Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

PT Lautan Otsuka Chemical adalah join venture antara Otsuka Chemical Co, Ltd Jepang dan PT Lautan Luas Tbk Indonesia, didirikan pada tanggal…

8 Okt 2026

Berita Terbaru

Daerah

Wamendagri Bima Arya Pacu Provinsi Bali Maksimalkan Pengelolaan Sampah

Teropongistana.com Badung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong segenap masyarakat dan jajaran pemerintah daerah…

13 Mei 2025 · Redaksi

Tangerang – Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08) Banten melalui perwakilannya, Mohamad Rohim, menyampaikan seruan terbuka kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Isu ini telah menjadi sorotan publik dan mengundang perhatian luas dari masyarakat Banten hingga tingkat nasional. “Kami meminta aparat hukum bersikap transparan dan objektif dalam menyingkap tabir kasus ini. Jangan sampai persoalan yang begitu penting ini menguap begitu saja atau dijadikan alat kompromi kepentingan,” ujar Rohim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/5). Menurut Rohim, masyarakat Banten saat ini sudah semakin kritis dan tidak mudah dibungkam. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus pagar laut ini harus menjadi perhatian serius, bahkan hingga ke tingkat Istana Negara. “Kami meminta Presiden RI turun tangan secara langsung. Jangan ada intervensi dari pihak manapun. Penegakan hukum harus bersih, tegas, dan menyeluruh,” tegasnya. GERAK 08 juga menyerukan agar oknum-oknum yang terlibat dalam praktik ilegal atau pelanggaran hukum terkait proyek pagar laut tersebut segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Nasional

GERAK 08 Banten Desak Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang, Minta Presiden Turun Tangan

Teropongistana.com Tangerang – Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08) Banten melalui perwakilannya, Mohamad Rohim, menyampaikan seruan terbuka kepada aparat…

13 Mei 2025 · Redaksi

Daerah

Lihat Semua →

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Daerah

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Daerah

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

Daerah

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Daerah

Evaluasi FTA: Lima Menteri Warisan Jokowi Layak di-Reshuffle, Bahlil Lahadalia Paling Disorot

Teropongistana.com Jakarta – Forum Tanah Air (FTA) merilis hasil kajian evaluasi terhadap kinerja enam bulan pertama pemerintahan Presiden…

13 Mei 2025 · Redaksi

Jakarta – Penerapan sistem pengelompokan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 memicu kebingungan di kalangan jamaah. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi agar tidak menganggu kenyamanan ibadah jamaah haji Indonesia. “Penerapan sistem syarikah yang terkesan mendadak ini telah mengacaukan pengelompokan kloter yang sebelumnya sudah terencana dengan baik dari tanah air. Akibatnya, banyak jemaah suami istri yang terpisah, serta jemaah lanjut usia yang terpisah dari pendamping yang sangat mereka butuhkan. Kami meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi" ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria yang akrab disapa Kiai Maman ini mengungkapkan sebelumnya, jemaah haji Indonesia hanya dilayani oleh satu syarikah, yaitu Mashariq. Namun, pada tahun ini, terdapat delapan syarikah yang bertugas melayani jemaah haji Indonesia. Syarikah sendiri merupakan perusahaan Arab Saudi yang memiliki kewenangan dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. "Mengapa harus delapan syarikah yang dilibatkan, dan apa dasar pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama telah melakukan identifikasi masalah dan langkah-langkah mitigasi sebelum menerapkan kebijakan ini. Apakah kekacauan yang terjadi saat ini sudah diketahui dan diantisipasi oleh Kemenag?" tanya Kiai Maman. Lebih lanjut, Kiai Maman mengusulkan agar jika Kemenag tetap menggunakan delapan syarikah, pembagian tanggung jawab hendaknya didasarkan pada wilayah di Indonesia. Misalnya, Syarikah A bertanggung jawab atas jemaah dari wilayah tertentu di Jawa Barat, Syarikah B untuk kota tertentu di Jawa Timur, dan seterusnya. “Jangan seperti kondisi saat ini di mana lebih dari satu syarikah menangani jemaah dari satu daerah. Hal ini membingungkan jemaah dan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Bayangkan saja, ada jemaah yang belum siap berangkat namun tiba-tiba harus berangkat keesokan harinya, atau sebaliknya, jemaah yang seharusnya berangkat beberapa pekan lagi di kloter lain, mendadak harus segera berangkat. Sistem seperti apa ini jika hasilnya justru menimbulkan kekacauan?" tegasnya. Komisi VIII DPR RI, kata Kiai Maman mendesak Kementerian Agama untuk segera melakukan negosiasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi guna mencari solusi atas permasalahan ini. Menurutnya Indonesia saat ini membutuhkan negosiator yang handal dan mampu menyampaikan keluhan serta mencari solusi konstruktif atas kekacauan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 ini. "Kami memberikan kesempatan kepada Kemenag dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah untuk bertindak cepat menangani masalah ini. Kami tidak dapat menerima jika penggunaan delapan syarikah ini justru menyengsarakan jemaah haji Indonesia," imbuh Kiai Maman.

Nasional

Dikeluhkan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

Teropongistana.com Jakarta – Penerapan sistem pengelompokan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 memicu kebingungan di kalangan…

13 Mei 2025 · Redaksi

Hukum

Lihat Semua →

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Hukum

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Hukum

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Mantan Jampidsus Ditetapkan Tersangka, Berkas Kasus Batu Bara Dilimpahkan ke Kejagung

Hukum

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Jakarta — Partai Golkar kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya isu konsolidasi internal yang diduga merupakan bagian dari gerakan senyap mendukung Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029 mendatang, 13 Mei 2025. Dorongan konsolidasi ini dikabarkan bermula dari suara-suara di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mulai mengemuka belakangan ini. Gerakan tersebut disebut diprakarsai oleh sejumlah kader muda partai yang menyuarakan dukungan secara tertutup. "Maaf mas, jangan sebut nama saya ya, bisa-bisa saya kena sanksi atau bahkan dipecat," ujar seorang kader muda Golkar yang enggan disebutkan namanya. “Tapi masyarakat dan kader-kader bisa merasakan dan melihat itu semua kok,” lanjutnya. Ia menyebutkan bahwa sejak Bahlil menjabat sebagai Ketua Umum, telah terjadi penataan internal secara signifikan. Salah satunya, menurut dia, adalah anggapan bahwa calon Ketua DPD Golkar di berbagai daerah harus mendapat restu langsung dari Bahlil. Tak hanya itu, beberapa posisi strategis di DPP pun disebut telah diisi oleh figur-figur yang dikenal dekat dengan sang ketua umum. "Gerakan ini sudah dimulai sejak beliau jadi ketua umum. Tujuannya jelas, mempersiapkan beliau untuk 2029," tambahnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar terkait isu tersebut. Namun dinamika internal yang berlangsung menunjukkan adanya penguatan konsolidasi yang signifikan menjelang kontestasi politik mendatang.

Politik

Isu Konsolidasi Internal, Bahlil Lahadalia Diduga Disiapkan Jadi Capres 2029 oleh Kader Muda Golkar

Teropongistana.com Jakarta — Partai Golkar kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya isu konsolidasi internal yang diduga merupakan bagian…

13 Mei 2025 · Redaksi

Serang – Gerakan Ekonomi Kreatif DPD Banten (GERAK 08) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang mengajukan penangguhan penahanan terhadap seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SS. Mahasiswi tersebut sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena unggahannya di media sosial X yang memuat meme Presiden RI Prabowo Subianto, 12 Mei 2025. Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Habiburokhman menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi SS. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan bersikap bijak dalam menangani kasus ini. "Penangguhan penahanan ini penting agar proses hukum dapat dijalankan secara baik, adil, dan tanpa menghambat masa depan mahasiswi tersebut," ujar Habiburokhman dalam pernyataannya. Menanggapi hal tersebut, Mohamad Rohim selaku perwakilan GERAK 08 Banten menyampaikan dukungannya terhadap langkah Habiburokhman. "Kami mengapresiasi sikap Ketua Komisi III yang telah menjaga lonceng demokrasi tetap berdentang. Meski kita berada di tengah situasi kebebasan yang terkadang sulit membedakan antara kritik dan penghinaan, namun ini adalah wujud keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik demi kemajuan," ujar Rohim. Ia juga menambahkan bahwa kritik, meskipun terasa pahit seperti obat, tetaplah sesuatu yang menyehatkan dalam dinamika demokrasi.

Nasional

GERAK 08 Banten Apresiasi Habiburokhman atas Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB Terkait Meme Presiden

Teropongistana.com Serang – Gerakan Ekonomi Kreatif DPD Banten (GERAK 08) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Ketua Komisi III DPR…

12 Mei 2025 · Redaksi

Politik

Lihat Semua →

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Politik

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

Politik

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Politik

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Jakarta — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus pegiat media sosial, Umar Hasibuan Al Chelsea, melontarkan kritik pedas terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Kritikan tersebut dilontarkan merespons pernyataan Bahlil yang mengaku bingung dengan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura, negara yang tidak memiliki sumber minyak sendiri. “Jadi kerja elu apa sebagai menteri dek Bahlil?” tulis Umar melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) @UmarHasibuan_, Senin (12/5). Pernyataan Bahlil sebelumnya disampaikan dalam forum diskusi 'Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia' yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar di Jakarta pada Kamis (8/5). Dalam kesempatan itu, Bahlil mempertanyakan logika di balik impor BBM dari Singapura. “Sebanyak 54 persen impor BBM itu dari Singapura. Negara yang enggak punya minyak, tapi kita beli dari sana,” ujar Bahlil dalam forum tersebut. Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik, karena dinilai menunjukkan kurangnya pemahaman atas mekanisme perdagangan energi internasional, serta minimnya koordinasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan energi nasional. Banyak pihak menyayangkan sikap seorang pejabat tinggi yang mempertanyakan hal yang berada dalam lingkup tanggung jawab kementeriannya sendiri. Umar Hasibuan menilai, pernyataan tersebut memperlihatkan ketidaksiapan Bahlil dalam memimpin kementerian yang mengurusi energi dan sumber daya mineral, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan sektor strategis nasional.

Nasional

Kader PKB Umar Hasibuan Kritik Tajam Menteri ESDM Bahlil Soal Impor BBM dari Singapura

Teropongistana.com Jakarta — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus pegiat media sosial, Umar Hasibuan Al Chelsea, melontarkan kritik…

12 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

SETARA Institute Kecam Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Dinilai Langgar Konstitusi dan Supremasi Sipil

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan keprihatinan dan penolakan tegas terhadap Surat Telegram (ST)…

12 Mei 2025 · Redaksi

← Sebelumnya 1…282 283284285 286…968 Selanjutnya →

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Lowongan Kerja Terbaru PT Sinar Surya Abadi Sejahtera Cikande

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, AFC Soroti Satu Hal yang Masih Jadi Catatan

Minum Kopi Setiap Hari, Benarkah Bisa Bikin Tekanan Darah Naik? Ini Faktanya

Berita Terbaru

Wamendagri Bima Arya Pacu Provinsi Bali Maksimalkan Pengelolaan Sampah

GERAK 08 Banten Desak Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang, Minta Presiden Turun Tangan

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Evaluasi FTA: Lima Menteri Warisan Jokowi Layak di-Reshuffle, Bahlil Lahadalia Paling Disorot

Dikeluhkan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Isu Konsolidasi Internal, Bahlil Lahadalia Diduga Disiapkan Jadi Capres 2029 oleh Kader Muda Golkar

GERAK 08 Banten Apresiasi Habiburokhman atas Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB Terkait Meme Presiden

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Kader PKB Umar Hasibuan Kritik Tajam Menteri ESDM Bahlil Soal Impor BBM dari Singapura

SETARA Institute Kecam Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Dinilai Langgar Konstitusi dan Supremasi Sipil

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Berita Terbaru

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks ​

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks