakan langsung oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini adalah bentuk keberpihakan negara dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin dikenal dengan gagasan reformasinya di tubuh birokrasi kejaksaan serta semangat transformatif percepatan berbasis kinerja, lugas, tegas dan berani. Segudang pengalaman Jaksa Agung, ST Burhanuddin dibidang hukum dan lapangan menjadikan kolaborasi ini antara kementerian PKP-Kejagung semakin mekokohkan dan meperkuat kontrol hukum dari hulu sampai hilir proses pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dari praktik korupsi.
Harapannya tidak hanya menindak pelaku korupsi di sektor perumahan maupun di internal Kementerian, tetapi juga akan menargetkan para pengembang nakal yang main-main dengan uang negara, melanggar aturan, melakukan mark-up anggaran maupun menggelapkan dana masyarakat serta penipuan proyek fiktif lainnya.
Program akbar pemerintah dalam mewujudkan 3 juta rumah ini bagi raktik, menjadi catatan kemajuan baru dalam wajah sejarah peradaban perumahan di Indonesia.
Tanpa ketegasan, keterbukaan, keberanian, kontrol yang ketat dan pemerintahan yang bersih, program ambisius ini sangat rentan menjadi sarang korupsi. Konkritnya adalah membutuhkan komitmen dan kerja keras untuk memastikan program ini tepat sasaran, berjalan lancar tanpa suap, bebas dari pungutan liar maupun manipulasi data penerima rumah subsidi. Oleh karena itu target 3 juta rumah ini, jika benar-benar terwujud akan menjadi berkah serta harapan baru bagi rakyat Indonesia khususnya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemberantasan korupsi di sektor perumahan atau property sangat memberikan dampak efek domino atau multiplier effect yang besar. Salah satu efek dari pemberantasan korupsi yang tegas adalah terciptanya iklim investasi yang sehat, adanya kepastian hukum dan keadilan sosial bagi maysarakat berpenghasilan rendah. Integritas dan kejujuran para pengembang harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program pemerintah akan semakin meningkat.
Multi efek lainnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara mikro maupun makro, berdampak secara inklusif dan akan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat luas.
Senada dengan komitmen Jaksa Agung, strategi preventif ini dapat diwujudkan dengan melalui pengawasan langsung oleh kejaksaan dengan menempatkan pihak kejaksaan ke jantung proyek perumahan guna melakukan pengawasan di lapangan.
Tidak hanya demikian, sistem informasi perumahan akan diintegrasikan dengan data kejaksaan dengan kata lain adanya barter data untuk sinkronisasi guna memastikan akurasi dan sharing informasi.
Tujuannya adalah untuk memantau pencapaian secara real-time dan progres pembangunan maupun penyaluran rumah subsidi yang tepat sasaran. Prinsip akuntabilitas, transparansi dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi pedoman dan pilar utama dalam setiap kebijakan yang pro rakyat.
Pada tataran filosofi, upayah ini harus merefleksikan dan berpegang teguh pada prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan menindak tegas para koruptor di sektor perumahan (clean and clear), pemerintah melalui Kementerian PKP tidak saja hanya membangun bangunan fisik perumahan melainkan sedang membangun kepercayaan publik (trust), harapan baru (hope) masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dan bukti konkrit kehadiran negara lewat pemerintah dan Kementerian PKP.
Semoga kolaborasi Kementerian PKP dan Jaksa Agung, Menteri Ara Sirait dan ST Burhanuddin merupakan sebuah langkah maju yang konkrit dalam membersihkan korupsi yang sistematis di sektor perumahan dan menjadi teladan bagi instansi lainnya dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi dan akuntablitas publik.
Kerja sama ini menjadi sintesis yang kuat dalam menjunjung tinggi kepercayaan publik dalam mewujudkan komitmen Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dan menyediakan rumah yang adil bagi rakyat Indonesia. Tentu indikator keberhasilan program ini diukur dari keberhasilan minimnya konflik lahan, terpenuhinya target rumah subsidi serta terwujudnya tata kelola perumahan yang bersih dan berkeadilan.
