Redaksi 
“Keadilan sosial bukan hanya slogan. Papua bagian dari Indonesia, dan rakyat di sana memiliki hak yang sama atas pangan, pendidikan, dan kesejahteraan. Jangan sampai bangsa ini terlihat heroik di luar negeri tapi lalai terhadap rakyat sendiri,” ujarnya.
LPN menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ketimpangan kebijakan pangan nasional, termasuk mendesak audit terhadap prioritas distribusi beras oleh pemerintah pusat dan Bulog.
Ketua LPN juga meminta agar Menteri Pertanian dievaluasi oleh bapak Presiden Prabowo Subianto serta bertanggung jawab moral atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat dalam negeri.
“Bantuan ke luar negeri seharusnya datang dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Ketika Papua masih lapar, ketika rakyat sendiri belum kenyang, maka kebijakan seperti ini bukanlah kebanggaan melainkan ironi nasional,” tutup Fedirman.
