Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Program komunikasi publik berbasis digital yang digagas sejumlah DPRD provinsi kini menuai sorotan tajam. Setelah sebelumnya DPRD Provinsi Banten disorot karena anggaran “podcast” senilai Rp2,3 miliar, kini giliran DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian publik.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2025, DPRD Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp35 miliar untuk 1.442 kegiatan podcast. Jika dirinci, setiap kegiatan menghabiskan sekitar Rp24,8 juta.
“Angkanya sudah cukup besar untuk ukuran satu kegiatan podcast. Ini bukan sekadar produksi konten biasa,” ujar Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Memasuki tahun 2026, lanjut Uchok, memang terjadi penurunan anggaran menjadi Rp27 miliar dengan jumlah kegiatan 1.080. Namun, ia menilai efisiensi tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, jika dihitung rata-rata, biaya per kegiatan justru meningkat menjadi sekitar Rp25 juta.
“Secara total memang turun, tapi per unit kegiatan malah naik. Ini yang jadi pertanyaan: apakah ini benar efisiensi atau sekadar penyesuaian angka?” kritiknya.
Menurut Uchok, penggunaan anggaran publik untuk program komunikasi seperti podcast seharusnya diiringi dengan transparansi yang jelas, baik dari sisi kualitas produksi maupun dampaknya terhadap masyarakat.
