Redaksi 
Hasil penjaringan dilaporkan ke Sekretariat DPW PAN Jawa Barat paling lambat 8 September 2025.
Bagian yang paling menyorot perhatian adalah kalimat bahwa DPW PAN Jabar “mendapatkan kuota” untuk mengisi pendaftaran pendamping desa di wilayah yang tidak memiliki perwakilan anggota DPR RI dari PAN. Frasa “kuota” ini langsung memicu spekulasi publik: apakah ini sekadar proses penjaringan resmi atau ada potensi praktik titip-menitip jabatan?
Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, meskipun tidak serta-merta melanggar aturan, penyebutan kuota dari partai politik untuk posisi pendamping desa yang seharusnya merupakan program pemerintah berpotensi menimbulkan pertanyaan soal netralitas rekrutmen.
“Jika proses rekrutmen pendamping desa sampai diwarnai intervensi partai, ini bisa merusak citra profesionalisme program Kemendes,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPW PAN Jawa Barat belum memberikan klarifikasi resmi terkait bocornya surat tersebut dan mekanisme pendaftaran pendamping desa yang disebut memiliki kuota khusus.
Kasus ini kian ramai diperbincangkan di media sosial, dengan sebagian warganet mempertanyakan: “Apakah pendamping desa kini jadi jatah partai?”
