Redaksi 
Selain itu, pemerintah desa secara rutin memasang baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di ruang publik setiap tahun anggaran sebagai bentuk keterbukaan informasi. Bahkan sebelum realisasi kegiatan dilaksanakan, pemerintah desa terlebih dahulu menyampaikan rencana program dan progres pelaksanaan kepada masyarakat dalam forum resmi yang dihadiri bersama.
Salah satu tokoh pemuda Desa Kilga Kilwouw turut menyesalkan pemberitaan media online tersebut. Ia menyampaikan bahwa media seharusnya menjunjung tinggi prinsip verifikasi dan validasi sebelum menerbitkan berita. Menurutnya, setiap narasumber wajib memiliki data yang jelas sebelum memberikan pernyataan kepada media agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan dan tidak dianggap sebagai berita tanpa dasar.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pemangkasan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 bukan hanya terjadi di Desa Kilga Kilwouw, melainkan dialami oleh seluruh desa di wilayah tersebut. Dari total 198 desa, semuanya terdampak kebijakan pemangkasan anggaran yang sama.
Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap sebagian progres kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, pemerintah desa tetap berupaya memaksimalkan realisasi program sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Masyarakat berharap klarifikasi ini dapat menjadi penyeimbang informasi yang beredar serta menjadi pembelajaran bersama akan pentingnya penyampaian berita yang berimbang, akurat, dan berdasarkan data yang valid.
Dengan adanya penjelasan ini, warga Desa Kilga Kilwouw menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa demi kepentingan bersama dan pembangunan desa yang berkelanjutan. (tim)
