Hukum

1,289 berita

Aktivis Sumut Laporkan Konflik Agraria PTPN III, Surat Diserahkan ke Presiden

Teropongistana.com Siantar – Berbagai dokumen terkait konflik agraria antara masyarakat Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, dengan…

12 Agu 2025 · Redaksi

Hukum

Masyarakat Kebun Sayur Demo di Kantor BPN Jakarta Barat, Tuntut Hak Atas Tanah

Teropongistana.com Jakarta – Ribuan warga Masyarakat Kebun Sayur menggelar demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat,…

12 Agu 2025 · Redaksi

Kejaksaan Agung Panggil Airlangga Hartanto Sore Ini

Hukum

GSBK dan CBA Minta Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Teluk Sulaiman Berau Senilai Rp52,3 Miliar

Teropongistana.com Jakarta – Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman di…

12 Agu 2025 · Redaksi

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Hukum

IAW: Kementerian BUMN Gagal Pasang Sistem Blacklist

Teropongistana.com Jakarta – Penunjukan Pamitra Wineka, mantan CEO startup pertanian TaniHub sekaligus Presiden P2P lending TaniFund, sebagai Komisaris…

10 Agu 2025 · Redaksi

PPATK Temukan 40 Rekening Rafael Alun dan Keluarga, Isiny Fantastis

Hukum

Rakyat Rugi 12 Triliun, CBA Tuding PPATK dan Bank “Kongkalikong” Soal Blokir Rekening

Teropongistana.com Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti dugaan praktik tidak transparan antara Pusat Pelaporan dan Analisis…

10 Agu 2025 · Redaksi

Hukum

Meriahkan HUT RI Ke-80, Warga RT 03/08 Rawa Kalong Bikin Gapura IKN

Teropongistana.com BOGOR – Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, sejumlah warga masyarakat di Perumahan Villa…

9 Agu 2025 · Redaksi

APH Diminta Cegah Potensi Korupsi dan Batalkan Kontrak Proyek Pembangunan Saluran Cilandak KKO Teropongistana.com Jakarta - Baru saja memasuki tahun anggaran 2025, Sudin SDA Jaksel bergerak cepat menyelesaikan beberapa kontrak kerja dengan kontraktor lewat proses E Purchasing alias penunjukan yang diakui banyak kontraktor sangat subjektif tergantung hubungan personal pejabat dengan pengusaha. Santo sebagai Kasudin SDA Jaksel dan pejabat yang ditunjuk mengurusi pengadaan barang dan jasa diunit ini lalai, tidak acuhkan ketentuan dan peraturan yang mengikat sesuai ketentuan Kepres dan LKPP. Demikian dibeberkan Lamhot Maruli Ketua Umum Lembaga Aliansi Masyarakat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia kepada info Indonesia, Selasa (25/03/25). Lebih lanjut Lamhot menguraikan satu contoh kasus dimana perusahaan kualifikasi B (Besar) yang diberikan jatah mengerjakan proyek diatas Rp 50 miliar malah merampok haknya perusahaan Kualifikasi M (menengah) yang jatahnya dari Rp 15 M - 50 M. Perusahaan tersebut yakni PT Rosa Lisca. Perusahan ini baru saja berkontrak dengan Sudin SDA Jaksel di proyek Pembangunan Saluran Cilandak Marinir KKO, Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu tgl 26 Februari 2025 lalu senilai kontrak Rp39.257.890.000.00. Diketahui pula bahwa perusahaan ini bernaung di asosiasi pengusaha konstruksi tertua yakni GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia). Juga terungkap perusahaan ini baru saja memperpanjangan SBU-nya ( Sertifikat Badan Usaha) masa berlaku dari Masa berlaku SBU 2025-02-18 s.d 2028-02-17. Info Indonesia yang mengecek data data yang dari LSM ini, terlihat benar adanya. Cross chek dilakukan mulai dari legalitas perusahaan, kualifikasi, susunan pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan dan terakhir data kontrak dari situs lkpp.co.id dan situs LPJK.co.id. Lamhot mengaku miris melihat perilaku pejabat dan pengusaha belakang ini yang tidak punya rasa malu dan takut. "Tidak punya malu ke masyarakat dan tidak takut dengan hukum". Kita enggak ngerti apakah hukum masih berlaku di Pemprov DKI ini? Ujar nya getir. Ditambahkannya, bagaimanapun kasus ini akan segera kami laporkan ke Inspektorat DKI dan KPK ya, tegas dia. Kami tidak akan tinggal diam melihat penyimpangan penyimpangan mendasar yang dimulai dari administrasi begini. Karena bila dari hulunya sudah jorok, pasti kehilirnya akan lebih kotor lagi. Kita semua yang rugi karena perilaku korup.oknum oknum, tegas dia. Kasudin SDA Jaksel, Santo yang berulangkali dihubungi dan dikirim konfirmasi lewat WhatsAppnya tidak merespon. Begitu juga salah satu direksi perusahaan PT Rosa Lisca yakni David Pangaribuan tak kunjung memberikan klarifikasi.

Hukum

GSBK: KPK Jangan Bersandiwara di Kasus Duggaan Korupsi Libatkan Indra Iskandar

Teropongistana.com Jakarta – Sudah lebih dari setahun Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyandang status tersangka dalam kasus…

8 Agu 2025 · Redaksi

Hukum

Terdakwa Mafia Tanah Charlie Chandra Bacakan Pembelaan di Hadapan Majelis Hakim

Teropongistana.com Tangerang – Sidang kasus mafia tanah berlanjut memasuki tahap nota pembelaan terdakwa Charlie Chandra, di ruang Sidang…

8 Agu 2025 · Redaksi

Inilah update daftar harga BBM Pertamina terkini per 17 April 2025 di SPBU seluruh wilayah Indonesia. Pada pekan ketiga di bulan April 2025, apakah Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM? Dilansir dari laman resmi MyPertamina, sebelumnya terdapat 5 BBM yang turun harga. Di antaranya Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, termasuk Pertamax. Perlu diketahui kenaikan atau penurunan harga BBM tersebut mengacu pada tren harga rata-rata minyak dunia dan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS. Kebijakan penyesuaian harga juga atas kewenangan Pertamina. Untuk memastikan apakah ada perubahan harga, Anda bisa mengecek update daftar harga BBM terkini secara berkala. Selain itu, harga BBM ini bisa beda-beda di setiap wilayah di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan harga BBM lainnya seperti solar dan pertalite ? Berikut simak selengkapnya update daftar harga BBM Pertamina terbaru untuk seluruh Indonesia pada hari ini Kamis 17 April 2025, dilansir dari mypertamina.id. Provinsi Aceh Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Free Trade Zone (FTZ) Sabang Pertamax: Rp 11.800 Dexlite: Rp 12.750 Provinsi Sumatera Utara Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Sumatera Barat Pertamax: Rp 13.050 Pertamax Turbo: Rp 14.100 Dexlite: Rp 14.200 Pertamina Dex: Rp 14.500 Provinsi Riau Pertamax: Rp 13.050 Pertamax Turbo: Rp 14.100 Dexlite: Rp 14.200 Pertamina Dex: Rp 14.500 Provinsi Kepulauan Riau Pertamax: Rp 13.050 Pertamax Turbo: Rp 14.100 Dexlite: Rp 14.200 Pertamina Dex: Rp 14.500 Free Trade Zone (FTZ) Batam Pertamax: Rp 11.900 Pertamax Turbo: Rp 12.850 Dexlite: Rp 12.900 Pertamina Dex: Rp 13.200 Provinsi Jambi Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Bengkulu Pertamax: Rp 13.050 Pertamax Turbo: Rp 14.100 Dexlite: Rp 14.200 Pertamina Dex: Rp 14.500 Provinsi Sumatera Selatan Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Bangka Belitung Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Lampung Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi DKI Jakarta Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi Banten Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi Jawa Barat Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi Jawa Tengah Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi DI Yogyakarta Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi Jawa Timur Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi Bali Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi Nusa Tenggara Barat Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Provinsi Nusa Tenggara Timur Pertamax: Rp 12.500 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: Rp 13.250 Dexlite: Rp 13.600 Pertamina Dex: Rp 13.900 Solar non-subsidi: Rp 13.500 Provinsi Kalimantan Barat Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Kalimantan Tengah Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Kalimantan Selatan Pertamax: Rp 13.050 Pertamax Turbo: Rp 14.100 Dexlite: Rp 14.200 Pertamina Dex: Rp 14.500 Provinsi Kalimantan Timur Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Kalimantan Utara Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Sulawesi Utara Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Gorontalo Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Sulawesi Tengah Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Sulawesi Tenggara Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Sulawesi Selatan Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200 Provinsi Sulawesi Barat Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200. Provinsi Maluku Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900. Provinsi Maluku Utara Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900. Provinsi Papua Pertamax: Rp 12.800 Pertamax Turbo: Rp 13.800 Dexlite: Rp 13.900. Provinsi Papua Barat Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200. Provinsi Papua Selatan Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900. Provinsi Papua Pegunungan Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900. Provinsi Papua Tengah Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900. Provinsi Papua Tengah Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900. Provinsi Papua Barat Daya Pertamax: Rp 12.800 Dexlite: Rp 13.900 Pertamina Dex: Rp 14.200. Nah, itulah daftar harga BBM terbaru di SPBU Pertamina di seluruh wilayah di Indonesia. Pada April 2025 di Jawa Barat, terdapat 5 BBM yang turun harga, di antaranya: • Pertamax : Rp12.500/liter sebelumnya harga Pertamax Rp 12.900/liter turun harga Rp 400/liter. • Pertamax Green : Rp13.250/liter sebelumnya Rp 13.700/liter turun harga Rp 450/liter. • Pertamax Turbo : Rp13.500/liter sebelumnya Rp 14.000/liter turun harga Rp 500/liter. • Dexlite : Rp13.600/liter sebelumnya Rp 14.300/liter turun harga Rp 700/liter. • Pertamina Dex : Rp13.900/liter sebelumnya Rp 14.600/liter turun harga Rp 700/liter. Sedangkan BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga termasuk harga pertalite dan bio solar. Untuk harga pertalite dan solar tidak mengalami perubahan harga sejak tahun 2022 lalu. Kini, harga pertalite masih dibanderol Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800.

Hukum

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit

Teropongistana.com Jakarta – Kinerja Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, kembali menjadi sorotan tajam. Sudah lebih…

7 Agu 2025 · Redaksi

Hukum

Aneh Banget, Kasus Silfester Matutina Sudah Inkracht Sejak 2019 Kini Heboh Lagi

Teropongistana.com Jakarta – Banyak keanehan dalam sejumlah kasus atau perkara yang ditangani Jaksa di era Joko Widodo. Salah…

7 Agu 2025 · Redaksi

CBA Dorong Kejari Jaksel Menyusuri Jejak Donald Wihardja dan Pandu Sjahrir

Hukum

Telkom Anjlok di Bawah Kepemimpinan Dian Siswarini, Pendapatan Turun dan Utang Membengkak

Teropongistana.com Jakarta – Belum genap tiga bulan menjabat sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Dian Siswarini…

7 Agu 2025 · Redaksi

Hukum

Awas, Dittipiter Bareskrim Polri Bakal Kejar Pelaku dan Pemodal Illegal Mining Emas di Rampi

Teropongistana.com Jakarta – Setelah tiga pekan melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan), Dittipiter Bareskrim Polri berhasil melakukan identifikasi…

6 Agu 2025 · Redaksi

Hukum

JPU Jatuhi Sanksi 5 Tahun Penjara Terhadap Terdakwa Mafia Tanah Charlie Chandra

Teropongistana.com Tangerang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) jatuhi hukuman 5 tahun penjara terhadap terdakwa Charlie Chandra dalam sidang…

5 Agu 2025 · Redaksi