Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

PT Lautan Otsuka Chemical adalah join venture antara Otsuka Chemical Co, Ltd Jepang dan PT Lautan Luas Tbk Indonesia, didirikan pada tanggal…

8 Okt 2026

Berita Terbaru

Daerah

KITA Banten: Kejari Pandeglang Harus Seret Direksi PT GSK Terkait Skandal KDMP

Teropongistana.com Pandeglang – Aroma penyimpangan menyeruak dalam pelaksanaan pelatihan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Pandeglang.…

12 Mei 2026 · Redaksi

Jakarta – Penerapan sistem pengelompokan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 memicu kebingungan di kalangan jamaah. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi agar tidak menganggu kenyamanan ibadah jamaah haji Indonesia. “Penerapan sistem syarikah yang terkesan mendadak ini telah mengacaukan pengelompokan kloter yang sebelumnya sudah terencana dengan baik dari tanah air. Akibatnya, banyak jemaah suami istri yang terpisah, serta jemaah lanjut usia yang terpisah dari pendamping yang sangat mereka butuhkan. Kami meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi" ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria yang akrab disapa Kiai Maman ini mengungkapkan sebelumnya, jemaah haji Indonesia hanya dilayani oleh satu syarikah, yaitu Mashariq. Namun, pada tahun ini, terdapat delapan syarikah yang bertugas melayani jemaah haji Indonesia. Syarikah sendiri merupakan perusahaan Arab Saudi yang memiliki kewenangan dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. "Mengapa harus delapan syarikah yang dilibatkan, dan apa dasar pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama telah melakukan identifikasi masalah dan langkah-langkah mitigasi sebelum menerapkan kebijakan ini. Apakah kekacauan yang terjadi saat ini sudah diketahui dan diantisipasi oleh Kemenag?" tanya Kiai Maman. Lebih lanjut, Kiai Maman mengusulkan agar jika Kemenag tetap menggunakan delapan syarikah, pembagian tanggung jawab hendaknya didasarkan pada wilayah di Indonesia. Misalnya, Syarikah A bertanggung jawab atas jemaah dari wilayah tertentu di Jawa Barat, Syarikah B untuk kota tertentu di Jawa Timur, dan seterusnya. “Jangan seperti kondisi saat ini di mana lebih dari satu syarikah menangani jemaah dari satu daerah. Hal ini membingungkan jemaah dan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Bayangkan saja, ada jemaah yang belum siap berangkat namun tiba-tiba harus berangkat keesokan harinya, atau sebaliknya, jemaah yang seharusnya berangkat beberapa pekan lagi di kloter lain, mendadak harus segera berangkat. Sistem seperti apa ini jika hasilnya justru menimbulkan kekacauan?" tegasnya. Komisi VIII DPR RI, kata Kiai Maman mendesak Kementerian Agama untuk segera melakukan negosiasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi guna mencari solusi atas permasalahan ini. Menurutnya Indonesia saat ini membutuhkan negosiator yang handal dan mampu menyampaikan keluhan serta mencari solusi konstruktif atas kekacauan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 ini. "Kami memberikan kesempatan kepada Kemenag dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah untuk bertindak cepat menangani masalah ini. Kami tidak dapat menerima jika penggunaan delapan syarikah ini justru menyengsarakan jemaah haji Indonesia," imbuh Kiai Maman.

Nasional

Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan

Teropongistana.com Subang – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 masih menyisakan sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi. Hal…

11 Mei 2026 · Redaksi

Daerah

Lihat Semua →

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Daerah

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Daerah

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

Daerah

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Sikap Tegas Pengawas Disnaker Sumut Tak Publikasi Hasil Investigasi Aduan Komite Pemantau MBG Soal Kecelakan Kerja di Langkat

Nasional

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK

Teropongistana.com Jakarta – Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya pada 30…

11 Mei 2026 · Redaksi

Hukum

BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara

Teropongistana.com Jakarta – Momen Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD), lokasi ini berubah menjadi pusat…

11 Mei 2026 · Redaksi

Hukum

Lihat Semua →

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Hukum

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Hukum

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Mantan Jampidsus Ditetapkan Tersangka, Berkas Kasus Batu Bara Dilimpahkan ke Kejagung

Hukum

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Nasional

Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan

Teropongistana.com Subang – Mencuatnya dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa santriwati di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu,…

11 Mei 2026 · Redaksi

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui Kepala Perwakilannya Dedy Irsan

Hukum

BNN Tegas Larang Vape, Ombudsman Jakarta Raya : Ini Jalan Selamatkan Generasi

Teropongistana.com Jakarta – Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan Badan…

11 Mei 2026 · Redaksi

Politik

Lihat Semua →

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Politik

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

Politik

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Politik

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Daerah

Menanti Nyawa Melayang, FTMB Ultimatum Pemerintah Segel Tambang Curugbitung

Teropongistana.com Lebak – Forum Tokoh Maja Bersatu (FTMB) mengecam keras sikap pasif Pemerintah Pusat terkait praktik tambang tanah…

11 Mei 2026 · Redaksi

Hukum

MataHukum Desak KPK Seret Dirjen Bea Cukai di Skandal Blueray

Teropongistana.com Jakarta – Aroma busuk di balik carut-marut pengawasan importasi barang ilegal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)…

11 Mei 2026 · Redaksi

← Sebelumnya 1…55 565758 59…968 Selanjutnya →

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Lowongan Kerja Terbaru PT Sinar Surya Abadi Sejahtera Cikande

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, AFC Soroti Satu Hal yang Masih Jadi Catatan

Minum Kopi Setiap Hari, Benarkah Bisa Bikin Tekanan Darah Naik? Ini Faktanya

Berita Terbaru

KITA Banten: Kejari Pandeglang Harus Seret Direksi PT GSK Terkait Skandal KDMP

Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK

BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan

BNN Tegas Larang Vape, Ombudsman Jakarta Raya : Ini Jalan Selamatkan Generasi

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

Menanti Nyawa Melayang, FTMB Ultimatum Pemerintah Segel Tambang Curugbitung

MataHukum Desak KPK Seret Dirjen Bea Cukai di Skandal Blueray

Lowongan Kerja Terbaru PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon

Berita Terbaru

Daerah

Rumah dan Toko Sembako Ludes Terbakar, Jaelani Terharu Didatangi Bupati Lucky Hakim

Update: Daftar Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Kategori Akses-Kualitas Layanan Kesehatan

Kemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD

RDP Tanpa Nahkoda, Fam Fuk Tjhong Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Lebak kepada Rakyat

Hukum

Bupati Gowa Terseret Dugaan Pungli, Minimarket hingga Pengembang Perumahan Jadi Sasaran

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Terbongkar, Bakom RI Minta Ada Pemeriksaan Lebih Dalam

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks ​

Maruli Rajagukguk: 5 Cacat Prosedur Penyidikan Bisa Buat Kasus Mantan Jampidsus Gugur

Politik

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

Satu Komando Bersama Ahmad Fauzi, Acep Dimyati Kembali Nahkodai PKB Lebak

PERADI Profesional: RUU HPI Harus Jawab Kebutuhan Hukum Lintas Negara yang Kompleks