Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

PT Lautan Otsuka Chemical adalah join venture antara Otsuka Chemical Co, Ltd Jepang dan PT Lautan Luas Tbk Indonesia, didirikan pada tanggal…

8 Okt 2026

Berita Terbaru

Jakarta - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 9 (sembilan) orang saksi. Senin (21/04/2025), pemeriksaan para saksi tersebut, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023. Kapuspenkum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., dalam siaran resmi menjelaskan, ke 9 orsng saksi yakni berinisial : 1. AN selaku Direktur Legal dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero). 2. EHS selaku Sr. Account Manager Mining Ind. Sales PT Pertamina Patra Niaga. 3. DEYR selaku Manager Mining Industry Sales PT Pertamina Patra Niaga. 4. HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) tahun 2014. 5. BG selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda, Koordinator Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas pada Kementerian ESDM. 6. AIS selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga. 7. AS selaku Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. 8. EAK selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga. 9. AEU selaku Manager Contract and Settetment PT Pertamina Patra Niaga. “Adapun sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk,” jelasnya. Lanjut Harli, diketahui bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Hukum

Tangkap Tuntaskan …! 4 Direktur Pertamina Diperiksa Kejagung Perkara Mega Korupsi Minyak Mentah

Teropongistana.com Jakarta – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana…

21 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Nasional

Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN

Teropongistana.com Jakarta – Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di…

21 Apr 2025 · Redaksi

Daerah

Lihat Semua →

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Daerah

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Daerah

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

Daerah

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus. Bagi Menag, Paus Fransiskus adalah salah satu sahabat dekatnya. “Saya mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan,” ujar Menag di Jakarta, Senin (21/4/2025). “Tentu doa kita semoga yang mulia mendapat tempat yang layak di sisi-Nya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya,” sambungnya. Menag Nasaruddin dan Paus Fransiskus dikenal sebagai dua tokoh yang memiliki jalinan persahabatan. Selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasarurudin Umar menandatangani Deklarasi Istiqlal pada 5 September 2024. Dalam kesempatan itu, Prof Nasaruddin Umar mengenalkan kepada Paus Fransiskus bahwa Masjid Istiqlal adalah rumah besar bagi kemanusiaan. “Baru saja (Paus Fransiskus) telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal,” sebutnya. “Semoga kerja sama kita, Indonesia dan Vatikan, serta wasiat yang telah dirintis Paus Fransiskus dapat kita tindaklanjuti sebagaimana yang telah disepakati,” sambungnya. Kepada umat Katolik yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus, Menag berpesan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. “Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama dan segenap warga bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus,” tutupnya.

Nasional

Berduka Paus Fransiskus Wafat, Menag: Jasa dan Persahabatan Beliau Tidak Bisa Kita Lupakan!

Teropongistana.com Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus. Bagi…

21 Apr 2025 · Redaksi

Polisi menangkap anggota DPRD Asahan dari Fraksi Golkar berinisial P saat penggerebekan judi sabung ayam di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara (Sumut). Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Ghulam Yanuar Lutfi mengatakan P diamankan bersama 8 orang lainnya karena diduga terlibat kasus judi sabung ayam. "Benar, delapan orang diamankan bersama Anggota DPRD Asahan inisial P dari rumah P di Desa Punggulan, Kecamat Air Joman," kata AKP Ghulam kepada wartawan 21-4-2025. AKP Ghulam menambahkan rumah pribadi P diduga dijadikan lokasi judi sabung ayam. Namun ia belum bisa memastikan sudah berapa lama kegiatan itu berlangsung. "Betul rumah anggota DPRD Asahan yang digerebek. Untuk berapa lama, itu masih dalam penyelidikan," pungkasnya. AKP Ghulam menyebutkan dari penggerebekan itu, P berserta 7 orang lainnya dibawa ke Mapolres Asahan. Saat ini status kedelapan orang tersebut masih sebagai saksi. "Termasuk anggota DPRD nya yang dibawa. Barang bukti yang diamankan macam macam. Nanti lengkapnya kita kasih tau masih ngejar yang lain. Jadi belum tuntas," pungkasnya.

Politik

Golkar Dipimpin Bahlil Kembali Bikin Malu, Anggota DPRD Ditangkap Saat Judi Sabung Ayam

Teropongistana.com Sumatra Utara – Polisi menangkap anggota DPRD Asahan dari Fraksi Golkar berinisial P saat penggerebekan judi sabung ayam di Desa Punggulan, Kecamatan…

21 Apr 2025 · Redaksi

Hukum

Lihat Semua →

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Hukum

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Hukum

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Mantan Jampidsus Ditetapkan Tersangka, Berkas Kasus Batu Bara Dilimpahkan ke Kejagung

Hukum

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Partai Golkar dipimpin bahlil lahadalia membela gibran, surat pernyataan sikap sejumlah purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan pergantian posisi wakil presiden. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan, penyampaian sikap apapun dibolehkan dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. “Yang penting tidak memaksakan kehendak,” ujarnya , Minggu (20/4). Namun Sarmuji menekankan, wakil presiden yang saat ini diduduki Gibran Rakabuming Raka sah secara hukum. Sebab dipilih berdasar hasil pemilihan presiden dan mendapatkan mandat rakyat. “Majunya Mas Gibran juga dimungkinkan oleh keputusan MK,” tutur Sarmuji. Oleh karena itu, Sarmuji menilai ruang konstitusional untuk mempermasalahkan posisi Wapres sudah tidak ada. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menambahkan, tuntutan mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi. “Mandat rakyat, melalui Pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir,” ujar Andy Budiman. Tuntutan tersebut, lanjut dia, akan mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. “Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat,” kata dia. Andy menambahkan, jika jika tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. “MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru,” tutur Andy Budiman. Menurut dia, tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. “Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat,” tandas Andy. Untuk diketahui, desakan pergantian Wapres Gibran muncul dalam kegiatan yang dilaksanakan purnawirawan TNI. Hal itu menjadi salah satu dari delapan poin tuntutan. Di antara purnawirawan yang hadir antara lain Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal Purn Tyano Soedarto, hingga Marsekal Purn Hanafie Asnan.

Politik

Beramai-ramai Membela ..? Muncul Desakan Pergantian Wapres, Golkar Dipimpin Bahlil Bela Gibran

Teropongistana.com Jakarta – Partai Golkar dipimpin bahlil lahadalia membela gibran, surat pernyataan sikap sejumlah purnawirawan TNI yang salah…

21 Apr 2025 · Redaksi

Nasional

Gelar Bimbingan Manasik dengan 140 Ribu Peserta, Kemenag Raih Rekor MURI

Teropongistana.com Jakarta – Kementerian Agama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas terselenggaranya Bimbingan Manasik Haji Nasional…

19 Apr 2025 · Redaksi

Politik

Lihat Semua →

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Politik

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

Politik

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Politik

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Politik

Golkar Dipimpin Bahlil Kembali Nyungsep di PSU Kabupaten Serang Versi Hitung Cepat

Teropongistana.com Jakarta – Najib Hamas, menang di PSU Kabupaten Serang versi hitung cepat yang dilakukan Indikator Politik. Istri…

19 Apr 2025 · Redaksi

Daerah

Relawan Ajak Masyarakat Kawal Kemenangan Ratu Zakiyah – Najib di PSU Kabupaten Serang

Teropongistana.com Serang – Tim 08 Prabowo Banten meminta relawan dan masyarakat mengawal kemenangan Ratu Zakiyah – Najib Hamas pada…

19 Apr 2025 · Redaksi

← Sebelumnya 1…294 295296297 298…968 Selanjutnya →

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Lowongan Kerja Terbaru PT Sinar Surya Abadi Sejahtera Cikande

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, AFC Soroti Satu Hal yang Masih Jadi Catatan

Minum Kopi Setiap Hari, Benarkah Bisa Bikin Tekanan Darah Naik? Ini Faktanya

Berita Terbaru

Tangkap Tuntaskan …! 4 Direktur Pertamina Diperiksa Kejagung Perkara Mega Korupsi Minyak Mentah

Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Berduka Paus Fransiskus Wafat, Menag: Jasa dan Persahabatan Beliau Tidak Bisa Kita Lupakan!

Golkar Dipimpin Bahlil Kembali Bikin Malu, Anggota DPRD Ditangkap Saat Judi Sabung Ayam

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Beramai-ramai Membela ..? Muncul Desakan Pergantian Wapres, Golkar Dipimpin Bahlil Bela Gibran

Gelar Bimbingan Manasik dengan 140 Ribu Peserta, Kemenag Raih Rekor MURI

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Golkar Dipimpin Bahlil Kembali Nyungsep di PSU Kabupaten Serang Versi Hitung Cepat

Relawan Ajak Masyarakat Kawal Kemenangan Ratu Zakiyah – Najib di PSU Kabupaten Serang

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Berita Terbaru

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks ​

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks