Nasional

2,498 berita

Jakarta - Upaya Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi. "Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj," terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (13/4/2025). "Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas perkenannya memberikan tambahan kuota petugas haji Indonesia," sambungnya. Indonesia awalnya menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1% dari total kuota jemaah haji (221.000). Jumlahnya sebanyak 2.210. "Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1% lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji," sebutnya. Sejak awal, kata Menag, Kemenag menyampaikan ke Arab Saudi bahwa tambahan petugas ini sangat penting. Sebab, mereka juga akan memberikan layanan dan membantu jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. "Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya," ujar Menag. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menambahkan, pihaknya akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sementara ini, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter. Padahal biasanya lima orang. "Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya," jelas Hilman yang saat ini sedang berada di Arab Saudi. Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal. Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aeab Saudi akan dilakukan dari 14 - 20 April 2025. "Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji," tandasnya. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Menag Tambahan Kuota Petugas Haji sudah Masuk E-Hajj

Teropongistana.com Jakarta – Upaya Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah…

13 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Salah satu prinsip dasar sebagai sebuah entitas nilai-nilai demokrasi, ketika sikap dan pandangan berbeda dari berbagai kelompok dalam melihat dan memahami sebuah persoalan dapat bertemu dan atau dipertemukan dalam satu wadah perbincangan yang hangat dan harmonis. Gerak 08 Sumatera Utara, dapat dikatakan berhasil mempertemukan kelompok yang berbeda pandangan dan sikap terhadap hasil revisi UU TNI yang saat ini menyita perhatian publik, dalam sebuah acara Diskusi Publik dengan mengusung tema "Quo Vadis UU TNI". Bertempat di cafe dan resto 2 De Point Pematangsiantar, Sabtu, 12 April 2025, acara diskusi publik ini diselenggarakan. Dihadiri Ketua Umum Gerak 08, Revitri Yoso Husodo, dalam sambutannya sekaligus membuka acara diskusi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang sangat menarik dan merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, ketika kelompok pro dan kontra dapat duduk bersama membahas persoalan serius yang telah banyak menyita perhatian publik terkait pengesahan revisi UU No. 34 Tahun 2004, tentang TNI. Artinya, Kota Pematangsiantar telah menunjukkan wajah aslinya dalam menerapkan dan menjaga prinsip demokrasi, ketika perbedaan pendapat dan sikap dapat bersatu dalam sebuah forum ilmiah tanpa ada keraguan dan sentimentasi antar kelompok terhadap perbedaan pandangan dan sikapnya. Bahwa, hari ini kita dapat berada dalam satu frekuensi yang sama meski berbeda sikap dan pandangan. Tentu hal ini sangat luar biasa yang sangat sulit kita bisa temukan di daerah lain. Demikian, Revi menegaskan antusiasmenya, untuk selanjutnya membuka secara resmi acara diskusi publik, yang mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta dan narasumber yang hadir. Diskusi ini dihadiri peserta yang pro dan kontra, berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti petani, mahasiswa, kelompok pemuda, praktisi hukum, akademisi, serikat pekerja, pengurus DPD Gerak 08 Sunut, Pengurus DPC Gerak 08 Kota Pematangsiantar. Sementara, narasumber yang hadir diantaranya, Dr. Sarles Gultom, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Univ. Simalungun, Torop Sihombing, Ketua DPD Gerak 08 Sumatera Utara, Dame Jonggi Gultom, SH, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Simalungun dan Randa Wijaya, Koordinator Wilayah I Sumut-Aceh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI). Dr. Sarles Gultom, dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa revisi UU TNI telah memenuhi kaidah sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara ini, meski pada faktanya kita menemukan sikap kontra yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa dan kelompok organisasi masyarakat sipil. Lebih lanjut, Sarles Gultom mengatakan bahwa sampai hari ini kita belum dan atau tidak menemukan satu klausul yang menyebutkan bahwa revisi UU TNI adalah upaya untuk membangkitkan kembali praktek dwi fungsi ABRI. Hanya saja, menurut beliau yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mengawal implementasi UU TNI yang sudah ditetapkan melalui sidang paripurna DPR RI. Torop Sihombing, dalam analisa kritisnya menyatakan dengan tegas sangat mendukung pengesahan revisi UU TNI. Hal ini ditegaskan beliau, mengingat sikap dan prilaku korup dan serta tidak ditemukannya keberanian dan kepedulian kelompok masyarakat sipil benar-benar mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Apalagi, pertarungan ekonomi global yang menginginkan Indonesia tetap berada dalam pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang berebut keuntungan ekonomi di Indonesia, menginginkan agar kelompok masyarakat sipilnya tersebut dari persoalan pokok bangsanya, sehingga provokasi terhadap kelompok masyarakat sipil melalui penolakan revisi UU TNI adalah bagian dari skenario global untuk menghilangkan persoalan pokok bangsanya. Hal inilah yang mendasari Gerak 08 secara organisasi sangat mendukung revisi UU TNI agar lebih profesional tampil sebagai kelompok yang ikut serta ambil bagian dalam sistem pemerintahan yang ada, karena pada dasarnya TNI lahir dan berasal dari rakyat, maka perlu kuat. Dame Jonggi Gultom, sebagai ketua IKADIN yang sehari-harinya berprofesi sebagai Adbokat berpendapat, bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar, juga negara sangag menghormati hak hukum bagi setiap warga negaranya, karena semua sama dimata hukum. Masih kata Jonggi, konstruksi revisi UU TNI telah memenuhi kaidah hukum, dan secara detail apa yang ditolak dari revisi UU dimaksud, dengan alasan penolakan sebagai manifestasi dwi fungsi ABRI, sama sekali tidak berdasar. Hanya saja, yang harus kita kawal bersama, ketika jabatan yang diemban oleh seorang anggota TNI dan kita menemukan masalah hukum disana, katakanlah tersandung kasus korupsi, dimana penanganan kasusnya, apakah di peradilan umum atau peradilan militer. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan sinkronisasi terhadap UU terkait lainnya, mengingat segala potensi yang akan terjadi dikemudian hari sangat berkemungkinan terjadi. Randa Wijaya, dalam aktivitas kesehariannya sebagai mahasiswa, yang juga pada beberapa waktu yang lalu, ikut bergabung dalam aliansi mahasiswa menolak revisi UU TNI dengan tegas menyatakan sebagai kelompok yang kontra. Semangat revisi UU TNI ini harus diwaspadai sebagai bentuk laten praktek dwi fungsi ABRI, yang kita ketahui dalam perkembangan sejarahnya sebagai kekuatan yang banyak memberi sumbangsih masalah bagi bangsa dan negara ini. Masih kata Randa, kami lebih bersepakat bila perubahan UU TNI itu lebih diarahkan kepada perbaikan kesejahteraan prajurit ketimbang perwira ke atas, melalui revitalisasi birokrasi TNI. Seluruh pemaparan dan pertanyaan dari peserta atas materi diskusi ini, selanjutnya dibacakan kembali oleh ketua panitia Parluhutan Banjar Nahor, SH di hadapan seluruh peserta yang hadir dalam forum diskusi. Parluhutan mengatakan bahwa resume ini nantinya akan dirumuskan kembali sebagai pokok pikiran kita bersama untuk diserahkan secara resmi kepada instansi terkait, agar profesionalisme yang kita harapkan dari TNI melalui revisi UU yang sudah ditetapkan dapat tetap kita kawal bersama.

Nasional

Gerak 08 Berhasil Kumpulkan Kelompok Pro Kontra Revisi UU TNI Dalam Acara Diskusi Publik

Teropongistana.com Jakarta – Salah satu prinsip dasar sebagai sebuah entitas nilai-nilai demokrasi, ketika sikap dan pandangan berbeda dari berbagai…

13 Apr 2025 · Redaksi

Nasional

Peneliti Independen Alumni UNHAN RI Dukung Penuh Transformasi WANTANNAS Menjadi DPN

Teropongistana.com Jakarta – Peneliti Independen bidang Pertahanan dan Keamanan, Ario Seno, menyatakan mendukung penuh transformasi Dewan Ketahanan Nasional…

12 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Aktivis sekaligus penggiat seni Revitryoso Husodo mengatakan bahwa film animasi Jumbo karya sutradara Ryan Adriandhy merupakan bukti bahwa Indonesia mampu menghasilkan karya animasi yang berkualitas tinggi. Menurut penggiat budaya tersebut Jumbo bukan sekadar film anak-anak, melainkan juga simbol dari kekuatan kreatif dan semangat gotong royong anak bangsa karena produksinya melibatkan banyak kreator. Ditambahkan Revitryoso Husodo aktvis yang juga seniman, dirinya mengapresiasi dan bangga terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang ikut hadir dalam penayangan pertama film jumbo teresebut ini bukti kepedulianya dalam memajukan perfileman dan mendukung ekonomi kreatif. Apalagi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mengapresiasi film animasi Jumbo yang telah berhasil menarik perhatian lebih dari 1.606.462 penonton dalam tujuh hari sejak penayangan perdananya pada Selasa, 31 Maret 2025. Dasco mengajak masyarakat untuk terus mendukung industri perfilman Tanah Air, suksesnya film jumbo ini tidak lepas dari dukukungan pemerintah prabowo-Gibran khusnya Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco yang sudah mendukung perfilman indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan antusiasme penonton domestik, tetapi juga membuka peluang bagi Jumbo untuk merambah pasar internasional. Film ini dijadwalkan tayang di 17 negara, termasuk 12 negara di Eropa, serta Turki, Mongolia, dan Rusia. Langkah ini menunjukkan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing dan diterima di kancah global. Lebih dari sekadar hiburan, Jumbo menunjukkan bahwa sebuah karya besar lahir dari proses panjang, kolaborasi solid, dan dedikasi tinggi dari seluruh elemen yang terlibat. Kesuksesan film ini menjadi pengingat bahwa di balik layar lebar yang menghibur, ada tetesan keringat, jam-jam panjang tanpa lelah, dan ketekunan yang mungkin jarang terlihat namun sangat layak dihargai. Sejak awal, Jumbo bukan sekadar proyek hiburan. Film ini lahir dari gagasan besar tentang bagaimana cerita lokal bisa tampil megah tanpa kehilangan akar budaya. Visi inilah yang menjadi panduan utama seluruh proses kreatif, mulai dari penulisan naskah, desain karakter, hingga penyusunan adegan-adegan ikonik. “Proses produksinya yang memakan waktu hingga 5 tahun, dengan melibatkan ratusan kreator dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas luar biasa dalam menghasilkan karya animasi yang berkualitas tinggi dan siap bersaing dengan film animasi global,” diungkpan revi. Jumbo yang telah ditonton oleh lebih dari satu juta penonton. Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan nasional dan tonggak penting industri perfilman kreatif dalam negeri. Jumbo mencerminkan potensi industri perfilman kreatif Indonesia yang berkembang pesat. Di sisi lain,sinergisitas para kreator lokal yang berasal dari berbagai daerah memperlihatkan semangat kolaborasi dan dedikasi dalam membangun kualitas konten. “Ini adalah bukti nyata bahwa talenta anak-anak muda Indonesia luar biasa cerdas dan pintar. Mereka tidak hanya mampu membuat karya untuk konsumsi lokal, tapi juga punya daya saing di tingkat internasional,” katanya. Dikatakan revi, antusiasme penonton yang tidak hanya dari kalangan anak-anak, tetapi juga dewasa menjadi tanda bahwa karya animasi Indonesia dapat menghibur sekaligus menghadirkan kedalaman cerita dan kualitas visual yang memikat. “Setelah saya menonton langsung, Jumbo adalah cerminan dari dedikasi dan semangat kegotongroyongan. Ini bukti bahwa ketika anak bangsa bersatu dan bekerja sama dengan visi yang sama, hasilnya bisa luar biasa. Film ini bukan hanya sukses di pasar, tapi juga sukses mengangkat derajat industri kreatif lokal,” tuturnya. Untuk itu, dia berharap kesuksesan Jumbo dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan para kreator film di Tanah Air untuk terus berkarya dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia. “Ini saatnya kita bangga dengan karya sendiri. Jumbo adalah contoh bahwa anak bangsa bisa jadi pemain utama di negeri sendiri, bahkan dunia,” jelas revi. Dipersembahkan oleh rumah produksi Visinema, film animasi Jumbo berkisah tentang anak bernama Don, diisi suara oleh Prince Poetiray dan Den Bagus Sasono, yang kerap merasa diremehkan teman-temannya. Film yang digarap Ryan Adriandhy bersama sekitar 420 kreator Indonesia selama lima tahun ini berhasil menarik total satu juta penonton pada Minggu (6/4) atau tujuh hari sejak penayangan perdananya pada 31 Maret 2025.

Nasional

Aktivis Sekaligus Seniman Revitriyoso Apresiasi Keberpihakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco terhadap Film Jumbo

Teropongistana.com Jakarta – Aktivis sekaligus penggiat seni Revitryoso Husodo mengatakan bahwa film animasi Jumbo karya sutradara Ryan Adriandhy…

11 Apr 2025 · Redaksi

Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPAR Teropongistana Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diajukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial, teknologi, dan perkembangan hukum. Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut yang menimbulkan potensi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. RUU ini perlu diuji secara mendalam karena menyangkut prinsip dasar negara hukum, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan tatanan sistem hukum nasional, Jakarta 09 April 2025. Selain itu, ditemukan bahwa dalam RUU ini tidak secara eksplisit diatur mengenai sumber pembiayaan Polri dari APBN sebagaimana semestinya ditegaskan dalam undang-undang kelembagaan negara. Hal ini kontras dengan pengaturan mengenai Kompolnas yang justru secara jelas disebutkan mendapatkan anggaran dari APBN. Potensi Bahaya: Mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua pengeluaran negara harus ditetapkan dalam APBN. Berpotensi membuka celah pendanaan non-APBN yang tidak dapat diawasi oleh DPR maupun BPK. Melemahkan prinsip transparansi dan pengawasan terhadap belanja aparat penegak hukum. Bertentangan dengan asas negara hukum dan prinsip budgetary control oleh parlemen. Menimbulkan kekaburan mengenai legitimasi operasional dan anggaran institusi kepolisian yang memiliki kewenangan represif. Dengan tidak disebutkannya pengaturan eksplisit mengenai anggaran Polri dari APBN, maka terdapat risiko serius munculnya sumber-sumber pembiayaan alternatif yang tidak akuntabel serta menimbulkan konflik kepentingan atau bahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi struktural. 1. Potensi Konsentrasi Kewenangan Tanpa Mekanisme Checks and Balances RUU memberikan kewenangan luas kepada Polri dalam bidang: Intelijen keamanan (Intelkam) termasuk pengumpulan informasi, deteksi dini, pengawasan aliran dana, Penindakan di ruang siber, Penyadapan. Masalah Konstitusional: RUU ini berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan dalam satu institusi, yaitu Polri. Ini bertentangan dengan asas checks and balances dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Catatan Hukum, Tindakan intelijen, penyadapan, dan pemblokiran ruang siber adalah kewenangan yang secara prinsip harus tunduk pada mekanisme peradilan, tidak boleh dilakukan secara bebas. 2.Perluasan Wewenang Polri ke Luar Negeri dan Ruang Siber Tanpa Landasan Konstitusional. RUU memperluas yurisdiksi Polri hingga: Perwakilan RI di luar negeri, Kapal dan pesawat berbendera Indonesia di wilayah internasional, Ruang Siber. Masalah Konstitusional: UUD 1945 tidak memberi mandat eksplisit kepada Polri untuk menjalankan fungsi di luar batas teritorial nasional. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara lain, serta prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. 3. Dominasi Polri atas Penyidik Lain Mengikis Independensi Institusi Pasal 16 dan Pasal 14 RUU menyebutkan Polri memiliki: Kewenangan membina, mengawasi, dan mengendalikan penyidik lain (PPNS, penyidik lembaga khusus), Kewenangan menerima, menolak, atau memberi petunjuk kepada penyidik lembaga lain. Masalah Konstitusional: Ini berpotensi mereduksi independensi lembaga-lembaga negara lain, misalnya KPK, Kejaksaan, dan lembaga administrasi sektoral lainnya termasuk penyidik TNI AL. Bertentangan dengan semangat Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi lembaga lain, serta mengaburkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. 4. Usia Pensiun dan Jabatan Polri: Celah untuk Kepentingan Kekuasaan RUU memperpanjang usia pensiun perwira tinggi Bintang empat dan pejabat fungsional hingga 65 tahun melalui Keputusan Presiden. Masalah Konstitusional: Ini membuka ruang politisasi jabatan Polri, khususnya jika proses perpanjangan tidak disertai kontrol lembaga lain. Bertentangan dengan asas meritokrasi dan sistem rotasi kepemimpinan yang sehat, serta tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 5. Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Beberapa kewenangan dalam RUU berpotensi melanggar: Hak atas privasi (penyadapan, pengawasan dana), Hak atas informasi dan kebebasan berekspresi (pemutusan akses ruang siber), Prinsip due process of law (tindakan cepat tanpa pengawasan yudisial). Masalah Konstitusional: Bertentangan dengan Pasal 28G dan 28I UUD 1945, yang menjamin: Perlindungan atas diri pribadi dan informasi pribadi, Hak untuk bebas dari perlakuan yang sewenang-wenang. Kesimpulan RUU Perubahan Ketiga atas UU Polri memuat penguatan kelembagaan yang penting. Namun, dari perspektif konstitusional, terdapat sejumlah pasal yang: Berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, Melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi kelembagaan, Menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak dibarengi mekanisme pengawasan yudisial dan legislatif yang ketat. Saran, Penataan ulang pasal-pasal yang mengatur wewenang intelijen, ruang siber, penyadapan dan pengawasan lembaga lain. Perlu mekanisme kontrol oleh DPR dan Mahkamah Agung, termasuk melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang transparan dan akuntabel. Perlu penambahan pasal yang mengatur bahwa seluruh kegiatan Polri dibiayai dari APBN.

Nasional

Pertentangan RUU Perubahaan UU Polri Dengan UU 1945

Teropongistana Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik…

10 Apr 2025 · Redaksi

Teropongistana Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU TNI pada sidang paripurna tanggal 20 Maret 2025 yang lalu mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto ikut menyoroti, Dengan demikian pengesahan Revisi UU TNI menjadi undang-undang yang akan memperbaiki UU No. 34 Tahun 2004 tinggal selangkah lagi. Namun gelombang protes masih tampak menggelora hingga hari ini. Dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga para ibu rumah tangga ramai-ramai menyuarakan penolakan terhadap Revisi UU TNI, Jakarta, 10/4/2025. Mereka semua khawatir akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti saat rezim Orde Baru (Orba) berkuasa. Pasalnya, dalam Revisi UU TNI terdapat penambahan lembaga sipil yang dapat dimasuki prajurit TNI aktif, dari yang semula berjumlah 10 kini bertambah menjadi 14 lembaga. Hal ini ditafsirkan masyarakat sebagai upaya penguatan dominasi TNI pada ranah sipil, yang kemudian dianggap sebagai representasi Dwifungsi ABRI,ungkapnya Dikatakan mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Uniknya di antara 14 lembaga yang disebutkan dalam Revisi UU TNI terdapat nama ‘keamanan laut’, satu-satunya lembaga yang menyebut kata laut, yang kemudian dikaitkan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yakni instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan dengan Bakamla ini kemudian disinyalir berdampak pada sektor maritim Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah perairan mencapai dua pertiga dari total luas wilayahnya. Sehubungan dengan hal ini, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, purnawirawan TNI AL yang saat ini aktif sebagai advokat maritim menyatakan bahwa dirinya tidak kontra terhadap Revisi UU TNI. “Di mana-mana yang namanya undang-undang fungsinya membatasi. Jadi bukan memberikan kebebasan kepada TNI untuk memasuki ranah sipil, justru memberikan batasan kepada TNI mengenai instansi sipil mana saja yang boleh dimasuki. Diluar yang disebutkan itu prajurit TNI aktif (tetap) harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN,” demikian penuturannya dalam suatu kanal Youtube. Namun soal keterkaitan dengan Bakamla, beliau dengan tegas menyatakan, “Bakamla itu dari dulu tidak jelas. Menyatakan diri sebagai Indonesian Coast Guard tapi diisi personil TNI AL. Padahal TNI AL dengan Coast Guard adalah dua entitas yang berbeda. Jadi kalau ‘keamanan laut’ dalam Revisi UU TNI diartikan sebagai Bakamla, hanya akan membuat posisi Bakamla semakin terjepit. UUD kita hanya mengenal 3 matra TNI, TNI matra darat (TNI AD), TNI matra laut (TNI AL), dan TNI matra udara (TNI AU). Tidak ada dua TNI dalam matra yang sama. Jadi Bakamla harus memilih antara melebur ke dalam TNI AL atau menjadi instansi sipil sepenuhnya, "Kalau melebur ke dalam TNI AL, tidak ada lagi nama Bakamla. Kalau menjadi instansi sipil sepenuhnya, kalaupun, selain seluruh personil TNI AL yag ada harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN, Bakamla tidak akan bisa menjadi instansi operasional. Saat ini di laut sudah ada instansi-instansi operasional dengan scope yang spesifik, misalnya KPLP dengan scope lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, PSDKP dengan scope perikanan, Bea Cukai dengan scope pendistribusian barang melalui jalur laut, Imigrasi dengan scope keluar masuknya manusia lewat laut, dan Polair dengan scope ketertiban masyarakat pengguna laut. Jadi kehadiran Bakamla sebagai instansi operasional justru hanya akan menimbulkan overlapping dalam mekanisme penegakan hukum di laut. Jalan keluarnya, Bakamla bisa menjadi instansi administrasi dengan melebur ke dalam Kemenko Polkam. Dengan demikian Bakamla bisa menjadi koordinator keamanan laut seperti yang diinginkannya selama ini,” pungkas pria berusia 70 tahun yang juga hobi menyanyi ini. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Bakamla yang berkantor pusat di bilangan Jakarta Timur masih bergeming. Belum ada satupun statement atau press release yang diterbitkan Bakamla dalam menanggapi isu ini.

Nasional

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut

Teropongistana Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU TNI pada sidang paripurna tanggal 20 Maret 2025…

10 Apr 2025 · Redaksi

Didik Mukrianto Pastikan Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia Ketua Umum Karang Taruna Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Koperasi Merah Putih Jakarta - Dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi desa, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan dengan melibatkan Karang Taruna dan PKK. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Karang Taruna Nasional Dr. Didik Mukrianto menyampaikan bahwa itu langkah yang tepat dan strategis untuk mewujudkan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. "Melibatkan Karang Taruna dalam tim percepatan koperasi itu adalah langkah tepat dan strategis karena Karang Taruna sudah menjadi bagian dari struktur sosial di desa/kelurahan sejak tahun 1960", kata Didik Menurut Didik untuk mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih di setiap desa/kelurahan yang ditujukan untuk mempercepat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa, sangat penting untuk melibatkan para generasi muda sebagai pilar dan motor penggerak yang progresif pembangunan desa. "Karang Taruna yang ada di seluruh desa/kelurahan dan diawaki anak muda yang syarat dengan jiwa dan solidaritas sosial, akan membawa energi dan ide-ide segar, serta mempunyai kemampuan mobilisasi dan pemahaman yang mendalam soal kebutuhan dan ekosistem di desa/kelurahan," tutur Didik. Didik juga menyampaikan bahwa anak-anak muda di Karang Taruna sangat informatif, adaptif, dan ramah dengan perkembangan tehnologi. Sementara itu Koperasi dalam konteks kekinian, secara managerial sangat membutuhkan update terhadap setiap perkembangan dan tehnologi. "Koperasi itu bukan cuma soal membuat badan usaha saja, tapi juga soal tata kelola yang transparan, akuntable dan modern. Pengelola Koperasi harus punya kapasitas, kapabilitas dan kompetensi teknis, mulai dari administrasi, keuangan, sampai strategi bisnis," terangnya. Dikawatirkan Didik, tanpa pemahaman manajemen yang solid, koperasi hanya jadi formalitas atau malah mati suri. Sebagai Ketua Umum Karang Taruna, Didik juga memastikan bahwa Karang Taruna mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh di setiap desa/kelurahan se Indonesia dalam rangka mendorong dan mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih termasuk pengelolaan dan pengembangannya kedepan. "Secara keseluruhan, saya optimis ini bisa jadi langkah awal untuk bikin desa lebih mandiri secara ekonomi. Tapi keberhasilannya tentu sangat tergantung pada eksekusi di lapangan dan komitmen semua pihak," pungkasnya.

Nasional

Didik Mukrianto: Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia

Didik Mukrianto Pastikan Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia Ketua Umum…

10 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Aktivis 98 yang juga ketua umum Gerak 08 menilai isu keterlibatan sejumlah politisi Indonesia dalam judi online (judol) di Kamboja tidak dilengkapi bukti apapun sehingga kebenarannya patut dipertanyakan. Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo menjelaskan isu beking judol oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hanya fitnah yang sengaja dihembuskan lawan politik. Pasalnya pemberitaan yang diangkat media Tempo itu tidak disertai bukti apapun. "Isunya bombastis tapi buktinya sama sekali tidak ada, sangat disayangkan karena jatuhnya fitnah untuk memframing tokoh tertentu yang mungkin sengaja dilakukan oleh lawan-lawan politik lalu coba dikaitkan dengan judi online di Kamboja walau tanpa dasar yang jelas dan ini framing jahat sekali ya," ungkap revi Rabu, 9 April 2025. " Saya berharap Komdigi Segera bersuara terkait isu tersebut agar kebebasan pers tidak kebablasan atau dijadikan alat untuk menyerang orang tanpa bukti yang kuat yang jatuhnya fitnah belaka.

Nasional

Aktivis 98 Sebut Pemberitaan Tempo Tidak Disertai Bukti-bukti Hanya Fitnah dan Framing Jahat

Teropongistana.com Jakarta – Aktivis 98 yang juga ketua umum Gerak 08 menilai isu keterlibatan sejumlah politisi Indonesia dalam…

10 Apr 2025 · Redaksi

Nasional

Sufmi Dasco Ahmad, Figur Kunci di Balik Rekonsiliasi

Teropongistana.com Jakarta – Melalui tangan dingin Sufmi Dasco Ahmad, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5…

9 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Pada awalnya, Tempo adalah majalah bonafid yang disukai banyak orang. Karena mereka menulis berita dengan diksi indah dan fakta yang jujur. Bahkan berani melawan rezim orde baru. Namun sayangnya Tempo versi kekinian makin diragukan krediblitasnya, karena membuat kekacauan dan tak lagi netral. Sebuah media (cetak maupun online), dituntut untuk tidak memihak ke 1 orang atau organisasi tertentu. Ia juga mengandung berita yang valid, tidak hoax, dan memberi pengetahuan baru kepada masyarakat. Kriteria ini dulu ada di dalam majalah Tempo yang sudah terbit sejak tahun 1971. Sayang Sebuah media (cetak maupun online), dituntut untuk tidak memihak ke 1 orang atau organisasi tertentu. Ia juga mengandung berita yang valid, tidak hoax, dan memberi pengetahuan baru kepada masyarakat. Dikatakan Revitriyoso Husodo aktivis 98, Majalah Tempo edisi 7-13 April 2025 dengan head line “Tentakel Judi Kamboja”, yang mengaitkan nama tokoh-tokoh tertentu dengan judi di Kamboja secara serampangan: Pertama, sisi kelam dari kebebasan pers seringkali melahirkan “penghakiman sepihak”. Kita menghormati kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi. Namun, menurut saya pemberitaan tanpa disertai data dan fakta yang kredibel adalah sebuah “penghakiman sepihak”, trial by the press. Bagi saya, trial by the press adalah malapetaka jurnalisme. Kedua, itulah yang terjadi pada pemberitaan Majalah Tempo edisi 7-13 April 2025 dengan head line “Tentakel Judi Kamboja”, yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Saya menilai pemberitaan Tempo yang mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad tersebut sebagai sebuah bentuk “penghakiman sepihak”. " Ketiga, saya menilai cover both side yang diterapkan Tempo dalam peliputan tersebut hanya sekedar formalitas sebagai pembenaran atas rumor dan desas-desus yang direkayasa sebagai fakta dan data. Jadi, sangat wajar jika Sufmi Dasco Ahmad berhak tidak meladeni konfirmasi rumor dan desas-desus yang ditulis Tempo. Karena memang sudah menjadi kebiasan Tempo menjadikan cover both side sebagai pelengkap semata untuk penulisan rumor dan desas-desus yang telah dipaksakan sebagai fakta ditulis sebagai berita. Di era post jurnalisme, kita tidak hanya mengenal berita palsu (hoaks), tapi juga berkembang fakta palsu, yaitu opini dan peristiwa hasil rekayasa yang dikembangkan jadi fakta. Keempat, sekalipun Sufmi Dasco Ahmad menggunakan hak jawabnya melalui mekanisme Dewan Pers, namun “penghakiman sepihak” seperti yang dilakukan majalah Tempo tidak akan sepenuhnya dapat memulihkan kredibilitas dan nama baik yang sudah terlanjur dicemarkan dan dirusak melalui berbagai platform media sosial. Menurut saya, memang pemberitaan Tempo bertendensi politik yang bertujuan merusak nama baik dan kredibilitas Sufmi Dasco Ahmad sebagai pejabat pemerintah dan “orang dekat” Presiden Prabowo Subianto. Kelima, setelah saya membaca dengan teliti tiap huruf, kata dan kalimat, tidak ada satupun data dan fakta yang diungkap oleh Tempo untuk memperkuat “penghakiman sepihak” terhadap Sufmi Dasco Ahmad yang dikaitkan dengan judi kasino di Kamboja. Keenam, karena itu saya dapat memastikan pemberitaan Tempo yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan judi kasino di Kamboja berbasis pada rumor dan desas-desus, tanpa fakta dan data. Saya yakin Tempo pasti dapat pasokan rekayasa rumor dan desas-desus dari kelompok kepentingan yang terganggu dengan peran strategis Sufmi Dasco Ahmad di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketujuh, berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sering mendengar berbagai informasi dari berbagai pihak dan kepentingan, nama Sufmi Dasco Ahmad memang sering kali dipakai-pakai oleh berbagai pihak yang mau cari aman, cari untung, cari project dan cari jabatan, tentu tanpa sepengetahuan Sufmi Dasco Ahmad. Kedelapan, terakhir Sufmi Dasco Ahmad mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama MNC Digital Entertainment, Tbk pada Mei 2023. Menurut CV di MNC Digital Entertainment, Tbk Sufmi Dasco Ahmad pernah berhubungan bisnis dengan berbagai perusahaan di luar negeri, termasuk Golden Oasis Entertainment Co Ltd. Kesembilan, sebetulnya Tempo edisi Agustus 2024, mengaku telah mendapatkan nama-nama pengelola bisnis tersebut dari sumber resmi Kementerian Perdagangan Kamboja dimana sebagian merupakan Warga Negara Kamboja dan tak ada nama Sufmi Dasco Ahmad di sana. Kesepuluh, anehnya pada edisi 7-13 April 2025 seiring meningkatnya situasi politik, Tempo menyangkutpautkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Penulisan berita mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad tersebut bernuansa insinuatif dan bertendensi politik. Padahal dengan nama-nama pengelola Golden Oasis Entertainment Co Ltd termutakhir yang sudah dikantonginya, Tempo justru tidak melakukan pendalaman terhadap mereka dan malah melemparkan rumor dan gosip yang secara kejam membunuh karakter personal tanpa bukti yang kuat. Kesebelas, saya kuatir media Tempo telah terjebak menjadi media rumor dan gosip yang diperalat oleh kelompok kepentingan, baik kepentingan bisnis maupun kepentingan geopolitik, sebagai alat untuk melancarkan intrik politik. Keduabelas, menurut saya pers yang dalam pemberitaanya melakukan “penghakiman sepihak” sangat berperan dalam merusak kredibilitasnya yang diklaim sebagai salah satu pilar demokrasi. Ketigabelas, saya berharap pers tidak bertindak menjadi bagian dari operasi pembusukan terhadap kebenaran (truth decay), ketika opini, rumor dan desas-desus diolah dan direkayasa sebagai fakta dan informasi.

Nasional

Revitriyoso Husodo Aktivis 98 Sebut Penghakiman Sepihak, Tempo Merusak Kredibilitas Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Teropongistana.com Jakarta – Pada awalnya, Tempo adalah majalah bonafid yang disukai banyak orang. Karena mereka menulis berita dengan…

9 Apr 2025 · Redaksi

Teropongistana.com Jakarta - Berikut ini pandangan saya menanggapi Majalah Tempo edisi 7-13 April 2025 dengan head line “Tentakel Judi Kamboja”, yang mengaitkan nama tokoh-tokoh tertentu dengan judi di Kamboja secara serampangan: Pertama, sisi kelam dari kebebasan pers seringkali melahirkan “penghakiman sepihak”. Kita menghormati kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi. Namun, menurut saya pemberitaan tanpa disertai data dan fakta yang kredibel adalah sebuah “penghakiman sepihak”, trial by the press. Bagi saya, trial by the press adalah malapetaka jurnalisme. Kedua, itulah yang terjadi pada pemberitaan Majalah Tempo edisi 7-13 April 2025 dengan head line “Tentakel Judi Kamboja”, yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Saya menilai pemberitaan Tempo yang mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad tersebut sebagai sebuah bentuk “penghakiman sepihak”. Ketiga, saya menilai cover both side yang diterapkan Tempo dalam peliputan tersebut hanya sekedar formalitas sebagai pembenaran atas rumor dan desas-desus yang direkayasa sebagai fakta dan data. Jadi, sangat wajar jika Sufmi Dasco Ahmad berhak tidak meladeni konfirmasi rumor dan desas-desus yang ditulis Tempo. Karena memang sudah menjadi kebiasan Tempo menjadikan cover both side sebagai pelengkap semata untuk penulisan rumor dan desas-desus yang telah dipaksakan sebagai fakta ditulis sebagai berita. Di era post jurnalisme, kita tidak hanya mengenal berita palsu (hoaks), tapi juga berkembang fakta palsu, yaitu opini dan peristiwa hasil rekayasa yang dikembangkan jadi fakta. Keempat, sekalipun Sufmi Dasco Ahmad menggunakan hak jawabnya melalui mekanisme Dewan Pers, namun “penghakiman sepihak” seperti yang dilakukan majalah Tempo tidak akan sepenuhnya dapat memulihkan kredibilitas dan nama baik yang sudah terlanjur dicemarkan dan dirusak melalui berbagai platform media sosial. Menurut saya, memang pemberitaan Tempo bertendensi politik yang bertujuan merusak nama baik dan kredibilitas Sufmi Dasco Ahmad sebagai pejabat pemerintah dan “orang dekat” Presiden Prabowo Subianto. Kelima, setelah saya membaca dengan teliti tiap huruf, kata dan kalimat, tidak ada satupun data dan fakta yang diungkap oleh Tempo untuk memperkuat “penghakiman sepihak” terhadap Sufmi Dasco Ahmad yang dikaitkan dengan judi kasino di Kamboja. Keenam, karena itu saya dapat memastikan pemberitaan Tempo yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan judi kasino di Kamboja berbasis pada rumor dan desas-desus, tanpa fakta dan data. Saya yakin Tempo pasti dapat pasokan rekayasa rumor dan desas-desus dari kelompok kepentingan yang terganggu dengan peran strategis Sufmi Dasco Ahmad di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketujuh, berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sering mendengar berbagai informasi dari berbagai pihak dan kepentingan, nama Sufmi Dasco Ahmad memang sering kali dipakai-pakai oleh berbagai pihak yang mau cari aman, cari untung, cari project dan cari jabatan, tentu tanpa sepengetahuan Sufmi Dasco Ahmad. Kedelapan, terakhir Sufmi Dasco Ahmad mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama MNC Digital Entertainment, Tbk pada Mei 2023. Menurut CV di MNC Digital Entertainment, Tbk Sufmi Dasco Ahmad pernah berhubungan bisnis dengan berbagai perusahaan di luar negeri, termasuk Golden Oasis Entertainment Co Ltd. Kesembilan, sebetulnya Tempo edisi Agustus 2024, mengaku telah mendapatkan nama-nama pengelola bisnis tersebut dari sumber resmi Kementerian Perdagangan Kamboja dimana sebagian merupakan Warga Negara Kamboja dan tak ada nama Sufmi Dasco Ahmad di sana. Kesepuluh, anehnya pada edisi 7-13 April 2025 seiring meningkatnya situasi politik, Tempo menyangkutpautkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Penulisan berita mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad tersebut bernuansa insinuatif dan bertendensi politik. Padahal dengan nama-nama pengelola Golden Oasis Entertainment Co Ltd termutakhir yang sudah dikantonginya, Tempo justru tidak melakukan pendalaman terhadap mereka dan malah melemparkan rumor dan gosip yang secara kejam membunuh karakter personal tanpa bukti yang kuat. Kesebelas, saya kuatir media Tempo telah terjebak menjadi media rumor dan gosip yang diperalat oleh kelompok kepentingan, baik kepentingan bisnis maupun kepentingan geopolitik, sebagai alat untuk melancarkan intrik politik. Keduabelas, menurut saya pers yang dalam pemberitaanya melakukan “penghakiman sepihak” sangat berperan dalam merusak kredibilitasnya yang diklaim sebagai salah satu pilar demokrasi. Ketigabelas, saya berharap pers tidak bertindak menjadi bagian dari operasi pembusukan terhadap kebenaran (truth decay), ketika opini, rumor dan desas-desus diolah dan direkayasa sebagai fakta dan informasi. Demikian pandangan ini saya sampaikan, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

Nasional

Penghakiman Sepihak, Tempo kepada Sufmi Dasco Ahmad Merusak Kredibilitas Pers

Teropongistana.com Jakarta – Berikut ini pandangan saya menanggapi Majalah Tempo edisi 7-13 April 2025 dengan head line “Tentakel…

8 Apr 2025 · Redaksi

Nasional

Free Palestine Network Bentuk Pokja di 67 Seluruh Indonesia

Teropongistana.com Jakarta – Free Palestine Network (FPN) membentuk POKJA (Kelompok Kerja) di 67 Kabupaten/Kota yang tersebar di 31…

7 Apr 2025 · Redaksi

Nasional

RPM Mendapat Dukungan Serius dari Aktivis AMUD

Banten – Aktivis Muda dan Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Presidium AMUD (Aliansi Mahasiswa Untuk Daerah) siap bergabung…

4 Apr 2025 · Redaksi