Suara Mahasiswa: Krisis Kepercayaan Publik
Kritik pedas juga datang dari kalangan mahasiswa. Nurisman, aktivis Mahasiswa Nasional, menilai kondisi ini sebagai bukti bahwa birokrasi Pemkab Bogor masih tersandera oleh kepentingan primordial dan transaksional.

“Ini bukan lagi soal profesionalisme, tapi soal ‘kerajaan kecil’ di dalam instansi publik. Bagaimana mungkin sebuah institusi pelayanan kesehatan bisa berinovasi jika orang-orang di dalamnya itu-itu saja selama puluhan tahun? Kami mencium adanya proteksi sistematis terhadap pejabat tertentu agar tetap bisa mengendalikan anggaran dan proyek di RSUD tersebut,” ujar Nurisman dengan nada tinggi.

Nurisman mendesak Bupati Rudy Susmanto agar tidak tebang pilih dalam melakukan mutasi.

“Pak Bupati jangan hanya memotong rumput di permukaan. Cabut akarnya. BKPSDM jangan jadi penonton di tengah dugaan dominasi proyek oleh pejabat-pejabat ‘karatan’ ini,” tegasnya.

Benang Merah Jual Beli Jabatan
Keresahan publik semakin memuncak seiring mencuatnya isu jual beli jabatan yang kini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Bupati Rudy Susmanto sendiri telah meminta Polres Bogor untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum ASN dalam praktik culas tersebut.

Keterkaitan antara “pejabat abadi” yang mendominasi proyek dengan isu jual beli jabatan menjadi benang merah yang harus segera diurai. Publik kini menunggu keberanian Bupati untuk menyentuh “zona nyaman” di RSUD Leuwiliang dan instansi kesehatan lainnya.

Baca Juga Reorientasi Strategi Ekonomi di Selat Malaka Senin, 27 April 2026
Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka Merupakan Urat Nadi Perdagangan Global Yang Memikul Beban 25% Distribusi Komoditas Dunia, Namun Bagi Indonesia Posisi Strategis Ini Menghadirkan Paradoks Antara Kedaulatan Wilayah Dan Kemanfaatan Ekonomi. Sebagai Pemilik Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Justru Terjebak Dalam Peran &Amp;Quot;Penjaga Gerbang&Amp;Quot; Yang Memikul Tanggung Jawab Besar Atas Keamanan Jalur Dari Ancaman Pirasi Serta Risiko Kerusakan Ekologis Akibat Limbah Kapal. Sayangnya, Beban Operasional Yang Menjadi Cost Center Bagi Apbn Ini Tidak Berbanding Lurus Dengan Keuntungan Finansial, Karena Status Selat Sebagai Jalur Pelayaran Internasional Membatasi Otoritas Negara Untuk Memungut Retribusi Langsung, Sementara Nilai Tambah Ekonomi Justru Tersedot Ke Pelabuhan Negara Tetangga Yang Memiliki Ekosistem Layanan Lebih Mapan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kabupaten Bogor maupun Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Irman Gapur belum memberikan jawaban atas WhatsApp redaksi terkait alasan teknis tetap dipertahankannya inisial AG dan rekan sejawatnya di posisi yang sama selama puluhan tahun. Bungkamnya otoritas terkait justru semakin mempertebal kecurigaan adanya “tangan-tangan kuat” yang memelihara status quo di wilayah Bogor Barat tersebut.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor kini berada di persimpangan jalan: menjadi perubahan yang substansial, atau sekadar drama politik di tengah pusaran korupsi jabatan.