“Jadi, ASN tetap menjalankan tugas pokoknya, kami hanya memperlancar koordinasi,” jelas Ubaydillah.
Ubaydillah juga memaparkan efektivitas kerja tim TKPP yang bisa dilihat dari sejumlah indikator pencapaian pembangunan. Sebut saja terkait pendapat asli daerah (PAD) serta hasil evaluasi dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Sukabumi.
“Alhamdulilah, saat ini PAD Kota Sukabumi bisa meningkat, kinerja RSUD R Syamsudin SH, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat) membaik serta terdapat pencapaian hasil yang baik jika dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkapnya.
Untuk RSUD R Syamsudin, tambah Ubaydillah, tahun 2025 ini terdapat profit mencapai Rp.7 miliar, dan di PDAM per bulan September yang lalu, terdapat profit sebesar Rp 410 juta, sedangkan BPR meraih keuntungan sebesar Rp 4 miliar.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa kinerja TKPP berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dibuktikan ke publik,” tandas Ubaydillah.
Terkait keberadaan Tim TKPP yang berujung dibentuknya Panja Wakaf dan TKPP di DPRD Kota Sukabumi, Ubaydillah sangat menghormati dinamika yang terjadi selama ini dan sangat membuka ruang kritik demi kemajuan Kota Sukabumi.
“Saya dan Tim TKPP sangat menghormati dinamika yang terjadi, namun pada prinsifnya kami sangat membuka ruang kritik guna kemajuan Kota Sukabumi, Alhamdulilah kami pun akhirnya bisa berdiskusi dengan panja,” jelasnya.
Sedangkan soal isue beberapa jabatan yang melekat pada dirinya, Ubaydillah menjelaskan bahwa, hal tersebut hanya semata-mata untuk percepatan pembangunan khususnya di BUMD dan BLUD.
“Keterlibatan saya di Dewas RSUD R Syamsudin, PDAM dan BPR bagian dari upaya guna melakukan percepatan pembangunan atau melakukan kajian serta evaluasi dari kinerja internal BUMD dan BLUD. Dan ini terbukti, saat ini kondisi BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi tumbuh sehat dan mampu menghasilkan yang terbaik jika dibandingkan dengan kondisi BUMD dan BLUD sebelumnya,” pungkasnya.(Dyt)

