Redaksi 
“Jika proses lelang dari awal sudah dikondisikan atau diatur rapi untuk memenangkan satu perusahaan, maka potensi kerugian negara menjadi sangat tinggi. Risiko terbesarnya adalah terjadinya penurunan kualitas (downgrade) spesifikasi material bangunan di lapangan demi meraup keuntungan sepihak,” papar Uchok secara kritis.
Ia menambahkan, tanggul yang dibangun dengan anggaran Rp138,6 miliar tersebut terancam cepat rusak sebelum waktunya jika pengawasan abai, yang pada akhirnya akan kembali membebani keuangan daerah untuk biaya perbaikan.
Selain pengawasan internal oleh Inspektorat, CBA meminta Kejati DKI Jakarta mengambil langkah hukum yang lebih agresif. Penyidik Kejati didesak untuk mengagendakan kunjungan lapangan langsung menyeberang ke Kepulauan Seribu guna melihat progres fisik dan melakukan pemutakhiran (update) data pembangunan.
“Kejati DKI harus berani turun ke lapangan, kunjungi langsung titik-titik proyek di Pulau Seribu. Lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perkembangan pembangunannya, apakah sebanding dengan uang rakyat Rp138,6 milar yang digelontorkan,” ujar Uchok.
Lebih lanjut, demi melahirkan pembuktian hukum yang solid terkait potensi kerugian negara tersebut, Uchok meminta Korps Adhyaksa segera menggandeng lembaga auditor negara, baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Sinergi antara Kejati DKI dan auditor negara mutlak diperlukan untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Jangan sampai kualitas infrastruktur pelindung pantai yang krusial bagi warga Kepulauan Seribu ini dikorbankan akibat praktik monopoli dan dugaan kongkalikong sejak proses tender,” pungkasnya.
