Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

PT Lautan Otsuka Chemical adalah join venture antara Otsuka Chemical Co, Ltd Jepang dan PT Lautan Luas Tbk Indonesia, didirikan pada tanggal…

8 Okt 2026

Berita Terbaru

Teropongistana.com Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak pernah lolos dari sorotan publik. Ada banyak faktor yang menarik perhatian publik tertuju tiap saat ke dinas ini. Diantaranya pengelolaan anggaran yang sangat besar hingga triliunan rupiah tiap tahun. Begitu juga penanganan sampah ibukota yang tiap hari juga tak luput dari perhatian masyarakat dan perawatan alat berat yang jumlah ribuan unit baik armada truk maupun alat berat, termasuk didalamnya penggunaan BBM yang selalu dicurigai juga kebenaran volumenya . Hal lainnya yang menyedot anggaran luar biasa besar dan yang tak kalah menariknya adalah tiap tahun dinas ini selalu memiliki proyek mercusuar seperti pembangunan RDF di Bantar Gebang dan sekarang yang belum beres RDF Rorotan yang menyedot APBD murni Rp 1,3 Triliun. Sebelumnya proyek pembangunan sarungan sampah di sungai Ciliwung. Semua ini dicurigai publik rawan bancakan pejabat disana. Dari tingkatan pejabat terindah hinggi tertinggal kepala dinas. Ini yang kami minta ditelurusuri aliran dananya ke KPK, kata Amri, Ketua LSM PAKAR (Pembela Kemerdekaan Rakyat) kepada. Wartawan, Selasa (25/03/16). Amri menyakatakan sejak lama mengamati perjalanan karir Asep Kuswanto mulai dari kepala TPST Bantar Gebang tahun 2015 hingga 2021. Publik mengetahui disaat itulah Gubernur Basuki Tjahyadi Purnama atau akrab disapa Ahok memutus kontrak dengan PT Godang Tua, dan pengelolaan sampah dari hulu kehilir di swakelola Dinas Lingkungan hidup. Dan kebijakan ini semua anggaran yang luar biasa besar tiap tahun tersebut bermuara di TPST Bantar Gebang yang dipimpin Asep Kuswanto. Pemimpin Jakarta silih berganti mulai dari Gubernur Jokowi, Basuki Tjahaya Purnama ( Ahok), Djarot Saeful Hidayat dan saat Gubernur Anies Baswedan malah naik karir menjadi Kepala Dinas sejak 202 hingga dua plt Gub yakni Heru Budi Hartono dan Teguh Setyabudi memberikan kepercayaan penuh ke Asep Kuswanto memimpin dinas Kebersihahan. Amri menyatakan keheranannya atas sikap KPK yang dicurigai tidak menjalankan fungsinya memeriksa laporan harta kekayaan Asep Kuswanto yang tidak masuk akal. Selain nilainya yang sangat kecil, bahwan ketidak patuhan Asep Kuswanto dua tahun terakhir tidak melaporkan harta kekayaannya tak mendapat perhatian KPK. Lebih mirisnya lagi, tahun tahun terakhir ini, KPK justru aktif melakukan pendampingan ke dinas ini karena proyek proyek besar seperti RDF Rorotan yang menelan anggaran kisaran Rp 1,3 Triliun tapi tidak juga melirik sektor yang satu ini yakni LHKPN Asep Kuswanto. "Kami sangat miris dengan keadaan ini, publik sungguh tidak percaya nilai harta kekayaan Asep Kuswanto yang terakhir 2023 dilaporkan hanya Rp 1.399.595.385.00", ujar Amri. Lebih jauh dia menjelaskan masyarakat banyak bernada sinis seolah tidak percaya atas laporan harta kekayaan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini yang sangat sedikit jika diurut dari perjalanan karirnya yang moncer dan dikategorikan publik jabatan empuk dan basah. Wartawan yang melakukan investigasi LHKPN Asep Kuswanto, terbukti nilainya persis seperti yang disampaikan Amri. Rinciannya terdiri dari tanah dan bangunan hanya satu satunya di Depok seluas 90 an M/2. Dia memiliki satu motor dan satu mobil Toyota Velos. Selebihnya Asep Kuswanto tidak terbelit hutang, dan ini adalah laporan terakhir Asep Kuswanto. Sedangkan tahun 2024, hingga menjelang batas akhir 31 Maret 2025 sesuai ketentuan yang diatur KPK belum terlihat di e-catalog elhkpn. Asep Kuswanto yang dikonfirmasi wartawan soal kejujurannya terkait laporan kekayaannga ini tidak bergeming dan selalu cuek atas pertanyaan wartawan terkait dinas ini.

Hukum

Masa Sih..! Kadis LH DKI Masih Rekor Pejabat Eselon II Termiskin

Teropongistana.com Jakarta – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak pernah lolos dari sorotan publik. Ada banyak faktor yang…

6 Mar 2025 · Redaksi

Teropongistana.com Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, kursi Bahlil Lahadilia kembali di goyang, Kursinya di partai sedang di ganggu.Sebab, arus bawah Partai Golkar diyakini sudah tidak puas dengan kepemimpinan Bahlil Lahadalia karena kerap membuat kegaduhan di pemerintahan Prabowo Subianto. Belum selsai gas 3 kg kini muncul dugaan bahlil terlibat mega korupsi di pt pertamina patra niaga dimana masyarakat melihat bahlil orang pertama yang mengatakan wajar atas pengoplosan pertallit menjadi pertamak ini membuat kecurigaan bagi masyarakat banyak, 6/3. Informasi yang di himpun dari pengurus internal partai golkar yang tidak mau disebutkan namanya AR menjelaskan, Digolkar memiliki paksi-paksi yang sekarang merasa tidak puas atas kepemimpinan bahlil. " Dari awal bahlil lahadalia mendapat penolakan keras menjadi ketua umum buktinya sehari bahlil ditetapkan menjadi ketua umum kader golkar langsung menggugatnya itu bukti ketidak puasan terhadap bahlil. Kini keresahan di tubuh partai golkar mulai gejolak karena bahlil kerap membuat kegaduhan yang merugikan rakayat, selain itu pengurus DPP partai Golkar banyak di isi Exs Napi Korupsi ini mengancam hancurnya marwah golkar kedepan. " 33 DPD Partai Golkar menginginkan segera dilakukan munaslub karena bahlil lahadalia di anggap tidak merangkul semua golongan kali ini semua pengurus dpp partai golkar hanya orang-orang bahlil . Selain itu orang-orang dekat bahlil yang menduduki kepengurusan di dpp partai golkar terlalu ugal-ugalan memaksakan kehendaknya, kami berharap sebagai kader muda segera dilakukan munaslub sekarang kepengurusan di daerah terkekang. Dia menilai, ada satu sikap Bahlil yang semakin menimbulkan perasaan kader Golkar untuk menyegerakan Munaslub Golkar, yakni adegan Bahlil cium tangan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Joko Widodo. Sebelumnya, beredar di aplikasi berbagi pesan Whatsapp pada Rabu 12 Februari 2025, gambar lima figur calon Ketua Umum Partai Golkar. Muncul empat poster calon ketua umum partai golkar Kabinet Merah Putih, yakni Meutya Viada Hafid yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Digital. Lalu Nusron Wahid yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dito Ariotedjo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Maman Abdurahman yang menduduki jabatan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara satu nama lainnya adalah Bambang Soesatyo. Orang-orang Bahlil di kepengurusan dpp partai Golkar banyak orang-orang yang tidak berproses dari nol yang tiba-tiba menduduki kursi DPP ini bahaya buat partai Golkar. Golkar Bukan milik Bahlil Lahadalia melainkan milik rakyat indonesia jadi jangan seenaknya. Kami berharap presiden prabowo tau misi rahasia Golkar di pimpin Bahlil lahadali, ungkapnya.

Politik

Bahlil Terus Bikin Ulah…! 33 DPD Terus Suarakan Munaslub

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, kursi Bahlil Lahadilia kembali di goyang, Kursinya di partai sedang di…

6 Mar 2025 · Redaksi

Daerah

Lihat Semua →

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Daerah

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Daerah

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

Daerah

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Terkait Pemagaran Laut di Tangerang, Pimpinan Komisi II DPR RI Akan Panggil Menteri ATR/BPN

Nasional

Jawab Keresahan Publik, Dede Yusuf Siapkan Dua Opsi Terkait Pemilu

Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan untuk mengurangi persaingan berlebihan di internal partai…

5 Mar 2025 · Redaksi

Advertising

Mantap, DPRD Provinsi Banten Gelar Sertijab Gubernur Banten

Teropongistana.com SERANG – DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur Banten dari Pj Abdul…

5 Mar 2025 · Redaksi

Hukum

Lihat Semua →

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Hukum

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Hukum

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Mantan Jampidsus Ditetapkan Tersangka, Berkas Kasus Batu Bara Dilimpahkan ke Kejagung

Hukum

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Teropongistana.com Jakarta - Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo menilai Rencana Presiden membentuk koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih dengan fungsi utama menggerakan ekonomi desa melalui pembelian produk pertanian merupakan langkah yang bagus dan perlu persiapan yang matang. Saat ini di desa sudah ada BUMDes atau Badan Usaha milik Desa yang memiliki fungsi mirip, melayani warga dalam aspek keseharian pajak motor, bayar listrik dan pbb. “Koperasi Merah Putih sebagai wadah bisnis dan pelayanan dengan modal awal 3 - 5 M secara teori bagus dan bisa menggerakan ekonomi perdesaan, petani akan diuntungkan” Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo. Koperasi adalah soko guru ekonomi perdesaan, lahir dan besar dari wadah rakyat kecil yang memiliki tujuan mulia dari anggota, untuk anggota demi kesejahteraan bersama. Koperasi sebenarnya bukan hal baru bagi rakyat perdesaan. Dikatakan Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo Kopdes Merah putih ini harus di inisiasi oleh petani, nelayan dan juga pemuda desa yang memiliki kompetensi serta integritas agar bisa menjadi pilar kebangkitan ekonomi desa. Rencana Presiden dengan Kopdes di 70.000 desa/kelurahan harus betul - betul di siapkan dengan matang. Pemikiran Presiden yang berpihak kepada ekonomi desa memang sesuai dengan Asta Cita membangun dari desa. “Kami sebagai relawan meminta kepada para pembantu presiden untuk menerjemahkan dan menyiapkan dengan baik semua langkah teknis dan operasionalnya. Kunci kemajuan koperasi adalah SDM yang handal, ajak pemuda tani dan nelayan serta ibu - ibu untuk membentuk koperasi ini” tambah Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo. Lahirnya Kopdes Merah Putih bisa menjadi jawaban agar para sarjana pertanian bisa kembali ke kampung halaman mereka, membangun Indonesia dari desa dan memotong rantai ekonomi petani yang sering kalah bersaing dengan tengkulak. “Koperasi Desa ini bisa menjadi harapan petani nelayan agar produk mereka dibeli dengan harga bagus. Pembelian langsung ke petani akan menyehatkan proses jual beli dan menyeimbangkan keuntungan yang pastinya akan kembali ke petani untuk membangun desa mereka”tutup Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo.

Megapolitan

Revitriyoso Husodo, Apresiasi Pembentukan Kopdes Merah Putih

Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo menilai Rencana Presiden membentuk koperasi…

5 Mar 2025 · Redaksi

Nasional

Banten Syndicate Dukung Yandri Susanto, Minta Fokus Lanjutkan Kinerja Positifnya di Kemendes PDT ‎

Teropongistana.com Serang – Direktur Eksekutif Banten Sindycate M. Syamsul Hidayat, Mendukung Yandri Susanto untuk terus melanjutkan kinerja positif…

4 Mar 2025 · Redaksi

Politik

Lihat Semua →

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Politik

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

Politik

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Politik

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Nasional

Bikin Masalah Terus, Keputusan UI Anulir Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Tepat

Teropongistana.com Jakarta – Keputusan Universitas Indonesia (UI) menganulir gelar dan disertasi Bahlil Lahaladia sudah tepat. Pasallya jika tidak…

4 Mar 2025 · Redaksi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus adalah mantan napi korupsi proyek PLTU Riau-1. Idrus Marham beri pembelaan untuk bosnya, Bahlil Lahadalia terkait polemik keputusan Dewan Guru Besar UI yang menyatakan ketum Partai Golkar itu telah berbuat curang saat menyelesaikan disertasi dan program doktoralnya. Menurut Idrus, persoalan terkait dugaan adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data Bahlil, sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi. “Saya kira ini kan sebenarnya bisa. Ini kan masalah komunikasi, disampaikan. Dan ini kan masalah penelitinya itu orang-orang yang digunakan dan lain-lain sebagainya. Maka kalau itu persoalannya kan sebenarnya kan ini kan sebenarnya bisa diselesaikan. Ini kan bisa dikomunikasikan,” tuturnya di Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025). Seharusnya Bahlil dalam persoalan ini dipandang sebagai kealpaan seorang mahasiswa. Bukan mengaitkan dengan jabatannya sebagai Menteri ESDM, kata idrus. “Ya Pak Bahlil, jangan dilihat sebagai menterinya dong, tapi dilihat sebagai mahasiswanya. Apa salahnya misalkan ketika itu dibicarakan dengan baik. Ini kan mestinya dibuat seperti itu,” jelas dia. Sementara Bahlil memilih diam ketika awak media mencoba meminta tanggapan terkait pembatalan disertasi tersebut. Usai jumpa pers di Istana Negara, Senin (3/3/2025) Bahlil tutup mulut rapat-rapat seraya memberikan gestur telapak tangan menghalangi mukanya pertanda ia tak Sebagai informasi, DGB UI menemukan empat pelanggaran yang dilakukan oleh Bahlil dalam hasil rapat plenonya 10 Januari 2025. Di antaranya, ketidakjujuran dalam pengambilan data. Yang mana data penelitian disertasi diperoleh tanpa izin narasumber dan tidak transparan dalam penggunaannya. Kemudian Pelanggaran standar akademik, yang menetapkan Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Lalu perlakuan khusus dalam proses akademik. Bahlil dinyatakan mendapat keistimewaan mulai dari pembimbingan hingga kelulusan, termasuk perubahan penguji secara mendadak. Dan terakhir konflik kepentingan. Yang mana promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara. Atas temuan itu, sanksi yang direkomendasikan DGB UI terhadap Bahlil yakni pembatalan tugas akhir (disertasi) dan wajib menulis ulang dengan topik baru sesuai standar akademik UI.

Pendidikan

Bahlil Bungkam Disertasi Bodong, Politisi Golkar Mantan Napi Beri Pembelaan

Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus adalah mantan napi korupsi proyek PLTU Riau-1. Idrus Marham…

4 Mar 2025 · Redaksi

← Sebelumnya 1…320 321322323 324…968 Selanjutnya →

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Lowongan Kerja Terbaru PT Sinar Surya Abadi Sejahtera Cikande

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, AFC Soroti Satu Hal yang Masih Jadi Catatan

Minum Kopi Setiap Hari, Benarkah Bisa Bikin Tekanan Darah Naik? Ini Faktanya

Berita Terbaru

Masa Sih..! Kadis LH DKI Masih Rekor Pejabat Eselon II Termiskin

Bahlil Terus Bikin Ulah…! 33 DPD Terus Suarakan Munaslub

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Jawab Keresahan Publik, Dede Yusuf Siapkan Dua Opsi Terkait Pemilu

Mantap, DPRD Provinsi Banten Gelar Sertijab Gubernur Banten

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Revitriyoso Husodo, Apresiasi Pembentukan Kopdes Merah Putih

Banten Syndicate Dukung Yandri Susanto, Minta Fokus Lanjutkan Kinerja Positifnya di Kemendes PDT ‎

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Bikin Masalah Terus, Keputusan UI Anulir Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Tepat

Bahlil Bungkam Disertasi Bodong, Politisi Golkar Mantan Napi Beri Pembelaan

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Berita Terbaru

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks ​

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks