Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

PT Lautan Otsuka Chemical adalah join venture antara Otsuka Chemical Co, Ltd Jepang dan PT Lautan Luas Tbk Indonesia, didirikan pada tanggal…

8 Okt 2026

Berita Terbaru

Hukum

Dugaan Korupsi Program Ketahanan Pangan Desa Cirendeu Petir Dilaporkan ke Kejaksaan Serang

Teropongistana.com Serang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Kabupaten Serang secara resmi melaporkan…

8 Mei 2025 · Redaksi

Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Hakim Agung Bakal Diproses KPK

Headline

Matahukum Laporkan 680 Perusahaan Tambang di Kawasan Hutan ke KPK Agar Ditindak Tegas

Teropongistana.com Jakarta – Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir melaporkan 680 Perusahaan yang diduga melakukan kegiatan pertambangan dan perkebunan Sawit…

8 Mei 2025 · Redaksi

Daerah

Lihat Semua →

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Daerah

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Daerah

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

Daerah

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Hukum

Driver Ojol Ngaku Ditipu Puluhan Juta, Lapor ke Polsek Rangkasbitung

Teropongistana.com Lebak – Driver Ojek Online (Ojol) asal Desa Nanggung, Kecamatan Kopo Kabupaten Serang bernama Suharjono (30) mengaku jadi…

8 Mei 2025 · Redaksi

Sumatra Utara - Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08, Revitiyoso Husodo, menyoroti sikap Kapolres Madina AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H, S.I. yang di nilai diskriminatif terhadap respon maraknya pertambangan-pertambangan illegal di wilayah hukumnya. Hal tersebut ditunjukan ketika wartawan dari teropongistana.com melakukan konfirmasi terkait Dugaan Penganiayaan yang di Lakukan Bos Perusahaan Tambang Ilegal (PETI) yang berada di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. “Kapolda Sumatra Utara harus mencopot Kapolres Madina yang diskriminatif ketika ditanya oleh awak media tentang persoalan Dugaan Kasus Penganiayaan yang dilakukan Bos Tambang Ilegal tiga tahun lalu, termasuk maraknya galian tambang di Bukit Siayo. Nanti saya akan bicara ke Kapolda Sumatra Utara," kata Ketua Umum GERAK 08, Revitiyoso Husodo saat dihubungi lewat telepon selulernya, Senin (05/05/2025) Disinggung tentang penanganan Kasus penganiayaan 3 tahun lalu yang di lakukan oleh Bos Perusahaan Tambang Ilegal (PETI) yang saat ini ditangani oleh kepolisian. Revitiyoso mendorong agar kasus tersebut tetap berjalan dan bisa terus berlanjut ke tahap persidangan. “Harus ditangkap bos-bos besar tambang emas, tambang pasir, tambang tanah yang memang illegal. Jangan sampai hanya pekerja yang dibawahnya saja,’’ tutur Pria berambut Pirang tersebut Revitiyoso mengingatkan agar pelaku usaha tambang illegal di Desa Tangga Bosi Bukit siayo, Sumatra Utara, segera sadar, karena aktivitasnya saat ini menjadi persoalan serius di Masyarakat. "Aktivitas tambang yang kian marak, berharap agar para pelaku tambang illegal segera sadar, dan tolong hargai pemerintah, jangan mereka semakin merasa bebas dalam melakukan usaha pertambangan. Apalagi tanpa ada koordinasi yang baik kepada pemerintah daerah, sehingga aktivitas pertambangan di Tangga Bosi Bukit Siayo itu tidak semakin menjadi persoalan masyarakat yang menimbulkan berbagai dampak," katanya Selanjutnya, Revitiyoso berharap kepolisian tak sebatas menangkap pelaku tambang ilegal. Tetapi, perlu membongkar jalur penjualan materialnya secara menyeluruh. “Penindakan tidak hanya selesai pada menangkap pelaku tambang ilegal tetapi pemeriksaan mendalam terkait jalur pengangkutan hingga penjualannya, siapa yang terlibat, bagaimana mekanismenya dan mengapa ini dibiarkan berlarut hingga sekarang,” Pungkasnya Sebelumya telah di beritakan, Penganiayaan Terhadap Lesmana Halawa yang diduga dilakukan oleh bos Tambang Ilegal (PETI) di lokasi tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara pada tahun 2022 yang lalu belum ditangkap. Larangan terhadap tambang emas ilegal oleh bupati mandaling natal dan kapolda sumatra utara tidak di gubris oleh bos tambang di wilayah kecamatan Siabu. Lesmana Halawa (Korban) mengatakan Kepada Awak Media, bahwa dirinya tidak percaya atas himbawan pemerintah daerah kabupaten Mandaling Natal larangan pertambangan liar di wilayah hukum Mandailing Natal, Sabtu (3/5/2025). “Saya tidak percaya surat edaran Bupati dan Perintah Kapolda Sumatra Utara, Kapolres Madina sektor siabu terkait melarang tambang emas ilegal karena bukti didepan mata masyarakat kecamatan siabu masih banyak tambang emas ilegal yang beroprasi,” ungkapnya Menurutnya, kalo memang kapolda sumatra mendukung atas penutupan tambang emas ilegal tersebut harusnya di kecamatan saibu ikut ditutup bahakan pelaku penganiayaan terhadap korban masih berkeliaran diwilayah tambang sampai saat ini. Kasus penganiayan ini sudah 3 tahun lamanya pada tahun 2022 sampai saat ini belum di tangkap dan tambang emasnya masih beroprasi “Sudah 2 (Dua) kali pergantian kapolsek siabu masih belum membuahkan hasil, Saya merasa apa yang di perintahkan bupati mandaling natal dan kapolda sumatra utara hanya sebatas omon-omon tidak menunjukan keseriusannya dalam menutup tambang emas ilegal tersebut,” katanya “Saya kira ada oknum besar dibalik tambang emas ilegal tersebut sehingga tidak ada yang bisa disentuh hukum,” tambahnya Selain itu kami mengkonfirmasi kepada kapolsek siabu yang baru lewat pesan Whatsapp, Iptu Ahmad Juli Nasution mengatakan baru menerima laporan berkas. “Kami kapolsek masih baru pak, saat kami terima BP terhadap pelaku masih dalam pencarian sesuai DPO,” ujar Kapolsek Siabu “Kami akan menindaklanjuti dan mencari serta melakukan penangkapan terhadap pelaku terimakasih,” pungkas Kapolsek Siabu Sementara itu, Kapolres madiana AKBP Arie Sofandi Paloh, SH, SIK saat dibuhungi lewat sambungan pesan Whatsapnya terkait perkembangan kasus penganiayaan dan penutupan tambang emas ilegal di wilayah hukumnya, kapolres Bungkam dan belum enggan memberikan tanggapanya, sampai berita ini di terbitkan kami masih berusaha untuk mengkonfirmasinya.

Hukum

Marak Tambang Ilegal di Bukit Siayo, Ketum GERAK 08 Desak Kapolda SUMUT Copot Kapolres Madina

Teropongistana.com Sumatra Utara – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08, Revitiyoso Husodo, menyoroti sikap Kapolres Madina AKBP…

7 Mei 2025 · Redaksi

Hukum

Lihat Semua →

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Hukum

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Hukum

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Mantan Jampidsus Ditetapkan Tersangka, Berkas Kasus Batu Bara Dilimpahkan ke Kejagung

Hukum

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Hukum

Tangkap, FPM Kutuk Komentar Bupati Sumenep Soal Kasus BSPS

Teropongistana.com JAKARTA – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo terkesan cuci tangan terkait dugaan penyelewengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya…

7 Mei 2025 · Redaksi

Nasional

Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025

Teropongistana.com Jakarta – Kementerian Agama akan menyalurkan tunjangan insentif bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara (GBASN) pada Juni…

7 Mei 2025 · Redaksi

Politik

Lihat Semua →

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Politik

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

Politik

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Politik

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Pendidikan

SMP Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat Kecamatan

SMP Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat Kecamatan Harumkan Sekolah, Nurul Rahayu Sabet Juara 1 Karate…

7 Mei 2025 · Redaksi

Jakarta - Petrus Selestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dan TPDI menyoroti kasus Pada tanggal 30 April 2025, Presiden RI ke 7 Jokowi, selaku Pengadu telah mengadukan KMRT Roy Suryo dan Kawan-kawan. Sebagai Teradu, kepada pihak Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP jo pasal 27A, pasal 32 dan pasal 35 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Kuasa Hukum bahwasanya Jokowi saat pengaduan disampaikan, menyerahkan Barang Bukti (BB) kepada Penyelidik Polda Metro Jaya, berupa 24 Video, sementara BB berupa Ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM hanya diperlihatkan tanpa diserahkan pada Penyelidik Polda Metro Jaya. Ini menunjukan bahwa baru di tahap awal membuat Pengaduan saja, sudah muncul kejanggalan oleh karena, BB yang utama dan sangat menentukan yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi yang seharusnya diserahkan Jokowi kepada Penyelidik/Penyidik, ternyata tidak ikut diserahkan, begitu pula Pihak Penyelidik dan/atau Penyidik tidak meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi untuk diserahkan atau disita sebagai BB sesuai ketentuan pasal 5 KUHAP jo pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Padahal dalam waktu yang hampir bersamaan selain Jokowi mengadu sendiri, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang juga ikut melapor kepada Polri, terkait tuduhan Ijazah Palsu Jokowi dari aspek penyebaran berita bohong terhadap KRMT Roy Suryo dkk. sebagai reaksi terhadap Laporan Polisi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Bareskrim Polri tanggal 9 Desember 2024 tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi. SITA IJAZAH S1 JOKOWI Laporan TPUA tanggal 9 Desember 2024 tentang dugaan Ijazah Palsu Jokowi di Bareskrim Polri, menurut keterangan pihak TPUA, saat ini tengah ditindaklanjuti proses penyelidikannya oleh Bareskrim Polri, dengan memanggil dan memeriksa Pihak Pelapor antara lain Prof. Eggi Sudjana pada tanggal 15-16 April 2025, kemudian pemanggilan untuk klarifikasi terhadap Advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat TPUA pada tanggal 28 April 2025 oleh Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada Laporan Polisi TPUA ini, yang menjadi obyek utama pemeriksaan penyidik adalah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi, guna memastikan apakah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi asli atau palsu atau apakah Ijazah S1 Jokowi asli tapi palsu (aspal) atau tidak. Untuk itu tindakan pertama yang harus dilakukan Penyelidik tanpa memandang siapa Pelapor dan siapa Terlapor atau siapa Saksi dan siapa Korban, sehingga suka tidak suka, Ijazah S1 Jokowi harus disita dari tangan Jokowi oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai Barang Bukti (BB) untuk kepentingan pemeriksaan melalui Puslabfor Bareskrim Polri. HENTIKAN PENGADUAN JOKOWI Secara teknis Hukum Acara Pidana dan demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025 dan seluruh Laporan Polisi dari Anggota Masyarakat terhadap KRMT Roy Suryo dkk. di Polres Jakarta Pusat dan di Polres-Polres lainnya di luar Jakarta. Adapun alasan-alasan mengapa penyelidikan dan penyidikan atas Pengaduan dari Jokowi, harus dihentikan atau dikesampingkan terlebih dahulu, karena : 1. Bareskrim Polri tengah melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan atas Laporan Polisi TPUA tentang dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi sebagai Ijazah palsu, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal, karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atau menunjukan bukti atas keabsahan Ijazah itu. 2. Laporan Polisi TPUA terhadap Jokowi tentang dugaan Ijazah Palsu (Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi) bermuatan kepentingan umum yang lebih besar, antara lain menyelamatkan marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, marwah Para Intelektual dan Cendikiawan dan terlebih-lebih marwah lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya. 3. Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, atas dugaan Pencemaran Nama Baik atau Fitnah, semata-mata bermuatan kepentingan pribadi yaitu semata-mata hanya untuk memperjuangkan nama baik Jokowi. 4. Untuk menguji apakah Jokowi masih punya nama baik yang harus dipertahankan, maka pembuktiannya adalah apakah Ijazah S1 yang diduga sebagai palsu itu, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat suatu Putusan Pengadilan Yang Berkeuatan Hukum Yang Tetap dan adil yang menyatakan Ijazah Jokowi itu asli atau paslu dan/atau aspal atau asli. 5. Selama ini sudah beberapa orang menjadi korban peradilan sesat dengan dipidana penjara, tanpa pernah diuji terlebih dahulu secara hukum soal keabsahan, keasilan dan kebenaran formil dan materiil Ijazah S1 Jokowi di Pengadilan Pidana, hingga Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap, yang menyatakan Ijazah Jokowi sah atau tidak.

Nasional

Bikin Gaduh..! Demi Kepentingan Umum Pengaduan Jokowi Harus Dihentikan

Teropongistana.com Jakarta – Petrus Selestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dan TPDI menyoroti kasus Pada tanggal 30 April 2025,…

7 Mei 2025 · Redaksi

← Sebelumnya 1…286 287288289 290…968 Selanjutnya →

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Lowongan Kerja Terbaru PT Sinar Surya Abadi Sejahtera Cikande

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, AFC Soroti Satu Hal yang Masih Jadi Catatan

Minum Kopi Setiap Hari, Benarkah Bisa Bikin Tekanan Darah Naik? Ini Faktanya

Berita Terbaru

Dugaan Korupsi Program Ketahanan Pangan Desa Cirendeu Petir Dilaporkan ke Kejaksaan Serang

Matahukum Laporkan 680 Perusahaan Tambang di Kawasan Hutan ke KPK Agar Ditindak Tegas

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Driver Ojol Ngaku Ditipu Puluhan Juta, Lapor ke Polsek Rangkasbitung

Marak Tambang Ilegal di Bukit Siayo, Ketum GERAK 08 Desak Kapolda SUMUT Copot Kapolres Madina

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Tangkap, FPM Kutuk Komentar Bupati Sumenep Soal Kasus BSPS

Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

SMP Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat Kecamatan

Bikin Gaduh..! Demi Kepentingan Umum Pengaduan Jokowi Harus Dihentikan

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Berita Terbaru

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks ​

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks