Redaksi 
Lebih lanjut Menurut Maruli, Pengusaha atau Pemberi Kerja jika lalai tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan adalah pelanggaran serius bisa dipidana 8 (delapan) tahun sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan dan UU BPJS, maka Pengawas Ketengakerjaan harus turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan dipulihkan kesehatannya serta perusahaan harus membayar gaji pekerja selama masa dalam perawatan maupun setelah perawatan tidak boleh di PHK sewenang wenang.
Desak Evaluasi Total Dapur MBG
Selain menuntut tanggung jawab biaya, Maruli juga meminta otoritas terkait untuk mengevaluasi manajemen dapur di lokasi tersebut.
“Kami meminta agar dapur MBG di bawah naungan mereka ini dievaluasi total. Mulai dari sistem keselamatan kerja, jam kerja yang layak, hingga kepastian jaminan sosial. Jangan sampai ada lagi pekerja yang diperas tenaganya tapi dibiarkan tak berdaya saat tertimpa musibah,” tegasnya.
Maruli menekankan, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta Yayasan Mutiara Kharisma Insani dan pengelola SPPG bertindak dewasa, segera menanggung seluruh biaya medis, dan memberikan hak-hak korban sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, pihak Yayasan Mutiara Kharisma Insani Rani mengaku dia sedang berada di Jakarta. Pihaknya menyarankan agar menghubungi nomor yang diberikan yaitu Dani Pangsu dan Muliawanto.
“Selamat siang silahkan kordinasi dengan yang d lapangan ya pak.
Saya posisi di jakarta,” tutup Rani.
