Redaksi 
“Publik tentu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah baju gubernur sekarang terbuat dari kain sutra impor yang harus dicuci dengan teknologi khusus? Atau apakah jumlah pakaiannya bertambah sangat banyak sampai setiap hari harus berganti puluhan kali?” sindirnya.
Ia bahkan melontarkan kritik lebih tajam dengan mempertanyakan kemungkinan meluasnya penggunaan jasa pencucian tersebut ke hal-hal lain di luar kebutuhan resmi pemerintahan.
“Atau jangan-jangan, jasa cuci ini sudah diperluas untuk mencuci yang lain-lain,” ujarnya.
Menurut Uchok, persoalan ini bukan semata soal angka, tetapi menyangkut moral penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa kebutuhan pribadi pejabat semestinya tidak dibebankan kepada rakyat melalui APBD.
“Sejak kapan urusan kebersihan pribadi harus menjadi beban anggaran bersama? Kalau mencuci baju saja sudah harus pakai uang pajak, nanti jangan-jangan menyisir rambut, memotong kuku, sampai makan siang juga dimasukkan ke dalam pos anggaran kebutuhan operasional pimpinan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dana sebesar ratusan juta rupiah tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang jauh lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Angka Rp372 juta itu cukup untuk membangun beberapa sumur bor di daerah yang kekurangan air bersih, atau memberikan bantuan sembako kepada ratusan keluarga kurang mampu. Tapi ini justru habis untuk urusan laundry pejabat,” kata Uchok.
Lebih jauh, Uchok juga menyoroti minimnya respons dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas negara terhadap anggaran yang dinilai janggal tersebut.
Ia menyebut Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga auditor negara seharusnya bisa lebih serius menelaah penggunaan anggaran seperti ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
“Melihat anggaran pencucian pakaian gubernur yang sangat fantastis ini, publik bertanya, apakah aparat hukum hanya diam saja? Atau mereka terlalu terpesona dengan gaya berpakaian Sang Gubernur sehingga lupa bahwa uang itu berasal dari pajak rakyat?” pungkasnya.
Sorotan terhadap anggaran ini pun diperkirakan akan terus bergulir, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan dan kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Publik kini menanti penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait alasan di balik membengkaknya anggaran jasa pencucian pakaian tersebut.
