Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

PT Lautan Otsuka Chemical adalah join venture antara Otsuka Chemical Co, Ltd Jepang dan PT Lautan Luas Tbk Indonesia, didirikan pada tanggal…

8 Okt 2026

Berita Terbaru

Daerah

Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Lakukan Aksi Peduli Terhadap Korban Bencana Tanah Longsor

Teropongistana.com Sumut- Aksi kepedulian dilakukan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Faksi Golkar dan seluruh Warga ujung jalan sinar ikut serta…

10 Apr 2025 · Redaksi

APH Diminta Cegah Potensi Korupsi dan Batalkan Kontrak Proyek Pembangunan Saluran Cilandak KKO Teropongistana.com Jakarta - Baru saja memasuki tahun anggaran 2025, Sudin SDA Jaksel bergerak cepat menyelesaikan beberapa kontrak kerja dengan kontraktor lewat proses E Purchasing alias penunjukan yang diakui banyak kontraktor sangat subjektif tergantung hubungan personal pejabat dengan pengusaha. Santo sebagai Kasudin SDA Jaksel dan pejabat yang ditunjuk mengurusi pengadaan barang dan jasa diunit ini lalai, tidak acuhkan ketentuan dan peraturan yang mengikat sesuai ketentuan Kepres dan LKPP. Demikian dibeberkan Lamhot Maruli Ketua Umum Lembaga Aliansi Masyarakat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia kepada info Indonesia, Selasa (25/03/25). Lebih lanjut Lamhot menguraikan satu contoh kasus dimana perusahaan kualifikasi B (Besar) yang diberikan jatah mengerjakan proyek diatas Rp 50 miliar malah merampok haknya perusahaan Kualifikasi M (menengah) yang jatahnya dari Rp 15 M - 50 M. Perusahaan tersebut yakni PT Rosa Lisca. Perusahan ini baru saja berkontrak dengan Sudin SDA Jaksel di proyek Pembangunan Saluran Cilandak Marinir KKO, Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu tgl 26 Februari 2025 lalu senilai kontrak Rp39.257.890.000.00. Diketahui pula bahwa perusahaan ini bernaung di asosiasi pengusaha konstruksi tertua yakni GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia). Juga terungkap perusahaan ini baru saja memperpanjangan SBU-nya ( Sertifikat Badan Usaha) masa berlaku dari Masa berlaku SBU 2025-02-18 s.d 2028-02-17. Info Indonesia yang mengecek data data yang dari LSM ini, terlihat benar adanya. Cross chek dilakukan mulai dari legalitas perusahaan, kualifikasi, susunan pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan dan terakhir data kontrak dari situs lkpp.co.id dan situs LPJK.co.id. Lamhot mengaku miris melihat perilaku pejabat dan pengusaha belakang ini yang tidak punya rasa malu dan takut. "Tidak punya malu ke masyarakat dan tidak takut dengan hukum". Kita enggak ngerti apakah hukum masih berlaku di Pemprov DKI ini? Ujar nya getir. Ditambahkannya, bagaimanapun kasus ini akan segera kami laporkan ke Inspektorat DKI dan KPK ya, tegas dia. Kami tidak akan tinggal diam melihat penyimpangan penyimpangan mendasar yang dimulai dari administrasi begini. Karena bila dari hulunya sudah jorok, pasti kehilirnya akan lebih kotor lagi. Kita semua yang rugi karena perilaku korup.oknum oknum, tegas dia. Kasudin SDA Jaksel, Santo yang berulangkali dihubungi dan dikirim konfirmasi lewat WhatsAppnya tidak merespon. Begitu juga salah satu direksi perusahaan PT Rosa Lisca yakni David Pangaribuan tak kunjung memberikan klarifikasi.

Hukum

Diduga Lakukan Tindak Pidana Tipikor, Polisi Panggil Puluhan Kepala Desa di Lebak

Teropongistana.com Lebak – Satreskrim Polres Lebak memanggil Kepala Desa Kadujajar Kecamatan Malingping. Pemanggilan tersebut diduga berakitan dengan tindak…

10 Apr 2025 · Redaksi

Daerah

Lihat Semua →

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Daerah

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Daerah

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

Daerah

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Daerah

Bupati Pandeglang Dewi Setiani Resmikan GOR Cikupa

Teropongistana.com pandeglang -Bupati Pandeglang Dewi Setiani meresmikan Gedung Gelanggang Olahraga (GOR) Cikupa. Peresmian GOR Cikupa ditandai dengan penandatanganan…

10 Apr 2025 · Redaksi

Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPAR Teropongistana Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diajukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial, teknologi, dan perkembangan hukum. Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut yang menimbulkan potensi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. RUU ini perlu diuji secara mendalam karena menyangkut prinsip dasar negara hukum, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan tatanan sistem hukum nasional, Jakarta 09 April 2025. Selain itu, ditemukan bahwa dalam RUU ini tidak secara eksplisit diatur mengenai sumber pembiayaan Polri dari APBN sebagaimana semestinya ditegaskan dalam undang-undang kelembagaan negara. Hal ini kontras dengan pengaturan mengenai Kompolnas yang justru secara jelas disebutkan mendapatkan anggaran dari APBN. Potensi Bahaya: Mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua pengeluaran negara harus ditetapkan dalam APBN. Berpotensi membuka celah pendanaan non-APBN yang tidak dapat diawasi oleh DPR maupun BPK. Melemahkan prinsip transparansi dan pengawasan terhadap belanja aparat penegak hukum. Bertentangan dengan asas negara hukum dan prinsip budgetary control oleh parlemen. Menimbulkan kekaburan mengenai legitimasi operasional dan anggaran institusi kepolisian yang memiliki kewenangan represif. Dengan tidak disebutkannya pengaturan eksplisit mengenai anggaran Polri dari APBN, maka terdapat risiko serius munculnya sumber-sumber pembiayaan alternatif yang tidak akuntabel serta menimbulkan konflik kepentingan atau bahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi struktural. 1. Potensi Konsentrasi Kewenangan Tanpa Mekanisme Checks and Balances RUU memberikan kewenangan luas kepada Polri dalam bidang: Intelijen keamanan (Intelkam) termasuk pengumpulan informasi, deteksi dini, pengawasan aliran dana, Penindakan di ruang siber, Penyadapan. Masalah Konstitusional: RUU ini berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan dalam satu institusi, yaitu Polri. Ini bertentangan dengan asas checks and balances dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Catatan Hukum, Tindakan intelijen, penyadapan, dan pemblokiran ruang siber adalah kewenangan yang secara prinsip harus tunduk pada mekanisme peradilan, tidak boleh dilakukan secara bebas. 2.Perluasan Wewenang Polri ke Luar Negeri dan Ruang Siber Tanpa Landasan Konstitusional. RUU memperluas yurisdiksi Polri hingga: Perwakilan RI di luar negeri, Kapal dan pesawat berbendera Indonesia di wilayah internasional, Ruang Siber. Masalah Konstitusional: UUD 1945 tidak memberi mandat eksplisit kepada Polri untuk menjalankan fungsi di luar batas teritorial nasional. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara lain, serta prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. 3. Dominasi Polri atas Penyidik Lain Mengikis Independensi Institusi Pasal 16 dan Pasal 14 RUU menyebutkan Polri memiliki: Kewenangan membina, mengawasi, dan mengendalikan penyidik lain (PPNS, penyidik lembaga khusus), Kewenangan menerima, menolak, atau memberi petunjuk kepada penyidik lembaga lain. Masalah Konstitusional: Ini berpotensi mereduksi independensi lembaga-lembaga negara lain, misalnya KPK, Kejaksaan, dan lembaga administrasi sektoral lainnya termasuk penyidik TNI AL. Bertentangan dengan semangat Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi lembaga lain, serta mengaburkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. 4. Usia Pensiun dan Jabatan Polri: Celah untuk Kepentingan Kekuasaan RUU memperpanjang usia pensiun perwira tinggi Bintang empat dan pejabat fungsional hingga 65 tahun melalui Keputusan Presiden. Masalah Konstitusional: Ini membuka ruang politisasi jabatan Polri, khususnya jika proses perpanjangan tidak disertai kontrol lembaga lain. Bertentangan dengan asas meritokrasi dan sistem rotasi kepemimpinan yang sehat, serta tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 5. Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Beberapa kewenangan dalam RUU berpotensi melanggar: Hak atas privasi (penyadapan, pengawasan dana), Hak atas informasi dan kebebasan berekspresi (pemutusan akses ruang siber), Prinsip due process of law (tindakan cepat tanpa pengawasan yudisial). Masalah Konstitusional: Bertentangan dengan Pasal 28G dan 28I UUD 1945, yang menjamin: Perlindungan atas diri pribadi dan informasi pribadi, Hak untuk bebas dari perlakuan yang sewenang-wenang. Kesimpulan RUU Perubahan Ketiga atas UU Polri memuat penguatan kelembagaan yang penting. Namun, dari perspektif konstitusional, terdapat sejumlah pasal yang: Berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, Melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi kelembagaan, Menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak dibarengi mekanisme pengawasan yudisial dan legislatif yang ketat. Saran, Penataan ulang pasal-pasal yang mengatur wewenang intelijen, ruang siber, penyadapan dan pengawasan lembaga lain. Perlu mekanisme kontrol oleh DPR dan Mahkamah Agung, termasuk melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang transparan dan akuntabel. Perlu penambahan pasal yang mengatur bahwa seluruh kegiatan Polri dibiayai dari APBN.

Nasional

Pertentangan RUU Perubahaan UU Polri Dengan UU 1945

Teropongistana Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik…

10 Apr 2025 · Redaksi

Hukum

Lihat Semua →

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Hukum

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Hukum

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Mantan Jampidsus Ditetapkan Tersangka, Berkas Kasus Batu Bara Dilimpahkan ke Kejagung

Hukum

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Teropongistana Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU TNI pada sidang paripurna tanggal 20 Maret 2025 yang lalu mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto ikut menyoroti, Dengan demikian pengesahan Revisi UU TNI menjadi undang-undang yang akan memperbaiki UU No. 34 Tahun 2004 tinggal selangkah lagi. Namun gelombang protes masih tampak menggelora hingga hari ini. Dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga para ibu rumah tangga ramai-ramai menyuarakan penolakan terhadap Revisi UU TNI, Jakarta, 10/4/2025. Mereka semua khawatir akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti saat rezim Orde Baru (Orba) berkuasa. Pasalnya, dalam Revisi UU TNI terdapat penambahan lembaga sipil yang dapat dimasuki prajurit TNI aktif, dari yang semula berjumlah 10 kini bertambah menjadi 14 lembaga. Hal ini ditafsirkan masyarakat sebagai upaya penguatan dominasi TNI pada ranah sipil, yang kemudian dianggap sebagai representasi Dwifungsi ABRI,ungkapnya Dikatakan mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Uniknya di antara 14 lembaga yang disebutkan dalam Revisi UU TNI terdapat nama ‘keamanan laut’, satu-satunya lembaga yang menyebut kata laut, yang kemudian dikaitkan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yakni instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan dengan Bakamla ini kemudian disinyalir berdampak pada sektor maritim Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah perairan mencapai dua pertiga dari total luas wilayahnya. Sehubungan dengan hal ini, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, purnawirawan TNI AL yang saat ini aktif sebagai advokat maritim menyatakan bahwa dirinya tidak kontra terhadap Revisi UU TNI. “Di mana-mana yang namanya undang-undang fungsinya membatasi. Jadi bukan memberikan kebebasan kepada TNI untuk memasuki ranah sipil, justru memberikan batasan kepada TNI mengenai instansi sipil mana saja yang boleh dimasuki. Diluar yang disebutkan itu prajurit TNI aktif (tetap) harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN,” demikian penuturannya dalam suatu kanal Youtube. Namun soal keterkaitan dengan Bakamla, beliau dengan tegas menyatakan, “Bakamla itu dari dulu tidak jelas. Menyatakan diri sebagai Indonesian Coast Guard tapi diisi personil TNI AL. Padahal TNI AL dengan Coast Guard adalah dua entitas yang berbeda. Jadi kalau ‘keamanan laut’ dalam Revisi UU TNI diartikan sebagai Bakamla, hanya akan membuat posisi Bakamla semakin terjepit. UUD kita hanya mengenal 3 matra TNI, TNI matra darat (TNI AD), TNI matra laut (TNI AL), dan TNI matra udara (TNI AU). Tidak ada dua TNI dalam matra yang sama. Jadi Bakamla harus memilih antara melebur ke dalam TNI AL atau menjadi instansi sipil sepenuhnya, "Kalau melebur ke dalam TNI AL, tidak ada lagi nama Bakamla. Kalau menjadi instansi sipil sepenuhnya, kalaupun, selain seluruh personil TNI AL yag ada harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN, Bakamla tidak akan bisa menjadi instansi operasional. Saat ini di laut sudah ada instansi-instansi operasional dengan scope yang spesifik, misalnya KPLP dengan scope lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, PSDKP dengan scope perikanan, Bea Cukai dengan scope pendistribusian barang melalui jalur laut, Imigrasi dengan scope keluar masuknya manusia lewat laut, dan Polair dengan scope ketertiban masyarakat pengguna laut. Jadi kehadiran Bakamla sebagai instansi operasional justru hanya akan menimbulkan overlapping dalam mekanisme penegakan hukum di laut. Jalan keluarnya, Bakamla bisa menjadi instansi administrasi dengan melebur ke dalam Kemenko Polkam. Dengan demikian Bakamla bisa menjadi koordinator keamanan laut seperti yang diinginkannya selama ini,” pungkas pria berusia 70 tahun yang juga hobi menyanyi ini. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Bakamla yang berkantor pusat di bilangan Jakarta Timur masih bergeming. Belum ada satupun statement atau press release yang diterbitkan Bakamla dalam menanggapi isu ini.

Nasional

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut

Teropongistana Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU TNI pada sidang paripurna tanggal 20 Maret 2025…

10 Apr 2025 · Redaksi

Didik Mukrianto Pastikan Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia Ketua Umum Karang Taruna Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Koperasi Merah Putih Jakarta - Dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi desa, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan dengan melibatkan Karang Taruna dan PKK. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Karang Taruna Nasional Dr. Didik Mukrianto menyampaikan bahwa itu langkah yang tepat dan strategis untuk mewujudkan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. "Melibatkan Karang Taruna dalam tim percepatan koperasi itu adalah langkah tepat dan strategis karena Karang Taruna sudah menjadi bagian dari struktur sosial di desa/kelurahan sejak tahun 1960", kata Didik Menurut Didik untuk mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih di setiap desa/kelurahan yang ditujukan untuk mempercepat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa, sangat penting untuk melibatkan para generasi muda sebagai pilar dan motor penggerak yang progresif pembangunan desa. "Karang Taruna yang ada di seluruh desa/kelurahan dan diawaki anak muda yang syarat dengan jiwa dan solidaritas sosial, akan membawa energi dan ide-ide segar, serta mempunyai kemampuan mobilisasi dan pemahaman yang mendalam soal kebutuhan dan ekosistem di desa/kelurahan," tutur Didik. Didik juga menyampaikan bahwa anak-anak muda di Karang Taruna sangat informatif, adaptif, dan ramah dengan perkembangan tehnologi. Sementara itu Koperasi dalam konteks kekinian, secara managerial sangat membutuhkan update terhadap setiap perkembangan dan tehnologi. "Koperasi itu bukan cuma soal membuat badan usaha saja, tapi juga soal tata kelola yang transparan, akuntable dan modern. Pengelola Koperasi harus punya kapasitas, kapabilitas dan kompetensi teknis, mulai dari administrasi, keuangan, sampai strategi bisnis," terangnya. Dikawatirkan Didik, tanpa pemahaman manajemen yang solid, koperasi hanya jadi formalitas atau malah mati suri. Sebagai Ketua Umum Karang Taruna, Didik juga memastikan bahwa Karang Taruna mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh di setiap desa/kelurahan se Indonesia dalam rangka mendorong dan mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih termasuk pengelolaan dan pengembangannya kedepan. "Secara keseluruhan, saya optimis ini bisa jadi langkah awal untuk bikin desa lebih mandiri secara ekonomi. Tapi keberhasilannya tentu sangat tergantung pada eksekusi di lapangan dan komitmen semua pihak," pungkasnya.

Nasional

Didik Mukrianto: Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia

Didik Mukrianto Pastikan Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia Ketua Umum…

10 Apr 2025 · Redaksi

Politik

Lihat Semua →

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Politik

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

Politik

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Politik

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Daerah

Politisi Demokrat Ungkap Pertemuan Prabowo dan Megawati Perkuat Stabilitas Politik Nasional

Teropongistana.com Jakarta – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dari Politisi…

10 Apr 2025 · Redaksi

Teropongistana.com Jakarta - Saat ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sedang fokus mengatur skenario agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi calon presiden alias capres pada 2029 mendatang. Demikian pandangan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Kamis 10 April 2025. "Saat ini Jokowi sedang berupaya membangun sebuah organisasi besar agar posisi Wapres Gibran tetap aman, serta dapat menjadi calon presiden pada 2029," kata Tom. Tom mengatakan, Jokowi yang awalnya dianggap tidak mampu berpolitik, ternyata mampu membangun sebuah kekuatan massa melalui relawan sebagai alat politik untuk mengimbangi kekuatan partai politik. Hal tersebut dapat dilihat saat perayaan Idulfitri 1446 H kemarin, dimana banyak pejabat yang bergantian berlebaran ke kediaman pribadinya di Solo. "Padahal Jokowi sudah tidak menjabat Presiden RI," kata Tom. Hal itu, kata Tom, lantaran elite dan partai politik tidak pernah memperhitungkan kelompok yang berada di belakang Jokowi. "Jokowi sudah membangun kekuatan sejak menjabat Walikota Solo," kata Tom. Sejauh ini, kata Tom, semua strategi politik Jokowi berjalan dengan baik dan matang, walaupun keinginan utama telah gagal, seperti presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Namun Jokowi berhasil mengusung Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo," pungkas Tom.

Politik

Gibran Disiapkan Capres 2029 Jokowi Fokus Atur Skenario

Teropongistana.com Jakarta – Saat ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sedang fokus mengatur skenario agar putra…

10 Apr 2025 · Redaksi

← Sebelumnya 1…301 302303304 305…968 Selanjutnya →

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Lowongan Kerja Terbaru PT Sinar Surya Abadi Sejahtera Cikande

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, AFC Soroti Satu Hal yang Masih Jadi Catatan

Minum Kopi Setiap Hari, Benarkah Bisa Bikin Tekanan Darah Naik? Ini Faktanya

Berita Terbaru

Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Lakukan Aksi Peduli Terhadap Korban Bencana Tanah Longsor

Diduga Lakukan Tindak Pidana Tipikor, Polisi Panggil Puluhan Kepala Desa di Lebak

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Bupati Pandeglang Dewi Setiani Resmikan GOR Cikupa

Pertentangan RUU Perubahaan UU Polri Dengan UU 1945

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut

Didik Mukrianto: Karang Taruna Siap Sukseskan Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Merah Putih di Seluruh Indonesia

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Politisi Demokrat Ungkap Pertemuan Prabowo dan Megawati Perkuat Stabilitas Politik Nasional

Gibran Disiapkan Capres 2029 Jokowi Fokus Atur Skenario

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Berita Terbaru

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks ​

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks