Mutu Beton Diragukan: Dugaan Pengurangan Material
Kerusakan dini pada infrastruktur beton menjadi indikator utama kegagalan teknis. Kondisi jalan yang mudah hancur mengarah pada dugaan bahwa mutu campuran beton tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2834:2022 tentang Desain Campuran Beton.
Beberapa temuan teknis di lapangan memperkuat analisis ini:
Komposisi Adukan: Ada dugaan kuat volume semen sebagai material pengikat utama dikurangi secara sengaja untuk menekan biaya produksi, yang berakibat pada lemahnya kekuatan beton.
Besi Tulangan: Ditemukan indikasi penggunaan besi tulangan dengan diameter lebih kecil dari spesifikasi dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), serta kemungkinan penggunaan besi non-standar (KW/banci).
Praktik semacam ini tidak hanya melanggar spesifikasi teknis yang disetujui dalam dokumen perencanaan desa, tetapi juga secara langsung merugikan keuangan negara karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dibayarkan.
Lemahnya Pengawasan dan Celah Korupsi Dana Desa Kasus di Desa Bajrasokah menjadi cermin dari masalah struktural yang lebih besar, lemahnya pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun mekanisme verifikasi berjenjang telah ada, mulai dari tingkat kecamatan hingga inspektorat kabupaten, pengawasan yang berjalan sering kali hanya bersifat administratif.
Seorang analis kebijakan publik Abdul menyatakan bahwa fokus pada kelengkapan laporan di atas kertas. Kata Abdul ketimbang audit mutu teknis di lapangan menciptakan celah bagi praktik koruptif.
“Ketika pengawasan hanya berhenti pada laporan kertas, bukan pada realitas lapangan, maka korupsi di tingkat desa bukan lagi perkara kecil melainkan masalah struktural yang menggerus keadilan pembangunan,” tegasnya.
Praktik penggelembungan harga dan manipulasi spesifikasi teknis berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kasus ini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme audit Dana Desa agar tidak hanya memastikan transparansi administratif, tetapi juga kualitas hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
Seorang warga setempat yang meminta namanya tidak disebutkan menyayangkan kondisi tersebut.
“Jalan ini akses penting bagi kami. Kalau cepat rusak begini, yang rugi ya masyarakat. Kami berencana mengadukan masalah ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera diusut tuntas,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Desa Bajrasokah maupun Kecamatan Kedungdung terkait temuan ini.
