Menolak segala bentuk imperialisme, perang, penaklukan negara berdaulat, serta praktik penjajahan dan setengah penjajahan yang menjadikan negara berkembang sebagai pasar dan objek eksploitasi sumber daya alam oleh kekuatan global.

Menolak kesepakatan Alliance for Rebuilding Trade (ART) yang dinilai menggadaikan kedaulatan nasional kepada kepentingan imperialis Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Menolak skema Balance of Payments (BOP) yang disebut mendukung perang dan pendudukan oleh Amerika Serikat, terutama yang berdampak terhadap penindasan rakyat Palestina.

Mendesak DPR RI menggunakan Hak Interpelasi untuk memanggil Presiden serta membatalkan kesepakatan dagang ART yang dianggap merugikan negara.

Menuntut dihentikannya berbagai kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran yang dinilai berpihak pada kepentingan asing dan merugikan rakyat.

Menolak keterlibatan TNI dan aparatur keamanan dalam ranah sipil, pendidikan, penguasaan tanah, hingga aktivitas bisnis dan usaha.

Mendesak pemerintah segera memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi krisis multidimensi dan menstabilkan nilai rupiah.

Menuntut dibukanya ruang demokrasi dengan menghentikan berbagai tindakan represif, pembubaran paksa diskusi publik, kegiatan nonton bareng, serta aktivitas masyarakat lainnya yang dinilai menggerus hak demokratis rakyat.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi PERISAI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, mahasiswa hingga kaum miskin kota, untuk bersatu dalam memperjuangkan kembali kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia.