Redaksi 
Kritik tajam ini bukan tanpa dasar. Sejak awal Desember, proses penetapan upah di Jawa Tengah mengalami deadlock di banyak kabupaten/kota, dengan dewan pengupahan kesulitan mencapai kesepakatan akibat formula baru yang dinilai merugikan buruh.
Gubernur Luthfi, yang baru menjabat, justru menyatakan bahwa kenaikan UMK bukan urusannya langsung, melainkan kewenangan dewan pengupahan. Pernyataan ini menuai kecaman luas, karena dianggap sebagai upaya lepas tangan dari tanggung jawab sebagai pemimpin provinsi. “Tidak apa,” respons Luthfi soal deadlock tersebut, yang semakin memicu amarah buruh.
Mereka menilai sikap ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap nasib jutaan pekerja yang bergantung pada upah minimum untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), di tengah inflasi dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Lebih lanjut, buruh menuntut kenaikan minimal 10,5% untuk UMP 2026, bukan hanya 4-7% seperti simulasi yang beredar. Mereka juga mengkritik absennya Gubernur Luthfi dalam dialog langsung hari ini, meski perwakilan buruh telah meminta audiensi.
“Ini bukan pertama kali. Pada demo 8 Desember lalu, massa bahkan merobohkan pagar kantor gubernur karena frustrasi atas penundaan. Tapi gubernur tetap diam, seolah-olah jeritan kami tak terdengar,” tambah Karmanto.
Aksi serupa juga terjadi di daerah seperti Pati dan Brebes, di mana buruh lokal menuntut UMK yang lebih adil, tapi respons pemerintah daerah dinilai lamban.
Kepemimpinan Ahmad Luthfi, yang berlatar belakang militer dan politik, semakin dipertanyakan. Buruh menilai ia lebih fokus pada agenda nasional ketimbang isu lokal seperti kesejahteraan pekerja, yang merupakan tulang punggung ekonomi Jawa Tengah sebagai provinsi industri.
“Jika besok penetapan upah masih rendah, kami siap aksi lanjutan. Ini bukan ancaman, tapi hak kami sebagai warga yang merasa dikhianati,” tegas Karmanto mewakili ABJAT.
Hingga berita ini diturunkan, Kantor Gubernur Jawa Tengah belum memberikan respons resmi atas aksi hari ini. Penetapan upah besok diharapkan menjadi titik balik, tapi jika tetap tak memenuhi tuntutan, gelombang protes buruh diprediksi akan semakin membesar.
Buruh Jateng bukan hanya menuntut upah, tapi juga kepemimpinan yang benar-benar “ngopeni” rakyatnya.
